Diduga Lawan Instruksi Jokowi, Kajari Minsel Dipertanyakan

Calvin Castro dan Lambok Sidabutar (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Suara kritis terkait penegakan hukum terus disampaikan Aliansi Ormas dan LSM Anti Korupsi (ARMAK) Sulawesi Utara (Sulut), sebagaimana disampaikan langsung Calvin Castro selaku Ketua Umum, Kamis (7/6/2018). Menurut Calvin aparat penegak hukum tak boleh menjadi pembegal hukum, atau menjadikah penegakan hukum sebagai tameng.

”Perilaku ini diharamkan, dimana saja jika terjadi kita lawan dan kutuk bersama bahwa aparat hukum memanfaatkan posisinya untuk mendiskriminasi atau merugikan rakyat. Kemudian, mereka oknum penegak hukum membegal aturan, berdalih supremasi hukum, tapi terjadi menjadikan hukum sebagai tameng untuk menindas orang lain,” ujar Calvin pada Suluttoday.com.

Sekedar ditenyakan soal tindakan Kejari Minahasa Selatan (Minsel) dikatakan Calvin merupakan suatu contoh kasus yang tidak mendidik publik. Praktek yang seperti itu, dimana aparat penegak hukum tak memperhatikan asep etika serta kepentingan umum merupakan titik awal tsunami dalam penegakan hukum di daerah.

”Seperti yang terjadi di Kabupaten Minahasa Seletan, bagi kami sudah sangat keterlaluan. Kasusnya berada di BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), kenapa ruangan Bupati harus digeledah?. Seharusnya sudah cukup ‘mempermalukan’ pihak BPBD dan LPSE Minsel di kantornya, bukan malah ruangan lain yang tidak ada kaitan ikut digeledah,” ucap tegas.

Disampaikannya pula, peringatkan keras atas tingkah yang tidak layak ditiru itu semestinya menjadi refleksi bagi para penyidik Kejari Minsel. Calvin berharap ada perbaikan dari cara-cara seperti itu dengan memberi koreksi terhadap sikap responsif Kajari Minsel Lambok Sidabutar agar tidak berdiam diri dalam situasi yang dipersoalkan saat ini.

”Mari kita objektif melihat, dimana masalahnya cukup terang-benderang, kecurigaan penyimpangan berada di bagian LPSE dan kantor BPBD, namun kepala badan serta pejabat lain sudah ditahan. Selanjutnya, dimana korelasinya terhadap penggeledahan di ruang Bupati Minsel,” papar Calvin.

Idealnya, kata Calvin heran pelaksana teknis dan pembuatan kontrak serta kuasa pengguna anggaran yang menjadi fokusnya.

”Begitu membingunkan memang, publik pasti kaget. Kami menyebutkan ini sebagai cara-cara tidak etis dalam penegakan hukum apalagi di era reformasi sekarang ini. Tindakan Kejari Minsel ini sudah merupakan pembangkangan terhadap 8 perintah Presiden RI Joko Widodo,” terang Calvin.

Selanjutnya, diuraikan Calvin soal bentuk pembangkangan terhadap 8 perintah Presiden Joko Widodo, lanjut dia, salah satunya perintah soal kebijakan dan diskresi pemerintah yang seharusnya tak boleh dipidanakan. Sayangnya, tidak diindahkan Kepala Kejari Minsel.

Dilain pihak, Kepala Kejari Minsel sudah mempublish besar-besaran sebelum ada penuntutan kasus, ini jelas pembangkangan. Kemudian dari 8 perintah Pesiden juga dijelaskan berkaitan dengan jangan mengkriminalisasi kebijakan, sebab ancamannya langsung dicopot dari jabatan.

Untuk diketahui, penegakan hukum yang berpolemik ini seperti yang terpantau akhir-akhir ini dimana dua hari berturut-turut Kepala Kejari Minsel melakukan penggeledahan di ruang LPSE kemudian disusul penggeledahan ruang Bupati Christiany Eugenia Paruntu. Upaya paksa yang dilakukan Kajari Lambok Sidabutar terkait pengusutan kasus dugaan korupsi proyek tembok pengaman pantai Ranoyapo tahun anggaran 2016.

Sementara itu, Bupati, Wakil Bupati, Sekda serta seluruh pejabat lingkup Pemkab Minsel begitu kooperatif terhadap pemerikasaan yang dipimpin langsung Kepala Kejari Minsel Lambok Sidabutar tersebut. (*/Redaksi)

iklan1
iklan1