Mencari ‘Jalan Tengah Demokrasi’, Tugas Kolosal Melahirkan Pemilu Bermartabat

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

Demokrasi hanyalah sarana perjuangan mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan, nilai egaliter dan kebenaran-benaran umum lainnya yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah. Itu semua diharapkan dapat dibuktikan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab, penuntun, panutan, pemegang mandat rakyat yang menjadi teladan dalam segala urusan publik. Membaca Indonesia akhir-akhir ini, terutama jelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019, baik itu memilih Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, maupun memilih Presiden dan Wakil Presiden, agenda ini mulai ramai dibicarakan masyarakat.

Imbas positifnya, itu bertanda bahwa rakyat kita mulai berpartisipasi dan memahami betapa mereka diperlukan dalam hajatan demokrasi ini. ‘Di kamar sebelah’, bertumbuhnya tradisi destruktif yang mulai mengarah pada sinisme, mengamankan kepentingan parsial, dan persepsi buruk terhadap figur atau tokoh yang kurang mendapat simpati dari kelompok masyarakat. Disinilah gangguan ‘kesehatan’ demokrasi mulai terasa, dari kebencian yang personal menjadi ‘kebencian massal’. Entah sentiment itu mewujud melalui gerakan menolak tagar, membuat tagar tandingan, ataukah anti kritik, alergi dengan koreksi publik?.

Pokoknya beragamlah alasan dari masyarakat dipersiapkan untuk itu, begitu pula pemerintah tentu lebih banyak alibinya. Maka dari itu, perlu diletakkan pada argumentasi logis, pro-kontra seputar ‘arah baru politik’ jelang Pemilu 2019, wabil khusus Piplres bersama kita buat kanalnya. Kemajuan mulai terlihat, dari yang awalnya bicara tema dan isu yang ‘mempertentangkan’ Suku Agama Ras dan Antara golongan (SARA), kini bermutasi kepada narasi-narasi yang berkualitas. Semisal tentang quo vadis ekonomi Indonesia?, arah baru Indonesia berdaulat, dan tema lainnya.

Mengukur kerja pemerintah di sektor pertumbuhan ekonomi, hutang Negara, prioritas pembangunan Nasional, progres pembangunan infrastruktur, realisasi janji kampanye terdahulu, bahkan isu teknis yang tujuannya menggait kalangan milenial pun ikut diolah. Selama semua itu berdampak baik, silahkan digarap. Publik punya peran strategis mengatur ritme dalam hal merespon peristiwa politik, menangkap pesan yang disampaikan para politisi lalu menindaklanjuti melalui cara rakyat memilih pemimpin terbaik menurut ukuran rakyat.

Pengamatan saya, konstruksi demokrasi kita akan makin bermutu bila jelang Pemilu 2019 kita membiasakan diri untuk bicara tentang tema pemenuhan kebutuhan rakyat. Persatuan dan kesatuan memang sudah final tinggal diperkuat terus, kita dalam rentetan sejarah kemerdekaan telah melewati itu, hanya saja untuk keperluan isu politik ada oknum-oknum yang berani memainkan isu yang berimplikasi memberi ancaman pada integrasi bangsa.

Padahal, disintegrasi bangsa sebenarnya tidak lagi relevan karena belum menjadi kebutuhan mendesak rakyat. Mari secara pikiran dingin dan intelek kita melihat gejolak sosial dibeberapa wilayah di Indonesia, sebut saja gerakan Papua Merdeka yang disimbolkan dengan OPM, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang modelnya sebenarnya sama untuk kepentingan politik elit tertentu. Walau alasan kesejahteraan, historis, diskriminasi dan dalil ketimpangan mendistribusi ekonomi menjadi sangat mendasar dalam gerakan ini. Mereka yang bersuara lepas dari Indonesia merasakan Negara tak hadir menyelesaikan persoalan mereka, ini sebetulnya itu semua bukan alasan prinsip dan urgen.

Demokrasi memiliki akar historis yang kuat, para pendahulu kita lahir dan bertolak dari gerakan herois, patriotis, Bela Negara, cinta tanah air Indonesia, kemudian merebut yang nama nasionalisme, merebut kemerdekaan.  Dedikasi mereka telah tergambarkan dalam lembaran-lembaran sejarah yang telah kita baca dalam literatur-literatur di kampus maupun di bangku sekolah atau yang kita dapati dari aktivitas sosial. Jelas, fase itu telah lewat, selanjutnya tugas kita ialah menjaga, merawat dan melanjutkan perjuangan-perjuangan para pendiri Negara (founder of the country) yang belum tuntas dikerjakan saat itu.

Menurut saya Indonesia di usia 73 tahun harus lebih konsen dalam memajukan pembangunan, bukan sekedar pamer ‘kerja nyata’. Melainkan, pemerintah merumuskan keluh-kesah rakyat itu dalam sebuah kebijakan yang menyelamatkan mereka. Baik di sektor kebijakan ekonomi yang distel supaya berpihak pada rakyat, sampai pada kebutuhan mendasar rakyat yang lainnya. Artinya, fokus pemerintah memberi solusi kepada petani, peternak, nelayan, penambang, dan para pengangguran harus betul-betul dilakukan.

Disitulah tanggung jawab pemerintah diuji, komitmen membangun Indonesia Hebat memang diakui banyak gelombang yang merintanginya. Catatan pentingnya harus konsisten, tak boleh timpang atau berat disatu sisi pembangunan saja. Kemudian itu, pemerintah harus melakukan pembangunan sesuai dengan kebutuhan rakyat, bukan selera penguasa, itulah kuncinya mengobati atau memberi jawaban atas keluhan publik, derita rakyat dan tentang pembangunan metakhir.

Kita harus menyegarkan lagi ingatan bahwa era pasca reformasi model pengambilan kebijakan kita tak lagi bottom-up, tapi top-down. Kalau ini serius menjadi prinsip kerja pemerintah, maka penolakan rakyat terhadap kebijakan pemerintah tidak akan lagi kita temui. Jangan ‘diperalat’ Musyawarah Pembangunan (Musrembang) atau Rembuk Desa sebagai sekedar seremoni atau ‘kesempatan’ mencari duit, artinya bila kegiatan itu dilaksanakan maka anggaran akan cair, alhasil esensi kegiatan itu menjadi hilang.

Setelah Musrembang Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi sampai ke Musrembangnas program yang ‘dititipkan’ rakyat tak kunjung tiba direalisasikan, atau kalaupun ada tidak sesuai lagi dengan skema dan konsensus awal. Boleh jadi inilah salah satu patahan system yang krusial melahirkan kesenjangan pembangunan. Ada tahapan yang tidak jalan maksimal, dari situlah menjadi penting supervisi, proteksi dan fungsi pengawasan DPR diperkuat, filosofi gotong royong silahkan dipraktekkan.

Harus diingatkan kembali dimana hasil pertanian kita seperti besar masih juga ada import, zona perikanan membawa hasil atau tidak?, lapangan pekerjaan untuk rakyat Indonesia sudah benar diperuntukkan bagi rakyat Indonesia?. Di akhir periode ini, Jokowi-JK perlu menjawab itu semua dengan kerja konkrit agar dipercaya lagi rakyat memimpin Indonesia kedepannya. Bila ada yang telah dilakukan, wajib kita beri apresiasi, kita semangati dan beri partisipasi dalam pembangunan.

Bagaimana Model ‘Jalan Tengah Demokrasi’?

Bertolak dari buku ‘Jalan Tengah Demokrasi’; antara fundamentalisme dan sekularisme yang ditulis Tohir Bawazir, memberi pandangan bahwa kita dari akar sejarahnya sudah akrab dengan demokrasi. Sehingga ketakutan akan hancurnya demokrasi karena diganggu paham anti Pancasila ialah kurang relevan, demokrasi merupakan DNA orang Indonesia yang toleran. Kita dikenal sangat menghargai sesama, moderat, tak mempersoalkan mayoritas-minoritas.

Ancaman itu rupanya ada yang mendramatisir dengan dikotomi-dikotomi, provokasi publik bahwa Pancasila kita akan diganti dengan Khilafah, Komunis atau paham radikal lainnya. Jadinya seolah kita ragu pada regulasi Negara, yang penting tak perlu over protektif dan sensi sebetulnya, kalau kepentingannya mengantisipasi agar paham radikal tak mewabah saya sependapat dan memberi dukungan.

Kita sudahi dan memastikan itu karena ‘ranjau demokrasi’ selalu tampil dengan model berbeda, bisa jadi ‘berpura-pura’ menjadi Khilafah, artinya gerakan Khilafah tadi dibiayai kaum pemodal, antek demokrasi tapi karena punya kepentingan politik, mereka menabur ancaman. Pemerintah kita ajak berfikir keras memajukan Negara, juga perlu memberi ruang atas masukan-masukan dan saran publik demi kemajuan Indonesia tentunya. Sekarang bolehlah kita sedikit bernafas legah, karena diksi yang ditunjukkan para bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden RI begitu sejuk, edukatif, beradab, dan humanis, sungguh menenangkan.

Coba kita bayangkan bila demokrasi kita letakkan dalam spiral yang mengancam atau pertarungan perilaku ‘kanibal’, ini dipastikan suatu saat akan merusak keutuhan Indonesia, kemudian jika demokrasi disetting sebagai ‘pocong’ tak masalah karena hanya memberi ketakutan kepada manusia tapi tidak terlalu mengancam keselamatan. Tentu produk demokrasi yang menghasilkan praktek kanibal itu yang akan kita hindari. Ingat, geneologi demokrasi Indonesia tidak mengajari kita untuk saling memakan, memusuhi atau unjuk premanisme.

Kita menganut hukum positif yang merupakan campuran dari hukum eropa, hukum agama dan hokum adat, itulah Pancasila. Konstitusi yang berada dibawah kerangka Pancasila ini sangatlah kuat, bukan malah kita mengadopsi gaya bar-bar, menarik mundur gerbong demokrasi dengan memperlihatkan kekerasan, baik itu dipertontonkan oknum aparat Negara seperti Polri, TNI, akan kita lawan bersama.

Begitu pula dengan pelarangan-pelarangan atas ekspresi demokrasi yang ditunjukkan pemerintah, sepatutnya dikurangi. Itu arogansi sectarian, itu pertunjukkan kesombongan yang tak perlu diperlihatkan pemerintah, rakyat itu diayomi, diberi pembinaan, bukan diberangus hak-hak demokrasinya. Pada garis demarkasi inilah kita perlu meneguhkan kembali ke-Indonesiaan, bukan lagi kita tersekat dan tersandera pada slogan SAYA PANCASILA. Lantas yang diluar itu ditunding tidak Pancasilais.

‘Jalan Tengah Demokrasi’ memberi solusi, sebagai ‘juru damai’ bukan menjadi bara, bukan menjadi bom waktu. Itu menandakan rakyat kita menghendaki politik yang penuh dengan narasi membangun, aktor-aktor politik kita pun diharapkan memegang teguh adab sebagai anak bangsa yang Pancasilais. Presiden yang akan datang kita titipkan tugas untuk membenahi, dan melakukan pengembangan masyarakat yang diarahkan memperbesar akses demi mencapai kondisi sosial, ekonomi, budaya yang lebih baik dibanding dengan sebelumnya.

Kekuatan ketokohan memang sangat diperlukan, pemimpin yang tak mudah didikte asing. Pemimpin yang mempunyai kemandirian, independen secara pemikiran, punya konsep membangun Indonesia, punya kepribadian, tegas, visioner, tepati janji, dan berani melakukan pembaharuan. ‘Jalan Tengah Demokrasi’ juga menawarkan politik bermartabat, bukan politik uang, melainkan politik yang melahirkan kemakmuran dan kerukunan.

Indonesia Terbelah Akibat Kapitalisasi Kebijakan Pemerintah, Benarkah?

Kita membutuhkan harmoni demokrasi, bukan anarkisme demokrasi. Ditengah gencarnya kapitalisasi kebijakan pemerintah untuk kepentingan memenangkan kembali incumbent atau calon petahana di Pilpres 2019, hal ini akan membuat Indonesia terbelah. Bukan Indonesia bubar seperti yang diprediksikan Prabowo Subianto dan sempat menjadi viral belum lama ini. Tentang ‘Indonesia Terbelah’ tersebut bisa juga disimpulkan sebagai ilusi. Secara faktual fenomenanya mulai terlihat, dimana Indonesia terbelah karena isu politik. Konteks terbelah dimaksud dalam ruang lingkup interaksi sosial, ‘ruang publik’, ia benar adanya keretakan sosial. Tak hanya itu, Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Nasional untuk Pemilu 2019 yang berjumlah 185.732.093 pemilih, secara kolektif tentu tidak akan menyatu mendukung satu pasangan calon Presiden, melainkan akan lahir faksi-faksi itu berarti akan ‘terbelah’.

Petanya terbelah suara pada dua faksi, bahwa kemungkinan menjadi tiga faksi yakni kalangan Golput dapat terjadi. Jika dikalkulasi, dari 34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota dan 805.075 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di seluruh Indonesia, bisa memberi sikap politik berbeda dan hasilnya pun berbeda. Indonesia terbelah disaat Pemilu 2019 adalah suatu kewajaran demokrasi, asalkan kita masih dalam tatanan dan koridor demokrasi Pancasila yang rukun. Lebih dari itu, bila dalam konteks terbelah karena konflik fisik bukan konflik kepentingan, maka potensinya nol persen, karena publik kita banyak yang waras berdemokrasi.

Terbelah dalam tafsiran konflik horizontal bagi saya, itu hanyalah gertakan atau terror isu yang secara politik tentu menguntungkan bagi pihak yang melempas isu tersebut. Tapi boleh jadi itu dilakukan, seperti adanya gerakan bom bunuh diri, semua itu tak lepas dari kepentingan politik yang sengaja melakukan prakondisi, rakyat ditakut-takuti. Atau boleh jadi juga proyek untuk mengeruk keuntungan dari oknum atau lembaga tertentu.

Tak mungkin ada rakyat Indonesia yang tulus iklas ‘membelah diri’ tanpa ada kepentingan politik apapun. Jika disebut Indonesia darurat hutang ya ia boleh juga disebut begitu sebagai ikhtiar, karena volume hutang makin bertambah, agar pemerintah mewas diri. Secara praksis politik, aktor politik kita ‘nakal’ memainkan strategi destruktif, pada level memanfaatkan tokoh bangsa atau tokoh agama sebagai pengumpul suara (vote getter) pun dilakukan. Jadinya, demokrasi kita nyaris melahirkan politisi tanpa bentuk, karena kemarin bicaranya lain, hari ini lain, setelahnya juga malah lain. Banyak inkonsistensi yang ditunjukkan para politisi kita dan juga tokoh bangsa.

Dari intensitas itu membuat sebagian rakyat muak bicara politik, mereka menjadi paranoid, dan memandang politik sebagai jalan konspirasi busuk. Politik diartikan sebagai cara-cara kotor, riskan yang kemudian membahayakan Negara. Untuk mencari solusi atas situasi politik Nasional yang kadang mengkhawatirkan itu, Pemilu 2019 ini harus dijadikan sebagai agenda demokasi yang dikerjakan secara kolosal, bernurani, beradab. Janganlah lanskap demokrasi kita kotori dengan fitnah, saling hujat, agitasi, dan mengkafirkan. [***]

 

 

______________

Tulisan Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Manado
iklan1
iklan1