SPP Mahal, Unsrat di Era ELLEN KUMAAT Sangat Kapitalis

Demo mahasiswa Unsrat di era Prof Ellen Kumaat (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Dikenal sebagai kampus ternama, Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) dibawa kepemimpinan Prof Dr Ir Ellen Joan Kumaat selaku Rektor terus diterpa berbagai masalah. Unsrat Manado dituding menjadi kampus bagi mahasiswa yang berpenghasilan ekonomi menengah ke atas. Dan, bahkan masyarakat lemah hampir tidak berkesempatan kuliah di kampus ternama di Bumi Nyiur Melambai ini.

“Memang ini realitasnya, dimana kuliah di Unsrat semakin hari semakin mahal. Tahun – tahun sebelumnya biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) per semester Rp 250 ribu. Sekarang paling murah Rp 1 juta. Bahkan kesempatan mendapatkan bidik misi semakin sulit, karena kuotanya hanya sedikit yang Unsrat sediakan,” ujar salah satu aktivis mahasiswa Unsrat yang meminta namanya tak disebutkan, Senin (9/7/2018).

Sementara itu, ditempat terpisah Wakil Rektor III Prof Hengky Kiroh ketika ditanya menyampaikan, pada tahun ajaran baru ini, untuk penerima bantuan beasiswa bidik misi hanya sedikit penerima.

“Calon mahasiswa penerima beasiswa bidik misi yang sudah mendaftar saat ini kurang lebih sudah seribuan lebih. Namun, hanya 689 orang yang diterima,” ungkap Kiroh.

Selanjutnya, Kiroh menyebutkan untuk kuota tersebut telah terakumalsi bagi semua gelombang pendaftaran. “Itu sudah semua jalur. Baik yang mendaftar melalui SNMPTN maupun SBMPTN,” tukasnya.

Kiro menambahkan. bagi calon mahasiswa baru jalur pendaftaran mandiri tidak disediakan beasiswa bidik misi. “Pemerintah pusat mengkonfirmasi melalui rapat koordinasi beberapa waktu lalu, prinsipnya untuk jalur mandiri (T2 red) tidak diberikan beasiswa bidik misi,” urainya.

Tak hanya itu, Kiroh menuturkan bahwa pengurangan kuota mahasiswa penerima beasiswa bidik misi momentum Pilpres jadi salah satu penyebabnya. “Informasi pengurangan kuota karena berkaitan dengan Pilpres 2019 mendatang. Makanya datanya telah dialihkan ke situ,” jelas Kiroh.

Di tempat terpisah, Anggota DPRD Sulut Komisi IV Rita Lamusu mendorong meski penentuan kuota adalah menjadi bagian dari kewenangan internal institusi, bagi politisi asal Bolmong ini berharap masyarakat kurang mampu perlu diperhatikan.

“Persoalan kampus telah diberikan hak otonom. Jadi, intinya meski pemerintah telah memberikan kebebasan kepada kampus untuk mengurus sendiri, namun saya berharap bahwa kampus ikut memperhatikan nasib mereka,” kata Rita.

Ditegaskannya lagi, wakil rakyat tentunya berharap, meskipun adalah hak otonom kampus, tapi tidak melupakan aspirasi masyarakat dari kalangan ekonomi lemah.

“Tentunya, selaku wakil rakyat saya juga berharap agar anggota komisi nantinya bisa meminta konfirmasi terhadap pihak universitas semacam rapat dengar pendapat, kenapa dan penyebabnya terjadi pengurangan kuota, penerima beasiswa bidik misi,” tuturnya menutup. (*/Redaksi)

iklan1
iklan1