PENGAMAT POLITIK Beri Pencerahan Soal DPD dan Peran Parpol

DR Ferry Daud Liando S.IP.,M.Si (FOTO Suluttoday.com)

DR Ferry Daud Liando, S.IP.,M.Si

(Pengamat Politik dan akademisi Unsrat Manado)

Dalam perjalanan pulang menuju kampung halaman pada Minggu, (8/7/2018) pagi kemarin, sehubungan dengan perayaan pengucapan syukur, saya mendapat kiriman pesan via WhatsApp dari rekan diskusi politik Bung Idham Malewa Dirut Koran Radar. Isi pesan itu menyangkut pengumuman kepada khalayak tentang pembukaan pendafaran calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) oleh KPU.

Menyimak poin per poin dalam dokumen itu sepertinya ada satu hal yang mengganjal di hati saya, yakni ketentuan sebagaimana poin nomor 4 huruf u yang menyebutkan syarat bahwa Calon DPD telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara. Ketentuan ini sepertinya berbeda dengan ketentuan yang menjadi syarat calon anggota DPR dan DPRD. Pada Pasal 37 ayat 1 PKPU nomor 20 tahun 2018 menyebutkan pelaporan kekayaan kepada instansi yang berwenang jika sudah ditetapkan sebagai calon terpilih.

Keduanya lembaga legislatif namun sepertinya perlakukan kedua lembaga legislatif ini berbeda. Untung saja KPU mensyaratkan adanya pembatalan calon bagi bekas narapidana sebagaimana ketentuan PKPU nomor 20 tahun 2018. Syarat ini sama persis dengan syarat calon DPD. Kalau ketentuan ini tidak ada maka salah satu asas penyelenggaraan pemilu yaitu prinsip keadilan dianggap telah dilanggar sehingga pemilu rawan di tuduh tidak berkepastian hukum (law enforcemet).

Namun demikian satu hal yang sepertinya tidak sempat terpikirkan oleh KPU ketika merumuskan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yakni tidsk adanya larangan bagi pengurus partai politik untuk menjadi calon anggota DPD RI. Hal ini membuat ramainya para politisi pengurus parpol ambil bagian dalam kompetisi ini. Padahal ada celah yang cukup kuat jika KPU menghendaki itu. Pada pasal 182 UU pemilu ada frasa “pekerjaan lain”.

Jika anggota DPD merangkap anggota parpol maka tak ada argumen lain untuk menilai bahwa tindakan itu sama artinya telah rangkap jabatan atau memiliki pekerjaan lain. Mengapa DPD harus bukan orang parpol? Pertama, terjadi Ketidakadilan dalam Kompetisi. Calon DPD yang berasal dari parpol akan diuntungkan dengan kelembagaan parpol yang kuat dalam membantu kampanye. Sementara calon independen tidak memiliki kelembagaan seperti itu. Ia harus berjuang sendiri.

Kedua, pengurus parpol yang menjadi anggota DPD merusak sistim legislatif dua kamar (bikameral) yang selama ini kita anut. Ketiga, tidak elok jika disebut pengurus parpol yang berkompetisi di DPD merupakan kader buangan dari parpol karena ketidakmampuan berjuang dengan pengurus parpol lainnya.

Selanjutnya, empat, pembagian kewenangan antara keduanya sebagai wakil parpol dan wakil daerah di parlemen akan makin kabur. Sebagai solusi, satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah dengan mendiskusikan lagi putusan uji materi terhadap UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif oleh mahkama Konstitisi pada 2008. Sebab saat ini dasar hukum pelaksanaan pemilu telah berpijak pada ketentuan baru yakni UU nomor 7 tahun 2017. [***]

iklan1
iklan1