Archive for: Agustus 2018

Camat Diminta Miliki Integritas

Mendagri saat memberikan sambutan (FOTO Suluttoday.com)

KALAWAT, Suluttoday.com – Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo menegaskan kepada para camat di seluruh Indonesia untuk memiliki integritas, tegak lurus dalam memimpin dan terus menyampaikan kepada masyarakat tentang keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah.

Penegasan tersebut disampaikan Mendagri dihadapan 500 orang camat dari Provinsi Sulawesi, Maluku dan Papua dalam acara pembukaan Rapat koordinasi nasional Camat, yang diselenggarakan Kamis (30/08/2018) bertempat di hotel Sutan Raja Minahasa Utara.

Dalam sambutan arahan Mendagri menekankan setiap camat harus terus melakukan konsolidasi antar sesama perangkat pemerintahan, Camat harus tegak lurus, semua aparat pemerintahan harus tegak lurus, jangan khawatir dalam melayani masyarakat, para Camat harus mampu sampaikan ke masyarakat semua keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal tersebut bukan kempanye, hal itu adalah untuk menunjukan loyalitas Camat kepada pimpinannya.

Lanjut Mendagri, Rakornas Camat ini dilakukan Untuk melakukan penguatan penyelenggaran pemerintah daerah di wilayah kecamatan, sesuai PP Nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan. Hadir juga memberikan Materi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Wiranto. Rakornas tersebut Mengambil tema peran strategis camat dalam penyelenggaraan pemerintahab diwilayah kecamatan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan.

Sementara itu, Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Mendagri yang memilih Sulut sebagai tempat berlangsung kegiatan, Gubernur berharap dalam Rakornas ini dapat menghasilkan ide dan gagasan baru dalam membangun NKRI demi kesejahteraan rakyat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, Irwasum Polri Komjen Pol Eko Putut Bayuseno, Unsur Forkopimda Sulut, Bupati/Walikota.(Cat)

Perempuan dalam Partisipasi Politik, Tidak Sekedar Kiasan

Dedi Iskamto (FOTO Suluttoday.com)

Meskipun peranan perempuan dalam kancah politik di Indonesia semakin meningkat dari masa ke masa. Namun hal ini dirasa masih belum  optimal Kementerian Menteri Pendayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat partisipasi wanita di kancah politik masih sekitar 17 persen. Kendati berbagai perangkat hukum telah melegitimasi partisipasi politik perempuan sampai saat ini antara perempuan dengan dunia politik masih merupakan dua hal yang tidak mudah dipertautkan satu dengan lainnya. Hal ini dibuktikan dengan keterwakilan perempuan di panggung politik formal jumlahnya masih sangat rendah dibandingkan dengan laki-laki.

Salah satu strategi untuk memperbaiki ketidakseimbangan gender di politik parlemen dilakukan dengan pengeluaran beberapa  aturan diantaranya  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, Undang-undang no.15 tahun 2011 tentang Pemilihan umum dan terbaru kompilasi dari berbagai undang-undang  yakni Undang-Undang no.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dimana dicantumkan kuota wajib bagi setiap partai politik untuk minimal memiliki 30 persen calon anggota legislatif perempuan di tingkat nasional, provinsi, dan lokal di masing-masing daerah pemilihan umum. Selain itu, dalam UU No. 10 Tahun 2008 ditegaskan bahwa partai politik baru dapat mengikuti setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.

Strategi lainnya adalah dengan menerapkan zipper system yang mengatur bahwa setiap 3 bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan. Pada saat pendaftaran calon legislatif setiap partai wajib memenuhi kouta 30% perempuan dari calon yang mereka ajukan jika tidak terpenuhi maka daftar caleg yang diajukan tidak memenuhi syarat. Jika partai tersebut tidak dapat memenuhi 30% caleg perempuan mereka wajib mengurangi  caleg laki-laki sehingga memenuhi kouta 30%. Sehingga dapat dipastikan bahwa perempuan menjadi faktor penentu bagi setiap partai untuk memajukan calon legislatif.

Dalam prakteknya  tidak semua partai memiliki kader perempuan dengan jumlah memadai, sehingga pada akhirnya partai mencari jalan pintas dengan memasukan sembarang perempuan untuk memenuhi syarat 30%.  Jika tidak maka mereka harus siap-siap mengurangi jatah caleg laki-laki. Dengan adanya beberapa undang-undang   yang mengatur bahwa wanita harus terwakili 30% dari daftar calon anggota legislatif maka partisipasi wanita dalam dunia politik diharapkan semakin meningkat.

MASIH DIBAWAH TARGET

Walaupun undang-undang sudah mensyaratkan bahwa 30% kouta perempuan tetapi dalam prakteknya belum pernah Parlemen indonesia mendapatkan kouta 30% anggota legislatif perempuan. Walaupun terjadi peningkatan partisipasi wanita di parlemen yang dari pemilu ke pemilu semakin meningkat.Semenjak pemilu 1999 hingga 2014, jumlah perempuan yang menjadi anggota DPR RI belum mencapai angka 30 persen.

Pada pemilu 1999, jumlah perempuan yang menduduki kursi di DPR sebanyak 44 orang atau 8,8 persen. Sedangkan pada Pemilu 2004 naik sedikit menjadi11,82 persen atau  menjadi 65 orang. pada pemilu 2009 naik lagi menjadi sebesar 17,86 persen.  Namun  pada pemilu 2014 proposinya turun tipis 17,32 persen menjadi sebanyak 97 orang atau dari total anggota DPR RI yang berjumlah 560 orang.

Saat ini setiap partai politik memiliki anggota parlemen perempuan pada pemilu 2014 jumlah anggota parlemen perempuan terbanyak berasal dari PDIP dengan jumlah 21 orang.  Sedangkan partai lain kurang dari 20.

HAMBATAN POLITIK PEREMPUAN

Ada banyak faktor yang menyebabkan kenapa keterwakilan perempuan dalam parlemen masih minim.  Beberapa faktor diantaranya adalah faktor Psikologi, sosiologi, antropologi, ekonomi, dan budaya.

Secara psikologi perempuan masih memiliki motivasi yang rendah dalam berprestasi dalam bidang politik yakni keinginan untuk tampil secara personal dalam tingkat yang tinggi dalam organisasi. Tampil menjadi pemimpin atau kebutuhan akan aktualisasi diri masih rendah. Jika beroganisasi perempuan lebih memilih untuk menjadi pendukung organisasi, bahkan dalam banyak kasus perempuan menjadi penghias agar sebuah organisasi tidak mejadi kering. Posisi sekretaris atau bendahara adalah jabatan tinggi yang biasanya diraih.

Citra politik yang keras dan kontor membuat perempuan merasa tidak cocok dalam posisi ini. Secara sosial  yang kurang mendukung pengembangan potensi perempuan, antara lain wawasan,  orangtua, adat, dan system penddidikan yang diskriminatif dimana posisi perempuan masih marginal dan belum memberikan tempat yang layak.

Secara ekonomi kecilnya akses wanita pada penguasaan faktor ekonomi menyebabkan kurang mampunya perempuan berparsisipasi dalam politik. Seperti diketahui bahwa dunia politik mensyaratkan kecukupan modal secara ekonomi untuk mendukung aktifitasnya.

Secara antropologi   Dunia politik selalu diasosiasikan dengan ranah publik yang relatif dekat dengan laki-laki, mengingat kehidupan sosial tidak bisa dipisahkan dari akar budayanya di mana mayoritas masyarakat di dunia masih kental dengan ideologi patriarki.  Sehingga terbentuknya image dalam diri perempuan bahwa memang sewajarnya mereka berada di belakang pria.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah strutural yakni adanya kurangnya dukungan partai politik dalam peningkatan partisipasi perempuan dalam politik. Dukungan ini dapat diwujudkan dalam bentuk pengkaderan yang solid dan tersetruktur bagi kader partai. Wujud dari pengkaderan ini bisa dimulai sejak dini ketika para pemuda sudah memiliki hak politik memilih dan dipilih yakni ketika mulai memasuki  pendidikan tinggi.

Membangun basis kader pada saat mahasiswa dengan melibatkan dalam setiap kegiatan dan mendukung kegiatan mahasiswa dalam berorganisasi diharapkan dapat meningkatkan partisipasi kaum perempuan dalam politik. Beberapa kajian menunjukan bahwa para politisi perempuan yang kini aktif di parlemen pada masa mudanya adalah aktifis diberbagai kegiatan organisasi, masyarakat, LSM, dan organisasi lainnya sehingga keterlibatan mereka dalam partai politik bukanlah hal yang instan.

Kemampuan berorganisasi. Kemampuan mengemukan pendapat, kemampuan melakukan analisa, kemampuan mengorganisir masa, kemampuan berdiskusi akan sangat mendukung perempuan dalam aktifitas sosial politik bukan hanya di legislatif tetapi juga di eksekutif dan yudikatif. [***]

——————————————————-

Penulis : Dedi Iskamto (Komisioner KPU Kota Pekanbaru, Alumni FE UI)

Dukung Cinta Lingkungan, OD Cabut Puluhan Ijin Tambang

Gubernur Sulawesi Utara saat memberikan sambutan (FOTO Suluttoday.com)

BATU PUTIH, Suluttoday.com – Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey (OD) menuturkan, komitmen untuk menjaga kelestarian alam Sulut telah dibuktikannya dengan tidak menerapkan izin tambang, baik dalam bentuk Kontrak Karya (KK) maupun Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang luasnya dibawah 2.000 meter persegi, serta pencabutan IUP.

“Kami sudah menutup 42 tambang supaya pelestarian alam lebih baik,” beber Olly lalu disambut tepuk tangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar dan seluruh peserta HKAN 2018 pada peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) di Taman Wisata Alam (TWA) Batu Putih, Kota Bitung, Kamis (30/08/2018) siang.

Menurut OD, dicabutnya puluhan izin tambang itu berdampak positif pada eksistensi kawasan konservasi serta keanekaragaman hayati yang ada di Sulut karena telah memberikan berbagai manfaat antara lain, ekosistem pendukung jasa lingkungan air dan pariwisata. Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar dalam sambutannya langsung mengapresiasi OD karena komitmennya dalam melestarikan lingkungan.

“Saya mengapresiasi Bapak Gubernur yang sangat gigih melestarikan alam. Ini harus menjadi sikap hidup dan budaya bangsa,” ucap Menteri LHK.

Lanjut Menteri LHK, kampanye konservasi alam harus terus menerus digaungkan oleh seluruh pemangku kepentingan. “Kehidupan manusia tergantung pada alam, pada sumber daya yang dihasilkan oleh ekosistem alam. Bila semua itu rusak atau musnah pasti berpengaruh kepada kehidupan kita juga,” tandas Menteri LHK.(Cat)

Sekolah Sulut Hebat Segera Dibangun

Sekprov pimpin peninjauan lokasi untuk pembangunan sekolah (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey menginginkan adanya infrastruktur sekolah yang baru bagi warga Sulut dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang merupakan program ODSK.

Keseriusan Dondokambey tersebut dibuktikan dengan segera bertambahnya gedung sekolah, yang lokasinya seperti di Batu Kota Winangun, Kecamatan Malalayang, dan di Kalawat Minut, Rabu (29/08/2018) ditinjau langsung oleh Sekdaprov, Edwin Silangen bersama Kadis Pendidikan Daerah, Grace Punuh dan Kadis Pemukiman dan Perumahan Rakyat Ir JE Kenap.

Silangen menyatakan gedung yang nantinya akan dibangun untuk SMA/SMK sebagai generasi muda untuk Sulut Hebat.(Cat)

Toemanduk Terima Restoe dari Warga Wanga

Toemanduk bersama Hukum Tua dan Warga Wanga (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Kepala Bappeda Sulawesi Utara, DR Ir Ricky Stanley Toemanduk MM dapatkan restoe untuk maju sebagai kepala daerah dari warga Wanga, Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan.

Hal ini tersirat saat sanak famili bersama Hukum Tua Desa Wanga, Franky Pondaag berkunjung ke kantor Toemanduk Rabu (29/08/2018). Mantan Kepala Dinas Perkebunan ini mendapatkan doa dan restu dari warga kampung halamannya.

Lulusan Lemhanas ini memang telah menyatakan siap membangun daerahnya Kabupaten Minahasa Selatan usai puluhan tahun mengabdi sebagai abdi negara.(Cat)

iklan1