DEMOKRASI DAN KETELADANAN

Jusuf Sunya (FOTO Suluttoday.com)

Oleh Jusuf Sunya
Alumni PPRA LV Lemhannas RI & Pegiat Fordista Malut

Untuk kesekian kalinya, ontologi demokrasi Maluku Utara telah bergerak, sejak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) telah menetapkan hasil perolehan suara. Kalaupun ada perdebatan tentunya sebagai riak-riak demokrasi – sebuah dinamika dalam mencari pemimpin Maluku Utara. Tentunya kita patut mengucapkan selamat kepada pemimpin baru Ahmad Hidayat Mus dan Rivai Umar, karena mereka telah menjadi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara dalam 5 (lima) tahun kedepan, dan itu sudah tertulis di “Lauhul Mahfudz”. Setiap catatan kejadian dan skenario dari permulaaan zaman sampai akhir sudah tertulis disana.

Entry point ini sebagai rekonstruksi, agar kita jernih melihat masa depan Maluku Utara dalam melangkah. Terpilihnya pemimpin baru tentu melalui sebuah prosesi politik yang banyak menghabiskan energi, baik biaya, tenaga dan pikiran. Belajar dari para bijak, sebagaimana Sophocles menyatakan, lebih baik kalah terhormat dari pada menang dengan kecurangan; atau mengutip Abraham Lincoln, sukses itu berjalan dari satu kegagalan, kegagalan lain tanpa kita kehilangan semangat; atau kata William Saroyn, orang baik menjadi lebih bijaksana setelah belajar dari kegagalan. Inilah motivasi yang perlu menjadi spirit baru membangun Maluku Utara ke depan agar lebih bermartabat.

Atas Nama Demokrasi

Ditengah eufhoria piala dunia 2018, tuntas sudah kontentasi pemilihan gubernur. Kontestasi dengan hiruk pikuk dukung mendukung, terlihat di media sosial dengan beragam sarkasme atau buly-membuly. Itulah dinamika demokrasi, kini telah usai. Saatnya kita bersama kembali bersatu padu membangun negeri ini. Tentunya ada rasa puas dan tidak. Tapi kontestasi ini bukan sekedar menang atau kalah. Keduanya sama-sama terhormat jika yang kalah mengakui dan memberi support kepada yang menang, sebagaimana kesepakatan siap menang dan siap kalah.

Dan Allah SWT sebagai penentu takdir sudah menetapkan itu, dalam Q.S. Ali Imran : 26 yang ditafsirkan secara tegas, bahwa Allah sebagai pemilik kerajaan langit dan di bumi akan memberikan kekuasaan kepada siapapun yang dikehendaki-Nya dan akan mencabut dari siapapun yang dikehendaki-Nya pula. Allah juga akan memuliakan dan menghinakan siapapun yang dikehendaki-Nya. Karena Allah adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Disinilah awal pemahaman kita sebagai orang yang berakal.

Bila demokrasi kita dikatakan demokrasi angka-angka atau demokrasi statistik, tidaklah salah. Unggul dengan suara terbanyak adalah pemenangnya. Dengan cara apapun berdemokrasi, selama diakui, maka tiada jalan lain untuk menerima, karena akan bersimplifikasi dalam kehidupan kita selama 5 (lima) tahun kedepan. Begitulah kata para cerdik pandai, demokrasi bukan lagi sekedar artifisial dan kultural – tetapi sudah menjadi cara pikir kita untuk memilih pemimpin. Masalahnya apakah demokrasi itu substantif seperti asal muasalnya, tentunya akan melahirkan banyak perdebatan. Makanya setelah prosesi selesai, pasti ada riak, upaya dan juga penolakan terhadap hasil demokrasi itu sendiri, yang pada akhirnya bersengketa di Mahkamah Konstitusi.

Menurut David Held (2006), demokrasi sendiri sungguh membingungkan, karena semua orang mengaku sebagai demokrat sejati. Mereka mengklaim penganut demokrasi, tetapi tidak mau menerima kekalahan. Disisi kerapuhan demokrasi. Demokrasi yang dibangun melalui perlawanan sosial, justru sering dikorbankan atas nama demokrasi. Karenanya demokrasi tidaklah ideal, karena rakyat diperani hanya sebatas keikutsertaan dalam pilkada setelah itu dilupakan. Menimbang hasil dan juga rasa, tentunya kita mesti legawa. Atas nama demokrasi kita tidak punya pilihan menolak hasil, karena sebagai pemegang mandat dan kuasa memilih. Tentunya dengan segala kelebihan dan keterbatasan pemimpin sudah menjadi sunnatullah walaupun ada luka yang tersayat karena ketidaksiapan kita menerima cacat pemimpin yang ada. Bila ada cacat dan kekurangan pemimpin, sebagai rakyat tentunya mengawal sehingga luka-luka cepat dipulihkan. Walapun pemimpin yang bermasalah, tidak lantas menjadi akhir dari semuanya.

Minimnya Keteladanan

Sebagaimana viral media sosial, dari forum rekapitulasi KPU, para elit dalam berdebat dengan cara dan karakternya. Gaduhnya perbedaan pandang kemudian diikuti dengan adanya perilaku kekerasan dalam forum, tentunya memberikan kesimpulan bahwa penetapan pasangan gubernur dan wakil gubernur pasti menyisahkan sengketa. Sebagai warga negara yang taat, tentu kita marfhum sebagai konsekuensi dari proses demokrasi. Tetapi yang memiriskan kita adalah budaya kekerasan yang tidak pernah hilang. Transformasi politik, tetapi tidak diikuti dengan transformasi sikap dan perilaku. Rebutan kuasa masih jauh dari nilai-nilai edukasi dan keteladanan, mereka gagal melakukan pencerdasan dan cenderung mempertontonkan cara yang tidak baik dan jauh pendidikan politik yang bermartabat. Fenomena mencerminkan rendahnya keteladanan, yang seharusnya diperlihatkan ke publik. Artinya bahwa pendidikan karakter yang selama ini diajarkan kepada setiap anggota partai politik yang diikuti penguatan jiwa kepemimpinan Pancasilais, ternyata hanya sebuah pepesan kosong. Kegagalan dalam menerapan nilai-nilai keteladanan tidak tercapai. Inilah barangkali spirit revolusi mental yang digagas Presiden Jokowi menjadi tak bermakna, karena karakter elit tidak mencerminkan nilai-nilai keteladan.

Mencermati UU Partai Politik, yang menyebutkan fungsi, peran dan tanggungjwab partai adalah melakukan pendidikan politik kepada rakyat dengan bersumber pada Pancasila. Karena itu pendidikan politik kepada rakyat haruslah mampu mendorong nilai-nilai keteladanan, bukan malah mendorong kekerasan politik yang menjerumuskan rakyat. Hambatan terbesar dalam mendorong demokrasi yang sehat adalah perilaku elit parpol yang tidak bermartabat. Bukan rahasia lagi, bahwa elit partai dalam menjalankan roda partai lebih cenderunng memposisikan diri sebagai debt collector. Perilaku politik transaksional sehingga memberi implikasi dan image negatif.

Sebenarnya banyak kritik, terkait perilaku elit parpol tidak mencerminkan keteladanan dan jauh dari nilai-nilai Pancasila. Karena demokrasi tidak berjalan substansial, seperti membangun masyarakat bangsa yang sejahtera, tetapi cenderung pada demokrasi transaksional, sehingga masyarakatpun menjadi pragmatis pada setiap momentum politik. Karena pangung elit lebih mengedepan saling sikut. Demokrasi seharusnya memberi nilai positif terhadap kesejahteraan rakyat. Karena itu, demokrasi harus diletakkan pada kerangka mencari pemimpin yang bisa menumbuh-kembangkan pembangunan, yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, yang mampu mendorong investasi. Karena substansi demokrasi adalah kekuasaan yang mengabdi untuk kepentingan rakyat.

Ditengah budaya oligarki politik, rakyat diajarkan menjadi pragmatis. Perlu ada upaya sistematis untuk merubah pola pikir dan pola sikap melalui pendidikan politik yang berkarakter, cerdas dan santun. Elit parpol seperti mengalami kemalasan dalam pembentukan karakter. Nilai-nilai keteladan justru hilang dengan jargon-jargon kebohongan dan manipulatif. Mereka berdebat tentang demokrasi tetapi justru menghancurkan tatanan demokrasi. Mereka menjual kecap tentang demokrasi, tetapi menghilangkan nilai-nilai keteladanan. [***]

iklan1
iklan1