Posisi Capres, Hegemoni Parpol dan Politik Kesetaraan

Ilustrasi, the next President (FOTO Ist)

POSITIONING Calon Presiden (Capres) Republik Indonesia di Pemiluhan Umum (Pemilu) 2019 itulah yang menjadi tugas para konsultan politik dalam memoles kandidat yang ‘dijual’ dalam pasar politik. Diantaranya mempromosikan rekam jejak dan sisi kebaikan Capres, dalam panggung politik hal seperti itu merupakan instrumen penarik simpati publik. Itu sebabnya, perlu diletakkan secara proporsional posisi Capres, sehingga rakyat tak salah juga memilih siapa pemimpinnya selama kurun waktu 5 tahun. Sebetulnya rakyat kita telah dewasa, bahkan kalau mengikuti usia Negara Indonesia yang telah 73 tahun ini, kita telah berusia tua (sepuh), dan hal ini berarti kita punya pengalaman panjang berdemokrasi, rakyat kita cukup lama merasakan pahit manisnya berdemokrasi.

Kenapa pentingnya kita mengenali Capres?, agar tidak lagi memilih pemimpin Indonesia yang nantinya ‘salah mengurus’ negara. Negara yang kita idealkan mengarah pada welfare state malah tersesat ke jurang negara yang hancur (the country is destroyed)  ikhtiar politik kita perlu ditingkatkan, dengan kita terus menyuarakan mengeraskan kritik agar partai politik (parpol) tak apatis dalam menjalankan tugas pendidikan politik. Elit parpol harus berkontribusi aktif mencerdaskan pemilih, bukan membohongi publik dengan bujukan politik pragmatis, berhentilah rakyat kita dicekoki dengan kompensasi-kompensasi politik jangka pendek yang akan melumpuhkan masa depan Indonesia.

Atas semangat kolektif itulah pasangan calon Presiden Indonesia nantinya akan lebih mudah dipilih rakyat, dengan standarisasi visi, misi, komitmen, trust dan apa yang telah mereka berikan kepada rakyat. Kemudian, hegemoni atau penguasaan parpol terhadap ‘kebebasan’ Capres yang nanti bila ditakdirkan Allah untuk menjadi Presiden tentu sedikit-banyaknya tersandera. Istilah politiknya Presiden nantinya kita harapkan lepas dari tekanan, beban dan balas budi politik berupa kompromi kepentingan, konsesi politik yang akhirnya memposisikan kepentingan rakyat berada dibelakang, bahkan dibawah dari kepentingan pribadi atau kelompok. Kita rakyat biasa, tentu memberi ekspektasi agar Capres tidak dibatasi ruang geraknya dengan intrik politik.

Sebab, secara internal parpol tentunya menghendaki kepentingan ‘kelompokny’ didahulukan, terakomodir sehingga pengurus parpol lebih efektif mengendalikan sekaligus memperkuat koneksinya di pusaran kekuasaan. Tentu kepentingan lebihnya ialah mengontrol, punya akses dan dapat mengendalikan Negara. Elit parpol memang punya kuasa, libido politik yang sering kali ‘ganas’, tak penting kepentingan rakyat bagi mereka, meski tidak semua. Nah, dengan deskripsi tersebut rakyat kita ingatkan agar tidak ‘tertipu’ memberi pilihannya nanti di Pemilu 2019, karena kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berada ditangan rakyat.

Ditengah kepentingan rakyat atas kesejahteraan, keadilan, perlakukan yang sama dari pemerintah, maka posisi Capres yang ‘dikepung’ kepentingan parpol boleh jadi membahayakan, mengancam perjalanan demokrasi. Itu berarti melahirkan bencana bagi terwujudnya kepentingan rakyat, atau singkatnya koalisi parpol bakal melahirkan ‘bagi-bagi kue kekuasaan’ inilah logika kekuasaan yang sudah kita saksikan didepan mata kita terjadi. Hegemoni atau bentuk penguasaan kelompok tertentu secara intelektual dan moral melalui cara-cara konsensus akan membuat demokrasi kita pincang.

Dimana konsensus kekuasaan cenderung menguntungkan kelompok tertentu dan mengorbankan kepentingan publik. Rakyat harus belajar dari peristiwa-peristiwa demokrasi yang demikian, bahwa koalisi-oposisi dalam politik melahirkan keseimbangan, tapi bila dominasi salah satunya terlalu kuat, maka berpotensi melahirkan pemimpin yang otoriter. Oligarki kekuasaan akan membentuk, negara kita pada situasi ini dikuasai kelompok elit kecil yang akhirnya lebih banyak membawa mudharat bagi demokrasi. Rakyat yang logis cara berfikirnya tentu menolak intervensi parpol terhadap Presiden kita kedepannya, rakyat menolak Presiden ‘boneka’, rakyat tidak rela Presiden kita didikte para elit parpol. Apalagi Presiden disandera pada deal-deal politik yang bersifat mengutamakan kepentingan kelompok tertentu.

Kepentingan publik adalah diatas segalanya, sehingga pentingnya rakyat atau agen-agen dan aktor pengiat demokrasi yang ‘sadar’ harus segera mengingatkan rakyat untuk tidak lagi dibohongi dengan politik uang (money politic). Jangan lagi diam, melihat para praktisi politik beringas, dangkal cara berfikirnya, individualis, oportunis dan serakah, rakyat harus bergerak memberi pencerahan, mengentikan ‘orang-orang serakah’ itu bergerak membabi-buta membodohi rakyat. Rakyat juga kita ingatkan untuk tidak mudah percaya pada pemberitaan media massa yang mengarah pada framing, pembentukan opini yang merusak citra atau nama baik figur tertentu, lalu mengangkat habis-habisan, dan setinggi-tingginya figur Capres tertentu.

Benteng demokrasi dan penyangga terakhir kita ialah kalangan civitas akademika, bila masih ada oknum dosen kaum intelktual yang ‘dipakai’ untuk memuji kekuasaan tanpa dasar argumentasi data dan fakta empiris, kita harus melahirkan gerakan tandingan sebagai penyeimbang agar kewarasan pemilih dapat terus terpelihara. Dari kampuslah pemikiran-pemikiran pure demokrasi itu tumbuh berkembang, maka wajib pemikiran segar original itu kita tularkan kepada para aktor politik yang mungkin belum menyadari betul perannya bagi rakyat.

Rakyat harus berdiri tegak lurus dengan kepentingannya, jangan bersekongkol dengan kekuasaan, konglomerat atau tim sukses yang akhirnya menipu rakyat lainnya. Dilain pihak, parpol juga masih punya waktu untuk memperbaiki manuver politiknya agar tidak meberi ruang dominan kepada investor mengatur agenda parpol sehingga akibatnya logika politik ditukar dengan logika bisnis. Karena disitulah bahayanya, bisa saja para politisi karbitan dan bermental bar-bar muncul mewarnai perpolitikan kita, dengan sendirinya kader parpol disingkirkan, visi dan narasi-narasi parpol menjadi tidak dianggap lagi.

Pada akhirnya, rakyat juga menghendaki adanya politik kesetaraan yang dari situlah diharapkan lahir tatanan demokrasi yang berperadaban tinggi dan hidupnya penuh ketenangan dan kesejahteraan. Kepedulian pemerintah pada Tuannya yakni rakyat benar-benar ditunjukkan, rakyat tidak diposisikan sebagai dekorasi demokrasi atau sekedar mesin prosedural demokrasi yang dimanfaatkan dalam kepentingan sesaat. Kehendak rakyat itu haruslah diwujudkan dalam pilihan politiknya di Pemilu 2019, pilih dengan kesadaran tinggi siapa Capres yang dianggapnya layak merealisasikan harapan-harapan rakyat. [***]

 

 

_____________________

Tulisan Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Manado
iklan1
iklan1