Catatan Ringan, KESEMPATAN KEDUA

Idham Malewa (FOTO Suluttoday.com)

Oleh : Idham Malewa (Presidium Kahmi Manado)

BEBAN di pundak Syachrial Damopolii seperti dihempas. Politisi gaek menangis haru. Bagi Yal sapaan akrabnya, putusan MA nomor 46/2018 tanggal 13 September lalu seperti embun di terik matahari. Yal bahagia lantaran sandungan pertama mantan narapidana korupsi APBD ini sudah dilewati. Bukan hanya Syachrial, para calon legislator yang menyandang mantan napi korupsi pasti bersuka cita.

Syahwat politik memang sulit dibendung. Quasi kekuasaan begitu merangsang bagi mereka, walau namanya diobral eks pencoleng uang negara. Mereka tak peduli citra buruk akan menyandera hari-hari ke depan. Mereka telah tergiur kursi kekuasaan. Mengapa bisa tergiur? Jawabannya bisa jadi, dalam tubuh mereka politik sudah seperti candu. Bahasa candu yang dimaksud Karl Marx adalah sarana untuk menghilangkan beban sejarah hidup.

Mungkin benar juga kata Richard Dawkins (Selfish gen) bahwa tubuh adalah mesin kelestarian gen-gen yang bermutasi. Nah, di dalam tubuh para politisi ini ada gen berkuasa yang sudah mendarah daging. Itulah mengapa mereka tak peduli meski cacat mereka akan diobral oleh KPU di tempat terbuka, seperti di TPS. Memang, pasca putusan MA nomor 46, KPU terkesan kecewa upaya mereka menjegal eks napi koruptor belum berhasil. Di media nasional ada saja alasan yang dilontarkan KPU untuk melampiaskan ketidak sukaan mereka.

Terakhir, H-1 nama para caleg eks napi koruptor belum dimasukkan. Di Sulut, sampai tanggal 19 September, nama Syachrial di calon DPD RI, Herry Kereh di DPRD Sulut dan Dharmawati Dareho di DPRD Manado belum dimasukkan. Alasan KPU Sulut dan daerah masuk akal. Mereka secara vertical punya junjungan. Beruntung junjungan mereka di Imam Bonjol mengeluarkan surat edaran tanggal 19 September kemarin. Mereka meminta KPU provinsi dan kabupaten kota untuk mengakomodir caleg mantan napi korupsi.

Isi suratnya semua KPU daerah memasukkan jika memenuhi syarat. Nah syarat yang dimaksud sesui di point C, adalah melampirkan surat dari lapas, Salinan surat dari pengadilan dan bukti iklan di media massa kalau bersangkutan mantan napi korupsi. Tapi, ada lagi syarat yang nampaknya masih mengganjal. KPU membolehkan masuk dalam DCT, andaikata mereka melakukan gugatan ke Bawaslu dan dimenangkan Bawaslu dalam sidang ajudikasi.

Di sinilah kelihatan sikap ambigiu KPU. Entah pendapat siapa yang mereka jadikan landasan, tapi surat edaran itu sudah jelas memagar hak para mantan napi koruptor, eks fedofile atau bandar narkoba yang tidak mengajukan gugatan sengketa ke Bawaslu. Padahal putusan MA adalah membatalkan Pasal 4 ayat 3 PKPU 20/2018 dan Pasal 60 huruf (j) PKPU 26/2018, yang terkait frasa “mantan terpidana korupsi”. Karena jelas bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g dan Pasal 182 huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.”

Rasa-rasanya masa depan para eks napi koruptor begitu suram. Jejak kejahatan mereka sepertinya tak terampuni. Sampai-sampai KPU getol memagar semua peluang. KPU jelas bukan lembaga yang mampu mendeteksi kejahatan kekuasaan (meski absolute power tend to a corrupt/ kekuasaan ablosute cenderung korupsi), karena biasanya mereka yang sudah pernah terjepit pada pintu yang sama, takut lagi untuk mencoba di lubang yang sama. Malah, yang harus diwaspadai, praktek korup yang di bawah permukaan.

Mereka yang sekarang dianggap bersih, belum pasti juga tidak akan melakukan abuse of power. Tidak ada yang menggaransi. Tanpa membela mereka yang sudah diganjar hukuman di atas dunia, tapi misi KPU melahirkan output berkualitas dan berintegritas, hanya akan jadi utopis, kalau system lain tidak diperkuat. Sistem lain adalah, harus ada UU yang menyatakan dengan jelas, semua pelaku kejahatan karena kekuasaan maka dicabut hak politiknya. Sekali lagi, kejahatan yang disebabkan kekuasaan, pantas dicabut hak politiknya.(***)

iklan1
iklan1