GAWAT Belum Jalan Proyek Sudah Diijon, Plt Bupati Talaud Diduga Terseret

Ilustrasi para bandit pemain proyek (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Perilaku tidak terpuji sering kali masih menjadi kebiasaan para birokrat dan pejabat daerah, misalkan saja dalam urusan proyek. Sering melahirkan permasalahan, sebut salah satunya di Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), dimana ada proyek yang akhirnya diributkan para kontraktor.

Berdasarkan sumber resmi yang diterima Suluttoday.com, Kamis (7/6/2018) sebelum resmi proyek dikerjakan pejabat daerah sudah berani menjual (mengijon) proyek tersebut. Bahkan, satu proyek diberikan ke beberapa kontraktor yang menurut pengakuan sumber, ada setoran awal yang diberikan para kontraktor kepada oknum tertentu dengan komitmen meloloskan paket proyek tersebut.

Menanggapi kecurangan dan ketidakberesan tersebut, Ketua LSM Tim Pencari Fakta Sulawesi Utara, Kristian B. Aesong mengingatkan agar praktek serupa ditindaklanjuti dalam hal pengusutan karena telah melanggar ketentuan perundang-undangan.

”Ini melanggar aturan sebetulnya, dimana proyek yang belum resmi dikerjakan tapi komitmen dan kompromi-kompromi sudah dibangun dalam hal pengkondisian proyek. Kami mendapatkan informasi, ada kontraktor yang telah menyetor uang ke oknum pejabat daerah di Talaud, sampai saat ini sudah sekitar 20 kontraktor mengeluhkan karena mereka akhirnya tidak mendapatkan proyek yang dijanjikan,” ujar Chris.

Tidak hanya itu, beredar dugaan keterlibatan Plt Bupati Talaud Petrus Tuange dalam praktek-praktek curang tersebut pun disampaikan beberapa sumber. Kristian juga menegaskan bahwa saat ini pihaknya telah mengantongi sejumlah bukti terkait pemberian uang dari kontraktor kepada oknum yang berwenang menentukan proyek dilaksanakan. Selain itu, pembagian fee proyek juga dinilai memberatkan, dimana pengaturan proyek dengan porsi 3% tim penentu proyek, dan 10% ialah menjadi bagian Plt Bupati.

”Diduga ada kesepakatan yang mulai terkuak, lantaran beberapa kontraktor mengaku dirugikan, dibohongi dan ini tandatanya pelanggaran dilakukan secara kasat mata. Kami meminta penegak hukum menuntaskan dugaan tersebut, jangan berani melakukan KKN di daerah kami Talaud, kami tidak ikhlas daerah ini potensinya dikuras untuk kepentingan kekayaan kelompok tertentu,” tegas Kris yang diaminkan Direktur LSM GERAK Sulut, Jim R Tindi yang menyanagkan hal tersebut terjadi.

Informasi lainnya, yakni berkeliarannya para makelar proyek atau calo juga diduga kuat mendapat ‘restu’ aparat pejabat di daerah. Padahal kehadiran mereka para oknum bandit ini meresahkan masyarakat karena tidak sedikit mereka yang meminta bagian dari proyek yang ‘dimainkan’ tersebut.

”Sudah ada beberapa kontraktor yang datang ke Plt Bupati meminta uangnya dikembalikan, karena mereka menyetor uang tapi tidak mendapatkan proyek yang dijanjikan itu. Bayangkan saja, untuk satu paket proyek tidak kontraktor diadu, mereka bertiga diminta uang muka juga,” tutur sumber kontraktor yang meminta namanya tak dimediakan.(*/Redaksi)

iklan1
iklan1