Idealisme Media Massa Ditengah Gempuran Arus Politik Praktis

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

Ujian Bagi Media Massa

Ditengah menjaga konsistensi dan kesadaran menjunjung tinggi etika jurnalis, menjalankan perintah Undang-Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers dan anjuran Dewan Pers, eksistensi para wartawan juga tak lepas dari gempuran kepentingan politik. Sebetulnya, dominasi politik dalam pemberitaan bukan kali pertama terjadi di Indonesia, bisa dikatakan ini hanya peristiwa berulang. Media massa itu prinsipnya harus tegak lurus diatas regulasi, ‘anti takluk’, independen dan tak diam saat didikte untuk kepentungan kelompok tertentu yang sifatnya merugikan publik.

Dimana sering kali politisi atau aktor politik coba menginfiltrasi kepentingannya ditengah penegakan prinsip serta kerja-kerja jurnalis yang dilakukan para wartawan, baik dari reporter sampai ke meja redaksi ‘kegiatan’ pentaklukkan itu coba dilakukan. Contohnya saja, masih ada pemberitaan politik yang bernada mendiskreditkan kelompok politik tertentu, membunuh karakter rival politik, dan menunjukkan didepan publik cara-cara merusak citra orang lain.

Diantaranya yang kita kenal dengan framing pemberitaan, dimana framing adalah cara membingkai pemberitaan. Bila kerja-kerja framing dilakukan media massa, maka sesuatu yang belum sesungguhnya benar, dapat diperdebatkan, akan secara intens informasi atau berita itu disampaikan ke publik, sehingga akan mengkonstruk pengetahuan publik (public opini) menjadi benar adanya. Meski ada semacam ‘pemaksaan kehendak’, rekayasa pemberitaan dan pergeseran etika pemberitaan, menghalalkan segala cara dilakukan.

Artinya, hal yang tidak benar dapat ‘disulap’ menjadi benar, menjadi kuasanya media massa disitulah super powernya. Inilah sisi lain yang mengganggung nalar publik, bisa dilakukan media. Tipu muslihat, kamuflasi dan rekayasa, atau manipulasi akan menjadi suatu pekerjaan para jurnalis bila komitmen dan independensi sebagai jurnalis yang begitu mulia menjadi pudar, gagal dijalankan dan bahkan dengan rela para jurnalis ‘menggadaikannya.

Menurut saya, pernyataan dan edaran yang dikeluarkan Dewan Pers soal jurnalis yang harus memposisikan diri agar jauh dari hiruk-pikuk politik praktis perlu dijalankan. Jurnalis bukan Jurkam, bukan simpatisan parpol, bukan pula menjadi ‘babu’ bagi para politisi. Profesionalisme jurnalis bukan menjadi bargaining posisi, tapi kewajiban untuk dijalankan tanpa negosiasi apapun. Kita dan seluruhnya publik berharap media mainstream.

Agar tidak ngotot-ngototan dan menjadi alternative atas hadirnya Media Sosial (Medsos) maka solusinya media mainstream harus netral, dan objektif menyajikan berita bukan menjadi media partisan. Walaupun secara kasat mata, pemegang saham dan pemilik media ada sebagiannya ialah para politisi, elit partai politik (parpol) tertentu.

Tahun politik 2019 merupakan Ujian Bagi Media massa, karena diperhadapkan dengan sejumlah tantangan sekaligus. Diantara mempertahankan reting media massa tersebut, ‘mengikuti’ selera konstituen, survivenya media dan trus publik, memang media massa bukanlah instrument pemuas hasrat publik. Media massa akan diuji, dengan bujukan, harta kekayaan dan tahta.

Bila gagal ‘menyelamatkan’ dirinya, otomatis masa depan media massa tertentu akan menjadu runtuh. Boleh juga atas bargaining dengan politisi, media massa mendapat kerja sama ‘profesional’. Namun karena dominan memberitakan salah satu pihak, dan cenderung sinis pada pihak lain, alhasil konsekuensinya pembaca, penonton atau pendengar (konsumen) media ramai-ramai meninggalkan media massa tersebut. Sehingga demikian, perlu diingatkan agar pemilik media perlu ‘berfikir panjang’ soal tawaran-tawaran jangka pendek yang pragmatis (materialis).

Sekali saja menerima atau berkompromi dengan politisi yang tidak disukai publik, sampai disitulah karir dan keberlanjutan media menjadi tamat. Kalau dipaksakan, tetap ada sesi perkembangan media massa itu, tapi akan menjadi bahan ‘ejekan publik’. Pada kondisi yang lebih jauh, pembaca akan menjadi ragu dan curiga bahkan tidak percaya dengan pemberitaan media massa. Bahkan ada pembaca yang menggeneralisir dan menyimpulkan semua media tendensius, walaupun realitas dan normatifnya tidak demikian adanya.

Pentingnya Reposisi Pemberitaan Media Jelang Pemilu

Media massa dan publik merupakan satu kesatuan, bagai mata uang yang kedua sisinya tak bisa dipisahkan. Tak boleh ada dikotomi dan segmentasi sebetulnya dalam pemberitaan media massa, bila pola-pola yang cenderung tidak berimbang masih ada dalam mekanisme pemberitaan media massa, ini akan menjadi ‘bertanda’ tidak akan cerah prospek media media tersebut.

Biarkan kita iklas, sadar membuat pemberitaan media itu mengalir sesuai relnya. Jangan ada ‘sabotase’, pemberitaan by order yang mereduksi esensi berita, editing atau sunting pemberitaan yang ‘berlebihan’ dan mutus rantai intervensi politisi, pengusaha ataupun penguasa atas sebuah berita yang sebenarnya telah sesuai fakta dan memenuhi kaidah jurnalistik.

Peran media harus diberikan kebebasan, tapi tentu kebebasan yang bertanggung jawab. Jangan lagi ada dikotomi, terror dan intimidasi kepada reporter, jangan juga memposisikan masyarakat sekedar objek berita sehingga sesuka hatinya dieksploitasi, pekerja media atau pers harus ditunjuang. Karena pers adalah pilar keempat (the fourth of estate) demokrasi, maka jangan sekali-kali disusupi dengan kepentingan jahat dan kotor, biarkan media dalam hal ini pers tanpa beban ikut memboboti demokrasi kita. Memberikan edukasi politik kepada rakyat, agar tidak terus-menerus dibodohi oknum politisi bajingan.

Setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif, disitulah peran pers. Bahwasanya, peran strategis pers harus dijalankan dengan benar, pers memiliki fungsi kontrol yang juga efektif. Mewujudkan itu semua dengan kualitas yang baik, berarti pers perlu menumbuhkan pula peningkatan kapasitas, kapabilitas, inklusif, berpegang pada loyalitas dan seterusnya atas kerja-kerja yang sesungguhnya.

Karena gempuran politik dalam Pemilu 2019 tidaklah mudah, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dimana keseluruhan kepentingan yang ‘berseliweran’, bertabrakan dalam ruang politik tak bebas dari kepentingan kelompok dan perorangan. Daulat dan kepentingan rakyat bila tidak kuat dipertahankan akan berpindah posisi, dari yang prioritas akan menjadi yang terkebelakan dalam susunan atau peringkat urgensi kepentingan publik yang harus dieksekusi pemerintah kedepannya. Jika telah keluar skema dan jalur media massa yang ideal, maka saatnya dilakukan reposisi, karena koreksi dan saran-saran perbaikan yang sifatnya otokritik sangatlah dibutuhkan untuk keperluan, kebaikan serta kepentingan bersama kita sebagai anak bangsa Indonesa.[***]

 

 

________________

Tulisan Amas Mahmud, jurnalis Suluttoday.com

 

iklan1
iklan1