Archive for: Juli 2018

Punuh: Guru Maksimum Empat Tahun di Satu Sekolah

Dr Liesje Grace Punuh MKes (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Kepala Dinas Pendidikan Daerah Sulawesi Utara, Dr Liesje Grace Punuh MKes menegaskan bahwa guru harus siap dirotasi dan tak boleh lebih dari 4 tahun di satu sekolah.

“Guru maksimum empat tahun fi satu sekolah,” tegasnya kepada media ini Minggu (01/07/2018).

Punuh menandaskan hal tersebut merupakan penegasan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy. Punuh menjelaskan bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Muhadjir Effendy menginginkan setiap guru dan kepala sekolah agar dirotasi untuk menghilangkan istilah sekolah favorit.

Sehingga, setiap sekolah mendapatkan hak yang sama dalam memiliki pendidik yang bagus. Diakui Punuh bahwa penerapan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) berdampak pada dilakukannya rotasi guru dan kepala sekolah secara berkala untuk tujuan pemerataan kualitas pendidikan.

Bahkan untuk kepala sekolah, bukan tidak mungkin rotasi dilakukan antar Provinsi. Hal itu sesuai dengan semangat penerapan sistem zonasi sekolah yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Mantan Kepala Dinas Sosial Sulawesi Utara ini juga menambahkan kepala sekolah tidak lagi wajib mengajar, namun harus bisa menjadi manajer sekolah. Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.(Cat)

Pendidikan Politik Pemilih Muda yang Rasional, Kritis dan Cerdas

Abdul Gafur Subaer SH (FOTO Ist)

Oleh : Abdul Gafur Subaer SH 

(Ketua KIPP Manado)

Pemilu merupakan inti dari perpindahan kekuasaan dan proses politik. Melaui kontestasi yang demokratis, nasib politik bangsa dipertaruhkan. Tidak hanya dilingkup politik pemerintahan nasional namun bahkan sampai pada politik pemerintahan lokal.

Penyelenggara pemilu ikut menjadi instrumen pelaksanaan pemilu yang menentukan nasib bangsa disamping Bawaslu kemudian DKPP sampai di tingkat pemerintahan lokal. Ben Anderson di dalam analisanya “Elections and Participation in three Southeast Asian Countries” melihat bahwa pemilihan umum merupakan instrumen yang penting di dalam sistem republik ini, tetapi prakteknya jauh dari sistem yang demokratis.

Dengan demikian pemilu selama Orde Baru difungsikan sebagai alat untuk melegitimasi sistem politik dan para kelas penguasanya, lebih jauh lagi pemilu terutama hanya diperuntukkan untuk rotasi para elit penguasa saja. Dengan demikian kita harus perhatikan apakah para partai politik tersebut konsisten dengan program-programnya, mencoba merebut kekuasaan secara konstitusional melalui pemilu.

Merekrut calon-calonnya secara meritokrasi dan menghapuskan hambatan-hambatan bagi perempuan untuk diangkat menjadi calon-calon wakil partai melalui affirmative action, sangat peduli dengan keadilan dan kaum miskin, melakukan komunikasi secara terus-menerus dengan pemilihnya, memiliki accountability terhadap pemilihnya, maka kita bisa optimis bahwa masa depan generasi muda Indonesia akan belajar dan tersosialisasi dengan perubahan-perubahan secara konstitusional.

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang paling memberikan kebebasan, kesempatan, dan kesejahteraan kepada rakyat. Seringkali, demokrasi juga disebut sebagai pemerintahan “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”, hal ini merujuk pada pandangan Abraham Lincoln bahwa demokrasi adalah “government of the people, by the people, for the people”.

Secara prosedural, demokrasi meliputi hadirnya institusi seperti pemilu yang bebas dan adil, adanya kompetisi antar partai dalam pemilu, hak pilih universal, dan dilanjutkan dengan pemerintahan yang bertanggung jawab. Sedangkan secara substansial, demokrasi yang dihasilkan dari pemilu harus merepresentasikan kepentingan rakyat.

Dalam demokrasi yang substansial, rakyat merupakan elemen terpenting dalam demokrasi karena kepentingan yang diutamakan adalah untuk kepentingan rakyat banyak, bukan kepentingan segelintir orang. Dalam negara modern, pemilu dibutuhkan untuk terciptanya sirkulasi elit dalam kekuasaan. Demokrasi membutuhkan pemilu untuk mengubah suara menjadi kursi, baik kursi di legislatif maupun eksekutif.

Dalam hal pemilihan kepala daerah, pemilu diselenggarakan untuk menentukan pemimpin yang akan mengisi kursi kepala daerah. Pemilu dibutuhkan karena pemilu menjadi instrumen yang efektif dengan melibatkan partisipasi publik untuk memilih pemimpin yang terbaik.

Di Indonesia, sistem politik demokrasi digunakan untuk mewujudkan cita-cita bangsa sesuai yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945. Selanjutnya, sistem politik demokrasi mensyaratkan adanya lembaga politik seperti legislative (DPR, DPD, DPRD), eksekutif (Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota), yudikatif (Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial), partai politik, dan pemilu.

Dalam sistem politik yang demokratis, kekuasaan dibagi menjadi tiga bagian penting yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang bertujuan agar tidak terjadi kekuasaan yang absolut dan otoritarian. Pembagian kekuasaan ini disebut sebagai trias politika. Di sisi lain, pemilu merupakan ajang kompetisi yang sarat dengan, perbedaan pendapat, pandangan, dan sikap politik. Demokrasi menjamin adanya kebebasan berpendapat dan menentukan pemilih asalkan melalui cara-cara yang juga demokratis.

Berbeda pendapat dan pilihan dalam pemilu bukan berarti kita bermusuhan. Perbedaan adalah hal yang sangat wajar dalam demokrasi, karena yang terpenting adalah kandidat peserta pemilu memiliki visi-misi yang baik untuk memajukan daerahnya. Sebuah pemilu dilaksanakan untuk memilih pemimpin politik.

Yang dimaksud pemimpin politik disini adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat (parlemen) baik di tingkat pusat maupun daerah dan pemimpin lembaga eksekutif atau kepala pemerintahan seperti presiden, gubernur, maupun bupati. Setidaknya sudah 11 kali Indonesia melaksanakan pemilu dari tahun 1955–2014 untuk memilih pemimpin lembaga eksekutif atau presiden di tingkat pusat.

Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum, akan tetapi umumnya berkisar pada 2 prinsip pokok, yaitu :

  1. Single-member constituency (satu daerah memilih atau wakil; biasanya disebut Sistem Distrik).

Sistem yang mendasarkan pada kesatuan geografis. Jadi setiap kesatuan geografis (yang biasanya disebut distrik karena kecilnya daerah yang diliputi) mempunyai satu wakil dalam dewan perwakilan rakyat.

2. Multi-member constituency (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; biasanya dinamakan Proportional Representation atau Sistem Perwakilan Berimbang).

Gagasan pokok dari sistem ini adalah bahwa jumlah kursi yang diperoleh oleh sesuatu golongan atau partai adalah sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya.

Di Indonesia tidak memakai salah satu dari kedua macam sistem pemilihan diatas, tetapi merupakan kombinasi dari keduanya. Sejak kemerdekaan hingga tahun 2004 bangsa Indonesia telah menyelenggarakan Sembilan kali pemilhan uum, yaitu pemilihan umum 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009 dan 2014.

Dari pengalaman sebanyak itu, pemilihan umum 1955 dan 2004 mempunyai kekhususan di banding dengan yag lain. Semua pemilihan umum tersebut tidak diselenggarakan dalam situasi yang vacuum, melainkan berlangsung di dalam lingkungan yang turut menentukan hasil pemilhan umum yang cocok untuk Indonesia.

Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Komisi ini memiliki tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pemilu, dan dalam menjalankan tugasnya, KPU menyampaikan laporan kepada Presiden dan DPR. Dalam suatu sistem politik demokrasi, kehadiran pemilu yang bebas dan adil (free and fair) adalah suatu keniscayaan.

Bahkan, sistem politik apapun yang diterapkan oleh suatu negara,seringkali menggunakan pemilu sebagai klaim demokrasi atas sistem politik yang dibangunnya. Jika dipandang dari kacamata demokrasi, tujuan pemilu hendaklah kembali berpegang pada prinsip kebijaksanaan yang demokratis yaitu menjamin kepentingan semua golongan masyarakat.

Menurut Parulian donald, ada dua manfaat yang sekaligus sebagai tujuan atau sasaran langsung yang hendak dicapai dengan pelaksanaan lembaga politik pemilu, yaitu pembentukan atau pemupukan kekuasaan yang absah (otoritas) dan mencapai tingkat keterwakilan politik (political representatif). [***]

iklan1