Menteri Hukum dan HAM Layangkan Surat untuk KPU RI, OSO dan Siregar Pimpin Hanura

Lembaran akhir dari surat Menkumham RI (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Menyikapi adanya perubahan SK belum lama ini, akhirnya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang sah diputuskan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia. Yasonna H. Laoly selaku Menteri Hukum dan HAM, pada Jumat (6/7/2018) mengeluarkan keputusan Nomor M.HH.AH.11.02-58.

Yasonna menjelaskan soal posisi resmi DPP Partai Hanura ialah yang dipimpin Oesman Sapta Odang (OSO) selaku Ketua Umum dan Herry Lontung Siregar sebagai Sekretaris Jenderal. Selain dari itu adalah illegal.

‘’Mengingat sampai saat ini belum tercapai kesepakatan dikalangan pengurus DPP Partai Hanura dari kedua belah pihak yang sedang bertikai tentang pencalonan anggota legislative yang mengakibatkan terganggungnya pengajuan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari Hanura yang diakibatkan oleh penundaan keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.AH.11.01 tanggal 17 Januari 2018, tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi DPP Partai Hanura masa bakti 2015-2020, sebagaimana telah kami sampaikan dalam surat kami Nomor M.HH.AH.11.01-56 tanggal 29 Juni 2018,’’ ujar Yasonna melalui suratnya.

Sesuai uraian diatas, Menteri Hukum dan HAM menyampaikan bahwa kepengurusan Partai Hanura saat ini adalah kepengurusan berdasarkan Keputusan Menkumham RI Nomor M.HH-01.AH.11.01 tanggal 17 Januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi, dan Revitalisasi pengurus DPP Partai Hanura masa bakti 2015-2020 dengan Ketua Umum Oesman Sapta dan Sekretaris Jenderal Herry Lontung Siregar. (*/Redaksi)

iklan1
iklan1