Archive for: Juli 2018

PESANTREN dan POLITIK Multikulturalisme di INDONESIA

Almunauwar Bin Rusli (FOTO Suluttoday.co)

Almunauwar Bin Rusli

(Dosen dan Peneliti IAIN Manado)

 Perbincangan mengenai hubungan pesantren dan politik multikulturalisme di Indonesia menemukan momentum untuk diproduksi ulang ketika  konflik lintas budaya dan agama menjadi marak. Konflik ini sering dipicu oleh pelabelan (streotype), prasangka (prejudice) dan diskriminasi (discrimination). Stereotipe adalah penilaian terhadap orang lain berdasarkan pemikiran  intuitif untuk menyederhanakan hal-hal yang kompleks  dalam mengambil keputusan secara cepat bukan tepat. Prejudice adalah penilaian suatu kelompok/individu hanyadidasarkan pada keanggotaannya. Sehingga merusak dan menciptakan jarak yang besar. Sedangkan discrimination adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap individu atau kelompok berdasarkan standar, kategori, atau simbol tertentu.

Sebagai agama mayoritas di Indonesia, Islam dan berbagai perangkatnya termasuk  pesantren dapat menjadi mediator sehingga ketiga pemicu di atas perlahan bisa teratasi lewat segmen pendidikan. Walaupun, citra pesantren  masih dipandang sebagai gudang ilmu agama yang menjaga jarak dengan isu-isu politik keragaman. Sebaliknya, keseragaman ideologi (fikih/akidah/budaya) cenderung diutamakan karena alasan pembinaan karakter.  Kebebasan santri dalam menafsirkan perbedaan ide serta perilaku dari masyarakat multikultural-multireligius dimana mereka berpijak menjadi terpasung. Implikasinya, semangat justifikasi tumbuh subur. Mental merasa benar sendiri semakin menghegemoni.Oleh sebab itu, kesan tersebut sudah saatnya dihapus mengingat tesis yang dikemukakan oleh Bruce B. Lawrence bahwa Islam tidak tunggal. Saya berpandangan, ketidaktunggalan ajaran Islam terletak pada tiga dimensi yaitu kognitif (latar belakang keilmuan), mental (latar belakang sejarah-geografis) dan kepribadian (latar belakang keluarga). Faktor inilah yang perlu diperhatikan kaum Muslim Indonesia hari ini.

Diaspora pesantren di Indonesia pasca Orde Baru  merupakan gerakan prestatif yang cukup militan. Gerakan ini dicetus oleh kelompok intelektual tradisionalis, dididik oleh sosok Kiai kharismatik serta terkait erat dengan NU. Kemunculan pesantren-pesantren di wilayah minoritas seperti Manado, Ambon dan Papua pun menjadi tantangan serius. Mereka didorong merumuskan paradigma berpikir kontekstual berbasis kajianmultikulturalisme ke dalam kurikulum pembelajaran. Terkait dengan kerangka kewarganegaraan (framework of citizenship), multikulturalisme merupakan mekanisme yang terpenting bagi pendidikan demokrasi dan perlindungan hak-hak minoritas. Campur tangan pemerintah yang berlebihan akan menghancurkan karena faktor bahasa kekuasaan bukan kesepahaman dan kerjasama yang berimbang (Noorhaidi Hasan,2012:182-185).Kelompok guru di pesantrenperlu bersinergi dengan para peneliti sosial-keagamaan untuk memperkenalkan konsep multikulturalisme kepada santri sebagai generasi milenial yang nantinya akan bergulat dengan wacana agama vis a vis negara.

Pesantren di wilayah minoritas ternyata banyak mendapatkan apresiasi bahkan dukungan penuh dari keluarga kelas menengah Muslim dengan cara memasukkan putra-putri mereka. Motif primernya adalah menjadi sholeh/sholehah.Santri merupakan masyarakat modern dengan gaya hidup yang cenderung pragmatis serta menuntut penyaluran politik yang sesuai selera mereka. Jika penyaluran aspirasi politik mereka tidak terpenuhi maka dengan mereka akan mengganti saluran politik tanpa beban ideologis. Mereka sudah sadar akan hak asasi manusia. Kondisi ini mengembalikan otoritas politik kepada masing-masing pribadi. Teknologi, informasi dan transportasi adalah faktor utama yang membentuk penilaian santri terhadap realitas sekaligus menjadi pedoman ketika mereka hendak mengekspresikan model religiusitas di hadapan khalayak ramai.Dalam perspektif politik multikulturalisme, kebebasan individu adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa relasi mayoritas-minoritas dapat dibangun di atas dasar perjumpaan (teritorial-relasional), percakapan (verbal-emosional) dan persaudaraan (partisipatif-kolektif) tanpa harus  diikat oleh satu identitas yang sama. Relasi ini bersifat fungsional.

Secara umum, penerapan ajaran Islam di pesantrenselalu berlandaskantauhid. Ajaran ini tidak hanya meliputi aspek ontologis dari Tuhan, tetapi juga sebagai keutuhan, mencerminkan kodrat manusia yang mempunyai aspek publik dan personal, relasi vertikal-spritual dengan sang transenden serta dimensi sosial-horizontal antar-manusia. Perbedaan penafsiran mewarnai pergulatan Muslim dengan persoalan sosial-politik (Kersten,2018:322). Di sisi lain, mayoritas orang-orang Muslim melalui pemberian suara mereka menunjukkan bahwa agamanya sangat konsisten dengan demokrasi dan konstitusionalisme. Tapi, sebagian besar juga menolak pembaruan politik yang akan memberi kelompok non-Muslim status warga negara kelas dua (Hefner,2007:69).

Berdasarkan temuan ini, maka komunitas pesantren di Indonesia pada era Reformasi rasanya perlu menghidupkan kembali wacana politik multikulturalisme yang meliputi hak atas pemerintahan sendiri, hak-hak polietnis dan hak-hak perwakilan khusus (Kymlicka,2002: 39). Pertama, hak atas pemerintahan sendiri menekankan pada isu usaha pengalihan kekuasaan politik pusat kepada unit politik etnis tertentu  yang secara substansial dikuasai oleh anggota minoritas bangsa dan secara esensial sesuai dengan wilayah historis mereka. Hak ini ingin dimasukkan dalam konstitusi. Kedua, hak-hak polietnis menekankan pada isu mengadvokasi kelompok etnis/agama untuk menyatakan keunikan budayanya serta harga diri tanpa menghambat kesuksesan mereka dalam sektor ekonomi-politik dari masyarakat dominan. Ketiga, hak-hak perwakilan khusus menekankan pada isu mengurangi hambatan yang menolak perempuan, minoritas etnis termasuk orang miskin untuk menjadi salah satu calon atau pemimpin  dari partai politik.

Sistem pendidikan berkaitan dengan humanisasi yang membentuk integrasi antara kapasitas dan sensibilitas intelektual, moral sekaligus merasa betah dalam dunia manusia yang kaya dan beraneka ragam (Parekh,2008:302).Saya mengamati, jika pesantren bersikap responsif terhadap wacana-wacana kontemporer seperti ini, maka pesantren dapat mengantarkan kaum santri kepada konsepsi-konsepsi yang berbeda tentang hidup yang sukses, sistem keyakinan dan bentuk konseptualisasi pengalaman-pengalaman umum, dan mengajak santri masuk ke dalam semangat budaya lain, melihat dunia dengan cara yang dilakukan orang lain dan menghargai segala kekuatan maupun keterbatasannya. Dengan demikian, pesantren akan mengundang para loyalis, menuai simpati serta memiliki massa yang mumpuni. (***)

BPJS Kesehatan Jamin Pelayanan Katarak

Penderita katarak masih tetap dilayani BPJS (FOTO Ist)

JAKARTA, Suluttoday.com – Terhitung sejak 25 Juli 2018, BPJS Kesehatan menerapkan implementasi Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan.

Selain itu juga terdapat implementasi Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat, dan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Nopi Hidayat kepada media ini menegaskan berlakunya Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan ini jangan disalah artikan bahwa penjaminan akan pelayanan kesehatan katarak, fisioterapi dan bayi baru lahir sehat diberhentikan atau dicabut. Jadi tidak benar ada penghentian penjaminan pelayanan terhadap 3 hal itu.

“Kami tegaskan, semua pelayanan itu tetap dijamin oleh skema JKN-KIS. Perdir itu terbit dimaksudkan untuk mengoptimalkan mutu pelayanan dan efektivitas penjaminan kesehatan. Jadi tidak benar bahwa Perdir tersebut untuk menghapuskan penjaminan pelayanan, misalnya menghapuskan penjaminan pelayanan katarak atau menghapuskan penjaminan pelayanan rehabilitasi medik. Ini yang perlu publik pahami,” tegas Nopi.

Lebih lanjut Nopi menjelaskan, dalam peraturan mengenai pelayanan katarak, BPJS Kesehatan akan menjamin pelayanan operasi katarak. Peserta penderita katarak dengan visus (lapang pandang penglihatan) pada kriteria tertentu dengan indikasi medis dan perlu mendapatkan operasi katarak, akan tetap dijamin BPJS Kesehatan. 

Penjaminan juga memperhatikan kapasitas fasilitas kesehatan seperti jumlah tenaga dokter mata dan kompetensi dokter mata yang memiliki sertifikasi kompetensi. Nopi pun menandaskan bahwa terkait dengan peraturan mengenai bayi baru lahir sehat, disampaikan bahwa BPJS Kesehatan akan menjamin semua jenis persalinan baik persalinan biasa/normal (baik dengan penyulit maupun tanpa penyulit) maupun tindakan bedah caesar, termasuk pelayanan untuk bayi baru lahir yang dapat ditagihkan oleh fasilitas kesehatan dalam satu paket persalinan untuk ibunya.

Namun apabila bayi membutuhkan pelayanan atau sumber daya khusus, maka diatur dalam Perdirjampelkes Nomor 3, faskes dapat menagihkan klaim diluar paket persalinan. Terakhir, terkait dengan peraturan yang mengatur tentang rehabilitasi medik atau fisioterapi, pelayanan tersebut tetap dijamin dengan kriteria frekuensi maksimal yang ditetapkan dalam Perdirjampelkes Nomor 5.

“Perlu kami tekankan bahwa dengan diimplementasikan 3 peraturan ini, bukan dalam artian ada pembatasan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta JKN-KIS. Namun penjaminan pembiayaan BPJS Kesehatan disesuaikan dengan kemampuan keuangan BPJS Kesehatan saat ini. BPJS Kesehatan akan tetap memastikan bahwa Peserta JKN-KIS mendapat jaminan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan. BPJS Kesehatan mengapresiasi dan menampung semua aspirasi, baik Kementerian Kesehatan, DJSN, asosiasi, perhimpunan profesi dan pihak terkait lainnya. Implementasi Perdirjampelkes 2,3 dan 5 untuk ditingkatkan menjadi peraturan badan, melalui mekanisme dan ketentuan yang ada,” ujar Nopi.(Cat)

“The Beauty of North Sulawesi” Pukau Belgrade

Model saat memperagakan batik Khas Sulut di Serbia (FOTO Ist)

BELGRADE, Suluttoday.com – Pameran seni, budaya, musik tradisional, pariwisata dan investasi Sulawesi Utara yang dihelat KBRI Belgrade, Serbia pada pekan ini mendapat apresiasi dari Warna Negara Serbia dan sejumlah diplomat asing yang diundang pada acara bertajuk “The Beauty of North Sulawesi”.

Ratusan tamu khusus, terdiri dari duta asing-Belgrade dan seluruh Korps diplomatik, Pemerintah Serbia, Klub Wanita Internasional-Belgrade (IWC), pecinta fashion, socialites, pemilik butik, selebriti, dan media terkagum agum dan terpesona dengan cirikhas batik asal Sulawesi Utara yang ditampilkan pada model (pragawan/ti) Serbia di hotel Istana Palace Belgrade.

Fashion Show yang menyajikan 3 urutan batik dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulut Drs Steven OE Kandouw, Staf Khusus Gubernur Pdt Lucky Rumopa STh, Wakil Walikota Manado Mor Dominus Bastiaan SE bersama Wakil Ketua TP PKK Kota Manado Ny Mor Bastiaan, Plt Bupati Minahasa Drs Royke Mewoh bersama Ketua TP PKK Kabupaten Minahasa, Ketua Komisi I DPRD Sulut Drs Ferdinand Mewengkang, Kasat Pol PP Pemprov Sulut Evan S Liow SSos, dan delegasi Seni Budaya Sulut.

Di halaman Facebook “Embassy of The Republic of Indonesia Belgrade atau KBRI Beograd (Ambasada Republike Indonezije), dituliskan Cerita tentang Suawesi Utara melalui Fashion Show Batik. Disebutkan bahwa Keindahan Sulawesi Utara dipilih sebagai tema fashion show, yang diadakan oleh Kedutaan Besar Indonesia-Belgrade di hotel Istana Palace musim panas ini 2018.

Duta Besar Harry R.J. Kandou saat membuka acara itu, dengan tulus dan syukur serta apresiasi juga disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang telah datang ke acara tersebut dan berpartisipasi dalam mempromosikan keindahan Sulawesi Utara, disamping juga menikmati keindahan di Serbia.

Selain menikmati rangkaian fashion show, para tamu terheran-heran oleh tarian tradisional yang persembahkan oleh kelompok Tari Kedutaan Indonesia dan Kolintang, musik tradisional asal Sulawesi Utara yang ditampilkan oleh Pemerintah Kota Manado dan Temboan group.

Sementara itu, disisi belahan dunia lain, Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey SE tak mau ketinggalan dan produk daerah Sulut di negara Jepang. Bertempat di Hibiya Park, Tokyo Jepang, dalam gelaran acara Festival Indonesia yang  diselenggarakan, Minggu (29/07/2018), Gubernur Olly Dondokambey SE dan Ketua TP PKK Sulut Ny Ir Rita Maya Dondokambey Tamuntuan, Sekretaris Provinsi Edwin Silangen SE MS.

Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) James Sumendap SH, Wakil Walikota Kota Bitung Maurits Mantiri bersama rombongan mempromosikan berbagai kerajinan daerah Sulut hingga potensi pariwisata yang bisa dikunjungi oleh turis mancanegara.

Provinsi Sulut menjadi bagian dari tamu kehormatan dengan mendapat kesempatan promosi melalui satu bagian stand pameran. Diketahui, Festival Indonesia ini diselenggarakan dalam rangka peringatan 60 tahun persahabatan Indonesia – Jepang, yang dikemas dalam bentuk pagelaran budaya yang melibatkan kedua negara.

Nampak hadir antara lain Presiden RI ke 5 Megawati Soekarno Putri, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga.(Cat)

Agustus, ESPC Gelar Eris Idol

Eris Idol siap hentak Minahasa (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Bulan Agustus nanti, Eris Sound and Player Community bakal menghelat iven yang menjaring generasi muda dengan talenta bernyanyi. Eris Idol siap digelar tanggal 9 Agustus nanti di lapangan kantor Kecamatan Eris, dan peserta yang ingin mengikuti dibebankan biaya Rp 50.000 saja.

Pemenang nantinya bakal menerima thropy dan uang pembinaan. Dan karena jumlah peserta di batasi hanya 60 orang saja, bagi kawula muda di wilayah Eris dan berkeinginan membuktikan diri bisa bernyanyi segera mendaftarkan diri kepada panitia pada Kres (085256614007), Serly (081355709996) dan Steven (089604439693). Kabarnya acara final selain ada doorprice juga akan dimeriahkan bintang tamu Maya Rumantir dan Bassgilano.(Cat)

Dihadapan Perkumpulan Masyarakat Bantik, GSVL Minta Sukseskan Manado Fiesta 2018

Wali Kota GSVL saat sambutan (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Wali Kota DR Ir GS Vicky Lumentut, Jumat (27/7/2018), dalam acara Pagelaran Seni Budaya Bantik di Gedung Pandan Sari, Taman Bunga Wiladatika Cibubur, Banten, memberi dukungan terhadap pelestarian budaya yang berakar ditengah masyarakat Kota Manado, salah satunya budaya anak suku Bantik. Tidak hanya di Manado, dukungan yang diberikan Pemkot Manado untuk budaya Bantik juga dilakukan diluar daerah. Hal itu dibuktikan dengan kehadiran

Wali Kota Vicky Lumentut dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kerja keras panitia serta pengurus Perkumpulan Masyarakat Bantik (PMB) se-Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) yang mengangkat dan melestarikan budaya anak suku Bantik.

“Selaku Wali Kota Manado, saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada panitia pelaksana yang didukung pengurus PMB se-Jabodetabek yang telah ikut melestarikan budaya Bantik sampai ke luar Manado. Ini membuktikan bahwa, budaya Bantik sangat dicintai oleh orang-orang Bantik meskipun mereka jauh dari Kota Manado. Kegiatan ini pula menjadi ajang baku dapa warga Kawanua khususnya orang-orang Bantik yang ada di Jakarta dan sekitarnya,” kata Lumentut.

Dalam ksempatan itu juga, Walikota Vicky Lumentut ikut mensosialisasikan pelaksanaan iven pariwisata Manado Fiesta 2018 yang akan berlangsung 31 Agustus sampai 9 September mendatang.

“Di Manado pada tanggal 31 Agustus sampai tanggal 9 September akan digelar kegiatan Manado Fiesta tahun 2018. Ini adalah kegiatan tahun kedua yang kami laksanakan setelah tahun 2017 lalu. Tentunya, sebagai bagian dari masyarakat Kota Manado, saya mengajak masyarakat adat Bantik yang ada di Jakarta dan sekitarnya untuk pulang kampung dan meramaikan Manado Fiesta 2018,” tutur Wali Kota Lumentut.

Wali Kota ajak warga Bantik sukseskan Manado Fiesta 2018 (FOTO Ist)

Dirinya berharap, seni budaya Bantik menjadi salah satu yang ditampilkan untuk disuguhkan dalam iven Manado Fiesta 2018. “Anak suku Bantik, kaya akan seni budaya. Dalam Manado Fiesta nanti, pastinya suku Bantik akan ikut lagi menampilkan seni budaya yang dimiliki. Karena, iven Manado Fiesta adalah iven kita bersama untuk menarik banyak wisatawan datang dan berkunjung ke Manado,” ujar Wali Kota yang akrab disapa GSVL ini.

Ketua PMB se-Jabodetabek Juvany Mongan mengatakan, anak suku Bantik telah ikut berperan serta dalam membangun bangsa dan negara Indonesia khususnya wilayah Sulawesi Utara (Sulut).

“Dengan menjunjung tinggi adat dan budaya serta memiliki iman yang kuat, maka akan melahirkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur,” tukas GSVL.

Kompak warga Bantik siap sukseskan Manado Fiesta (FOTO Ist)

Pagelaran Seni Budaya Bantik yang dilaksanakan di Cibubur tidak lepas dari semboyan adat masyarakat Bantik yakni Hinggilrida’ng atau saling mengasihi, Hintakinang atau saling membantu dan Hintalrunang saling mengingatkan.

Pagelaran Seni Budaya Bantik dengan Tema Membangun Rumah Bersama Anak Suku Bantik di Rantau, turut dihadiri Ketua Umum Kerukunan Keluarga Kawanua (K3) DR Ronny Sompie SH MH yang juga Dirjen Imigrasi RI, Robby Mongisidi adik kandung Bote panggilan akrab Pahlawan Robert Wolter Mongisidi, anggota Dewan Manado Michael Kolonio, tokoh adat Bantik Manado AKBP Reno Bangkang, staf khusus walikota Drs Arie Turangan, dan Kabag Pemerintahan Humas Steven Runtuwene SSos. (*/Redaksi)

iklan1