DIRWASTER L-KPK SULUT, BERTJE: PROYEK PLTS 15 MW LIKUPANG DIBANGUN DI ATAS TANAH BERMASALAH

Bertje Rotikan, Direktur Pengawas Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (L-KPK) Dewan Teritorial Provinsi Sulawesi Utara (Foto: Suluttoday.com 10/07/2018)

MANADO, Suluttoday.com – Proyek infrastruktur strategis nasional pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkekuatan 15MW yang dibangun di Desa Wineru Kec.  Likupang Timur Kab. Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara sedang menghadapi masalah dengan ahli waris pemilik tanah Ny. Antonetta Montolalu. Setelah pihak kuasa hukum dari Ny. Antonetta Montolalu yaitu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (L-KPK) Dewan Teritorial Provinsi Sulawesi Utara pada Selasa (10/07/2018) mendirikan plank papan pengumuman di lokasi proyek.

Bertje Rotikan selaku Direktur Pengawas L-KPK Prov. Sulut didampingi Ridwan Nggilu, SH.MH sebagai Ketua LBH L-KPK Prov. Sulut mengemukakan kepada wartawan Suluttoday.com bahwa papan pengumuman tersebut seharusnya telah ditancapkan bulan Mei 2018 lalu, tetapi pelaksanaannya ditunda atas permintaan pihak perusahaan dan Kapolsek Likupang AKP Steven J.R. Simbar, SIK. Kemudian telah diupayakan pertemuan musyawarah dengan pihak ahli waris pemilik tanah Ny. Antonetta Montolalu pada tanggal 14 Mei 2018 bertempat di Rumah Makan Gunung Kekewang, Tetey. Pertemuan dipimpin/dimediasi langsung oleh Kapolsek Likupang.

Tim LBH Lembaga KPK Prov. Sulut foto bersama setelah memasang plank papan pengumuman di lokasi pembangunan proyek PLTS di Wineru Likupang Timur Kab. Minahasa Utara (Foto: Suluttoday.com Selasa 10/07/2018)

Selanjutnya Bertje mengatakan bahwa dalam pertemuan mediasi tersebut LBH L-KPK Prov. Sulut telah menyampaikan pertimbangan, alasan-alasan, dan dasar-dasar kepemilikan hak atas tanah milik almarhum Louis Mantiri dimana Ny.  Antonetta Montolalu sebagai salah satu ahli warisnya, termasuk pemilikan tanah seluas 30 hektar di lokasi untuk pembangunan proyek PLTS. Dalam pertemuan ini pihak Ny. Antonetta Montolalu meminta kepada perusahaan pengembang proyek PLTS yakni PT. Infrastruktur Terbarukan Lestari dan PT. Pembangunan Perumahan untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 30 miliar.

Hasil pertemuan mediasi, lanjut Bertje, berikut bukti-bukti kepemilikan tanah termasuk ganti rugi yang diminta oleh ahli waris pemilik tanah telah disampaikan kepada pihak perusahaan baik melalui e-mail maupun dalam bentuk surat fisiknya.

“Oleh karena tidak ada penyelesaian yang baik dari perusahaan atas masalah ini maka pada hari ini kami terpaksa melakukan pemasangan plank papan pengumuman di lokasi ini sambil kami mempersiapkan langkah-langkah berikutnya guna melindungi kepentingan para ahli waris pemilik tanah yang sudah tentu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”, tegas Bertje.

Pada kesempatan yang sama Ketua LBH L-KPK Prov. Sulut Ridwan Nggilu, SH.MH.  mengatakan, “seharusnya perusahaan yang menangani proyek strategis nasional seperti ini terlebih dahulu telah memastikan tanah untuk proyek ini tidak bermasalah dan sebelum memulai kegiatannya sudah memegang bukti penguasaan tanah misalnya sertifikat hak guna bangunan (SHGB) atas nama PT. Infrastruktur Terbarukan Lestari dan/atau PT. Pembangunan Perumahan. Fakta di lapangan perusahaan belum melaksanakannya tetapi justeru hanya memegang SHGB atas nama perorangan” jelas Ridwan.

Foto bersama Tim LBH Lembaga KPK Prov. Sulut setelah pemasangan plank papan pengumuman ke-2 di lokasi proyek PLTS Desa Wineru Kec. Likupang Timur Kab. Minahasa Utara (Foto: Suluttoday.com Selasa 10/07/2018

Atas pertanyaan wartawan Suluttoday.com kepada Dirwaster L-KPK Prov. Sulut menyangkut keberadaan SHGB perorangan tersebut, Bertje menjawab, “dalam pertemuan mediasi tanggal 14 Mei 2018 yang dipimpin langsung oleh Kapolres Likupang pihak perusahaan hanya memperlihatkan SHGB atas nama Herman Luntungan sementara informasi yang kami peroleh kegiatan proyek sudah berlangsung sejak akhir tahun 2016”.

Selain itu, lanjut Bertje, “dalam pertemuan mediasi pihak ahli waris menyatakan Herman Luntungan bukan pemilik tanah dan sampai saat ini tanah tersebut belum pernah dibebaskan kepada Negara atau kepada siapapun dan atau belum pernah dilakukan peralihan hak kepada pihak lain termasuk kepada Wempi Luntungan orang tua dari Herman Luntungan”.

“Herman Luntungan sendiri dalam pertemuan mediasi menyatakan tidak pernah mengurus SHGB tersebut, dia (Herman Luntungan) hanya menerimanya dari Kantor Pertanahan/BPN Minut. Sehingga kami sangat meragukan keabsahan penertbitan SHGB tersebut”, terang Bertje.

Di lapangan diperoleh keterangan tambahan dari Tim LBH bahwa sesuai penjelasan dari seorang petugas dari Kantor Pertanahan/BPN Minut kepada kami pada bulan April 2018 lalu ketika dilakukan peninjauan lokasi oleh Tim LBH, dikatakan bahwa tanah tersebut belum pernah dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan/BPN Minut. Keterangan mana telah dikonfirmasi langsung oleh Tim LBH kepada Kepala Desa Wineru yang membenarkan bahwa tanah untuk lokasi proyek PLTS tersebut belum pernah dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan/BPN Minut.

LBH L-KPK Prov. Sulut sudah dua kali menyurat kepada Kepala Kantor Pertanahan/BPN Minut masing-masing surat No.: 015/LBH/L-KPK/Sulut/IV/2018 tanggal 10 April 2018 dan surat kedua No.: 018/LBH/L-KPK/Sulut/IV/2018 tanggal 29 Mei 2018 untuk meminta penjelasan status tanah proyek PLTS dan SHGB atas nama Herman Luntungan, namun sampai sekarang belum dijawab.

“Saya sendiri sudah berusaha ketemu dengan Bpk. Sammy Dondokambey Kepala Kantor Pertanahan/BPN Minut untuk meminta jawaban dari surat kami tersebut, tetapi hanya dibilang ditunggu saja surat jawabannya sedang diproses. Tapi sampai dengan saat ini jawabannya belum kami terima”, tutup Bertje.

Pengamatan Suluttoday.com di lokasi selama pemasangan plank papan pengumuman oleh Tim LBH L-KPK Prov. Sulut berlangsung lancar, sekalipun mulanya dicegah oleh petugas kepolisian yang sedang bertugas di lokasi proyek dan sempat bersitegang.(Amas)

iklan1
iklan1