PESANTREN dan POLITIK Multikulturalisme di INDONESIA

Almunauwar Bin Rusli (FOTO Suluttoday.co)

Almunauwar Bin Rusli

(Dosen dan Peneliti IAIN Manado)

 Perbincangan mengenai hubungan pesantren dan politik multikulturalisme di Indonesia menemukan momentum untuk diproduksi ulang ketika  konflik lintas budaya dan agama menjadi marak. Konflik ini sering dipicu oleh pelabelan (streotype), prasangka (prejudice) dan diskriminasi (discrimination). Stereotipe adalah penilaian terhadap orang lain berdasarkan pemikiran  intuitif untuk menyederhanakan hal-hal yang kompleks  dalam mengambil keputusan secara cepat bukan tepat. Prejudice adalah penilaian suatu kelompok/individu hanyadidasarkan pada keanggotaannya. Sehingga merusak dan menciptakan jarak yang besar. Sedangkan discrimination adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap individu atau kelompok berdasarkan standar, kategori, atau simbol tertentu.

Sebagai agama mayoritas di Indonesia, Islam dan berbagai perangkatnya termasuk  pesantren dapat menjadi mediator sehingga ketiga pemicu di atas perlahan bisa teratasi lewat segmen pendidikan. Walaupun, citra pesantren  masih dipandang sebagai gudang ilmu agama yang menjaga jarak dengan isu-isu politik keragaman. Sebaliknya, keseragaman ideologi (fikih/akidah/budaya) cenderung diutamakan karena alasan pembinaan karakter.  Kebebasan santri dalam menafsirkan perbedaan ide serta perilaku dari masyarakat multikultural-multireligius dimana mereka berpijak menjadi terpasung. Implikasinya, semangat justifikasi tumbuh subur. Mental merasa benar sendiri semakin menghegemoni.Oleh sebab itu, kesan tersebut sudah saatnya dihapus mengingat tesis yang dikemukakan oleh Bruce B. Lawrence bahwa Islam tidak tunggal. Saya berpandangan, ketidaktunggalan ajaran Islam terletak pada tiga dimensi yaitu kognitif (latar belakang keilmuan), mental (latar belakang sejarah-geografis) dan kepribadian (latar belakang keluarga). Faktor inilah yang perlu diperhatikan kaum Muslim Indonesia hari ini.

Diaspora pesantren di Indonesia pasca Orde Baru  merupakan gerakan prestatif yang cukup militan. Gerakan ini dicetus oleh kelompok intelektual tradisionalis, dididik oleh sosok Kiai kharismatik serta terkait erat dengan NU. Kemunculan pesantren-pesantren di wilayah minoritas seperti Manado, Ambon dan Papua pun menjadi tantangan serius. Mereka didorong merumuskan paradigma berpikir kontekstual berbasis kajianmultikulturalisme ke dalam kurikulum pembelajaran. Terkait dengan kerangka kewarganegaraan (framework of citizenship), multikulturalisme merupakan mekanisme yang terpenting bagi pendidikan demokrasi dan perlindungan hak-hak minoritas. Campur tangan pemerintah yang berlebihan akan menghancurkan karena faktor bahasa kekuasaan bukan kesepahaman dan kerjasama yang berimbang (Noorhaidi Hasan,2012:182-185).Kelompok guru di pesantrenperlu bersinergi dengan para peneliti sosial-keagamaan untuk memperkenalkan konsep multikulturalisme kepada santri sebagai generasi milenial yang nantinya akan bergulat dengan wacana agama vis a vis negara.

Pesantren di wilayah minoritas ternyata banyak mendapatkan apresiasi bahkan dukungan penuh dari keluarga kelas menengah Muslim dengan cara memasukkan putra-putri mereka. Motif primernya adalah menjadi sholeh/sholehah.Santri merupakan masyarakat modern dengan gaya hidup yang cenderung pragmatis serta menuntut penyaluran politik yang sesuai selera mereka. Jika penyaluran aspirasi politik mereka tidak terpenuhi maka dengan mereka akan mengganti saluran politik tanpa beban ideologis. Mereka sudah sadar akan hak asasi manusia. Kondisi ini mengembalikan otoritas politik kepada masing-masing pribadi. Teknologi, informasi dan transportasi adalah faktor utama yang membentuk penilaian santri terhadap realitas sekaligus menjadi pedoman ketika mereka hendak mengekspresikan model religiusitas di hadapan khalayak ramai.Dalam perspektif politik multikulturalisme, kebebasan individu adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa relasi mayoritas-minoritas dapat dibangun di atas dasar perjumpaan (teritorial-relasional), percakapan (verbal-emosional) dan persaudaraan (partisipatif-kolektif) tanpa harus  diikat oleh satu identitas yang sama. Relasi ini bersifat fungsional.

Secara umum, penerapan ajaran Islam di pesantrenselalu berlandaskantauhid. Ajaran ini tidak hanya meliputi aspek ontologis dari Tuhan, tetapi juga sebagai keutuhan, mencerminkan kodrat manusia yang mempunyai aspek publik dan personal, relasi vertikal-spritual dengan sang transenden serta dimensi sosial-horizontal antar-manusia. Perbedaan penafsiran mewarnai pergulatan Muslim dengan persoalan sosial-politik (Kersten,2018:322). Di sisi lain, mayoritas orang-orang Muslim melalui pemberian suara mereka menunjukkan bahwa agamanya sangat konsisten dengan demokrasi dan konstitusionalisme. Tapi, sebagian besar juga menolak pembaruan politik yang akan memberi kelompok non-Muslim status warga negara kelas dua (Hefner,2007:69).

Berdasarkan temuan ini, maka komunitas pesantren di Indonesia pada era Reformasi rasanya perlu menghidupkan kembali wacana politik multikulturalisme yang meliputi hak atas pemerintahan sendiri, hak-hak polietnis dan hak-hak perwakilan khusus (Kymlicka,2002: 39). Pertama, hak atas pemerintahan sendiri menekankan pada isu usaha pengalihan kekuasaan politik pusat kepada unit politik etnis tertentu  yang secara substansial dikuasai oleh anggota minoritas bangsa dan secara esensial sesuai dengan wilayah historis mereka. Hak ini ingin dimasukkan dalam konstitusi. Kedua, hak-hak polietnis menekankan pada isu mengadvokasi kelompok etnis/agama untuk menyatakan keunikan budayanya serta harga diri tanpa menghambat kesuksesan mereka dalam sektor ekonomi-politik dari masyarakat dominan. Ketiga, hak-hak perwakilan khusus menekankan pada isu mengurangi hambatan yang menolak perempuan, minoritas etnis termasuk orang miskin untuk menjadi salah satu calon atau pemimpin  dari partai politik.

Sistem pendidikan berkaitan dengan humanisasi yang membentuk integrasi antara kapasitas dan sensibilitas intelektual, moral sekaligus merasa betah dalam dunia manusia yang kaya dan beraneka ragam (Parekh,2008:302).Saya mengamati, jika pesantren bersikap responsif terhadap wacana-wacana kontemporer seperti ini, maka pesantren dapat mengantarkan kaum santri kepada konsepsi-konsepsi yang berbeda tentang hidup yang sukses, sistem keyakinan dan bentuk konseptualisasi pengalaman-pengalaman umum, dan mengajak santri masuk ke dalam semangat budaya lain, melihat dunia dengan cara yang dilakukan orang lain dan menghargai segala kekuatan maupun keterbatasannya. Dengan demikian, pesantren akan mengundang para loyalis, menuai simpati serta memiliki massa yang mumpuni. (***)

iklan1
iklan1