Tersangka Massal di DPRD Malang, Prestasi KPK Atau Sensasi

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

MENYEDOT konsentrasi dan perhatian publik yang dampaknya relatif ‘mencoreng’ nama lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Apakah ini ironi, kecolongan, kecelakaan, ataukah kecerobohan dari 41 legislator di DPRD Malang dari total 45 orang. Mereka menjadi tersangka secara kolektif dalam kasus dugaan suap dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemudian sampai saat ini 21 orang diantaranya sudah ditahan.

Sejumlah politisi ini terjerat kasus suap APBD perubahan Kota Malang Tahun 2015, mereka tentunya diduga menerima dana ‘haram’ gratifikasi, ‘politik kompensasi’, alias korupsi. Menyentil itu, kita menjadi teringat dengan suara keras, penuh emosi, tegas, dan intoleran dari Bang Fahri Hamzah yang vokal mendesak agar KPK dibubarkan, hemat saya logis juga desakan Bang Fahri. KPK rupanya lebih doyan membereskan kasus-kasus korupsi ‘kecil’.

KPK sepertinya perlu sokongan mental serta dukungan keberanian untuk mengungkap kasus-kasus dugaan korupsi yang lebih besar. Kasus yang disinyalir melibatkan elit ‘Parpol Besar’, bahkan jika ke 41 legislator ini berfikir inklusif, punya keberanian, maka mereka perlu menimbang ulang perjuangan Bang Fahri. Kalau belum bernyali, minimal mereka menuntut keadilan kepada KPK dalam pemberantasan kasus korupsi agar tidak standar ganda. KPK Jangan hanya berani beroperasi pada kasus korupsi recehan, tapi bungkam, ‘banci’, impoten, dan gagap membongkar dugaan pencurian uang rakyat yang dilakukan mafia korupsi berbanrol Triliyunan Rupiah.

Bukan berperadaban rendah para anggota KPK itu, saya curiga mereka masih tersandera dengan kepentingan dan cukup kompleks, mereka mungkin menderita penyakit inlander. KPK itu selalu terlihat garang didepan TV dan berwibawa saat diwawancarai jurnalis, tapi melempem, bahkan mirip budak didepan elit pemerintah. KPK memang tidak independen, ia berada dibawah kendali penuh pemerintah. Itu sebabnya super powernya KPK, bahkan ada hak imunitas KPK perlu dikaji kembali.

Menjadi tragedi terburuk di Republik ini, terutama di era kepemimpinan Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wapres RI yang mana secara massal para wakil rakyat terciduk berjamaah oleh KPK. Yang berdasarkan pemberitaan media massa anggaran yang mereka terima per orang tak cukup Miliaran Rupiah, begitu tak sebanding dengan korupsi yang dilakukan para bandit-bandit itu.

Hentakan, gertakan, dan gebrakan KPK ini bagi saya bukanlah prestasi, ini malahan menjadi bencana demokrasi kita. Betapa KPK dengan enteng, ‘mengobok-obok’ lembaga DPR (DPRD Malayang). Lembaga KPK cukup efektif mendestruksi bangunan citra atau reputasi yang selama ini dijaga para wakil rakyat dengan waktu yang tidak terlalu lama. Riskan memang KPK, bila tak diantisipasi KPK boleh berubah wajah menjadi bengis, seperti mahluk kanibal pemakan manusia. KPK boleh berpotensi ‘brutal’, dan sporadis, akan bergerak bagai Samurai tak bertuan bila tak ada lembaga yang mengawasi mereka.

KPK juga memberi sinyal sebagai penanda sekaligus meninggalkan pesan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sedang berstatus darurat korupsi. Akhirnya secara otomatis membuat merosot kepercayaan publik kepada para wakil-wakilnya. Secara riil, kita harus lantang mengatakan bahwa yang dilakukan KPK dalam menetapkan sejumlah anggota DPRD Malang sebagai tersangka merupakan sebuah prestasi, tinggal bagaimana kita mendorong agar tidak ‘dimanfaatkan’ untuk kampanye politik, kita juga berharap agar stamina dan spirit KPK dalam memberantas korupsi terus dilakukan, bukan sekedar melakukan pembohongan publik dengan ‘drama’ picik didepan layar TV.

Bisa saja KPK menargetkan sensasi, bukan soal prestasi yang mereka kejar. Toh, kalau mau jujur menilai, dikatakan prestasi bila mereka-mereka ini berani mengungkap kasus-kasus besar seperti yang pernah disampaikan Bang Fahri dibeberapa moment dialog di media massa. Atau kalau ‘dipaksakan’ melihat ini sebagai prestasi, cukup kita beri apresiasi dengan mendesak KPK agar berani memberantas dugaan kasus korupsi besar.

Sebab dalam keyakinan dan amatan saya, KPK kurang serius, bahkan masih cukup diskriminatif dalam pemberantasan korupsi. Belum menjalankan distribusi keadilan yang merata terhadap upaya mengungkap kasus korupsi secara komprehensif, apakah ini berkaitan dengan peletakan skema atau sistem dan metode bemberantasan korupsi?. Saya kira bukan soal sistem semata, tapi berkaitan erat dengan keberanian, komitmen, siap menerima resiko serta memiliki kesadaran penuh dalam menjalankan tanggungjawab tanpa menjadi munafik.

Peristiwa ini juga sulit rasanya kita kapling, dan simpulkan bahwa tak ada relasinya dengan urusan Pemilu 2019, bagaimana pun sekali lagi KPK dalam kacamata saya hanya bersifat dependen. Dihuni para aktor yang ‘jinak’ dimata kekuasaan, walau terlihat progresif dilayar kaca TV. Bahkan, bisa jadi jelang hajatan Pemilu 2019 KPK makin berani, lihat saja kasus yang melibatkan Setnov, Bang Idrus Marham, kini Airlangga Hartarto yang rata-rata kader satu Parpol, Airlangga mulai dipanggil untuk pemeriksaan dugaan keterlibatan kasus korupsi. Jika dilihat secara seksama, inilah ‘pukulan’ yang sasarannya satu titik untuk melumpuhkan rival politik, dalil apapun itu pemerintah lebih memiliki otoritas mengatur lembaga negara dan instrumen formal pemerintahan lainnya.

Operasi KPK; Desakan hukum dan Kepentingan Politik

Banyak pihak tentu bertanya-tanya soal getolnya KPK melakukan OTT atau operasi untuk mentersangkakan oknum koruptor jelang Pemilu 2019. Hal itu juga seiring dengan jalannya kecurigaan atas agresifnya KPK mengungkap kasus korupsi, dalam perjumpaan menyambut momentum politik tentunya ini membawa dampak signifikan, buktinya intensitas meningkatnya jumlah tersangka mulai nampak. Apakah ini kepentingan penegakan hukum, ataukah by order dari kelompok tertentu?. Jawabannya tentu hanya KPK, Tuhan dan oknum berjiwa ‘iblis’ yang tahu.

Bila sekedar kita berfikir ‘sehat’, maka bisa dikata KPK tentu bergerak dengan kepentingan tertentu, yang tidak lain adalah menjalankan Presiden sebagai kepada Negara. Disisi lain, KPK tentu tak dapat lepas dari siklus kepentingan partai politik yang menjadi penyangga demokrasi dari Negara ini, itu sebabnya tabir yang kita ungkap dalam hal pemberantasan korupsi menjadi seperti benang kusut. Meski begitu, secara hukum pergerakan KPK tetap kita apresiasi karena telah menjalankan tugasnya, sesuai kemampuan para personil KPK tentunya.

Tinjauan dilapangan KPK yang dikenal punya hak imun ini masih ‘tergoda’ dan takluk dengan ‘rayuan’ serta intimidasi, argumennya sederhana seperti belum tuntasnya KPK memberantas kasus korupsi bailout Bank Century, kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan dan jejaring mafia pajak lainnya, kasus e-KTP yang belum tuntas, Sumber Waras, Reklamasi di Jakarta, kasus Hambalang, dan kasus besar lainnya. Sebagai rakyat biasa, kita tentu berposisi mendorong agar akselerasi pemberantasan korupsi benar-benar dilakukan KPK secara optimal dan serius.

Ada kepentingan hukum yang tentu menjadi prioritas dari KPK dalam mengungkap korupsi, dalam skala apapun, itu tentu kita akui bersama. Sementara itu, ada pula serangkaian kepentingan politik yang juga tak bisa kita menutup mata lalu mengambil kesimpulan bahwa KPK bergerak tanpa kepentingan politik. Hemat saya, KPK tetap bergerak atas kepentingan politik. Sejalan dengan hal tersebut, Presiden Jokowi memiliki kepentingan politik dalam menyelesaikan kasus korupsi, mengupayakan adanya desentralisasi kesejahteraan hingga di daerah, akhirnya menjadi relevan KPK harus ‘menguatkan karakternya’, bukan berubah menjadi monster yang menakut-nakut elit parpol, birokrat, dan rakyat pada umumnya, dengan semangat itulah keberlanjutan program pemberantasan korupsi dari KPK akan langgeng.[***]

 

__________________________

Tulisan Amas Mahmud, jurnalis Suluttoday.com

 

iklan1
iklan1