Jemput Pemilu 2019, Waspadai Makelar dan Penjahat Politik

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

Politik Balante

BALANTE merupakan kata yang disadur dari bahasa Belanda yang artinya balance atau seimbang. Istilah balante (blante) bagi orang Manado atau Minahasa disebut dengan barter. Bila ditarik dalam perbincangan politik kekinian, maka penulis lebih nyaman memilih kata ‘politik blante’. Politik tukar guling, ‘tukar tambah’, dan kompensasi politik juga menjadi satu paket komplit yang menarik untuk kita diskusikan, karena tema ini menjadi tren akhir-akhir ini.

Greget arus politik nasional yang kian mengencang jelang Pemilu 2019 memang tak luput dari berbagai pertentangan dan salah kapra yang akhirnya melahirkan sebuah ‘realitas baru’. Bisa juga menjadi realitas buatan karena politik sering punya cerita, keberpihakan dan ciri kas tersendiri dalam sebuah alur perjalanan ditengah keramain. Itu sebabnya, politik dalam perjalannya dilain pihak tak pernah sepi dari fitnah, saling ‘membunuh dalam pelukan’ dan intrik. Sulit untuk kita ‘paksakan’ bahwa perjalanan politik harus sesuai dengan selera kita masing-masing.

Selain itu, politik menjadi seni karena disana ada praktek-praktek yang dinamis, ada balante kepentingan, bahkan sampai saling tikung dan ‘perselingkuhan politik’ pun ada. Seakan-anak bila tidak adanya politik balante, ruang perpolitikan itu menjadi hampa, hambar, bahkan tak berarti apa-apa. Jika dihubung-hubungkan politik dalam merajut geraknya selalu menjumpai apa yang namanya politik balante, walau tidak semua politisi menerapkan cara politik seperti itu, tidak semua politik menjadi penyembah kapitalis dan doyan kompromi.

Nah, semakin lenaknya siklus politik maka berbagai konsultan, ahli dan pakar politik melakukan analisis SWOT, suvey dan polling, tapi pada tataran praktis politik malah melenceng dilapangan. Kadang mereka dikalahkan dengan realitas, hal ini memberikan tanda kalau urusan yang satu ini sulit ditebak, rada-rada ‘mistik’. Bukan hanya soal yang berkaitan dengan akal sehat, bahkan sedikit ‘horor’ kalau mau jauh kita bincangkan, memang betul-betul universal politik itu dan menentukan segala masa depan masyarakat.

Dinamika Kebudayaan Politik

Tentang kebudayaan politik berarti kita sedang membicarakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara. Diantara kebudayaan politik memang sulit untuk dideteksi, ada kebudayaan imitasi, kebudayaan buatan, kebudayaan original dan perkawinan kebudayaan politik atau akulturasi politik. Sementara itu mewujudkan politik berperadaban berarti kita menghendaki terlahirnya tradisi politik yang luhur, berkualitas, berdiri diatas etika dan moral, serta yang paling penting adalah tidak ‘membegal’ konstitusi Negara. Dari kebiasaan positif itulah kita dapat mereduksi kepalsuan dalam politik, embrio kejahatan politik akan mampu kita redam, kita minimalisir dan bahkan memberantas, tidak sekedar upaya melakukan amputasi.

Kultur politik kebaikan dan memunculkan kesetaraan yang kita impikan bisa hadir ditengah semangat rakyat menguatkan demokrasi ditanah air. Menjaga semangat itu, diperlukan keseriusan konstruksi dan kristalisasi kesadaran bekebersamaan, merasa senasip sepenanggungan dalam bingkai keindonesiaan. Sebab, kehancuran kebudayaan politik patut dihindari sejak dini, jangan berani rakyat kita beri kesempatan memelihara dendam atau terbiasa dengan politik-politik kotor, picik dan kasar. Dari ujaran kebencian, ajakan saling menjegal, seruan-seriuan politik yang mendikotimikan sesama pemain politik, serta rakyat saatnya dihindari.

Mengkapleng isu-isu politik untuk kepentingan komunitas tertentu dan mengkapitalisasinya ialah suatu cara-cara berpolitik yang tidak mendidik publik. Harusnya rakyat diberi pencerahan politik, diberi contoh tentang pendidikan budi pekerti, politik kesehateraan, politik kesetaraan, pemikiran politik konstruktif, bukan saling ‘menjual’ atau saling menindas. Memang kondisi dilapangan terlihat semangat politik pembangunan seolah redup atas semangat perebutan kekuasaan yang mengabaikan kepentingan publik dan lebih mengedepankan kepentingan kelompk tertentu.

Artinya bila kita kembali pada konteks mengantisipasi agar makelar politik tidak lagi memperluas dominasi dan bergerak ‘membohongi politisi atau ‘pemburu kekuasaan’, maka seluruh komponen rakyat harus dibentengi dengan edukasi politik. Dimana makelar politik ialah mereka yang berperan sebagai perantara, menjembatani dan menjadi penghubung antara para pelaku politik dengan ‘kaum makelar’, kompromi dan janji-janji politik tertentu ‘diselaraskan dan disambungkan’ makelar politik kepada konstituen. Kebanyakannya watak makelar yaitu mereka penjual jasa, untuk kepentingan tertentu yang lebih bersifat ekonomis dan individual.

Kesalahpahaman Politik     

Dalam politik selalu saja kita temui kesalahpahaman (kontroversi) baik diinternal parpol tertentu, lintas parpol sampai pada kader parpol dengan rakyat sebagai basis suara yang disasar parpol. Belakangan ini ada kecenderungan tumbuhnya pemikiran yang menjadi bibit atau cikal-bakal lahirnya perpecahan persatuan nasional dan mengganggu keutuhan. Polarisasi tersebut mulai diterlihat dari tingak elit pemerintah, elit politik, elit aktivis pergerakan pro demokrasi dan kelas menengah yang akhirnya melahirkan imbasnya pada rakyat bawah.

Tak dapat dinafikkan ditengah ramainya perpolitikan kita, banyak ‘penumpang gelap’ dan makelar yang ikut mewarnai dekorasi demokrasi. Mereka bahkan tak pernah diam dalam pergerakan politiknya, tidak jarang dari maneuver politik kelompok makelar politik ini melahirkan beragam kesalahpahaman politik, mungkin saja belum ada dibenak mereka bahwa kesejahteraan masyarakat, dan menata kembali ketimpangan sosial merupakan ‘beban politisi’, terutama bagi mereka yang sudah punya lebel sosla sebagai legislator (DPR).

Berbagai kesalahpahaman politik memicu masyarakat bertindak saling melahirkan jarak (disparitas), menghindari itu, maka berhentilah meluapkan kemarahan. Rangkaian persoalan yang muncul ditengah masyarakat kebanyakan disebabkan karena gesekan politik, baik yang dilatarbelakangi atas loyalitas, militansi dukungan dan fanatiknya masyarakat pendukung kepada politisi yang didukungnya. Maupun karena ketidaktahuan mereka tentang hakikat politik dan esensinya.

Kebebasan Berbicara Politik dan Model-Model Pemilih

Polarisasi politik ditengah masyarakat memang sedang terjadi, faktanya dapat kita temukan di ruang-ruang publik, saling hujat dan fitna kita temukan dan sejumlah model black campaign lainnya. Di rumah kopi, dilingkungan dimana kita tinggal, di pangkalan ojek, di tempat kerja, di tempat para petani bekerja, menjadi diskursus bergengsi bagi buruh, di kampus-kampus bahkan di sekolah, bahkan menyasar di atas kasur dan kamar, serta tempat-tempat yang rentan melahirkan kerawanan pun polarirasi politik terlihat. Itu artinya, ada eskalasi yang kuat sehingga perlu dihitung para politisi, pemerintah dan organisasi pemuda, aktivis LSM jangan pasif, silahkan bantu membuat sejuk politik kita. Bantu membuat jembatan pengubung, menguatkan dan merajut kebersamaan ditengah masyarakat, bukan ikut mengkotak-kotakkan masyarakat (konstituen).

Secara nasional bila kita mengukurnya ada beberapa tipikal pemilih kita yang menonjol, diantaranya pemilih rasional, tradisional, kritis dan konservatif. Masing-masing mereka memiliki kecenderungan atau ketertarikan tersendiri, bila politisi yang ‘tak jauh’ cara membaca realitas tentu memilih yang gampang-gampang saja untuk mengkapitalisasi suara agar menang dalam Pemilu.

Sebetulnya jejak langkah demokrasi kita memberikan banyak kesan dan hikmah, dari situ mengharuskan kita belajar. Dari situ pulalah membuat politisi kita tidak terjerumus lagi dengan langka-langka jangka pendek dan kaku dalam ‘perebutan’ suara konstituen. Masyarakat harus dibuat terdidik dan terlatih oleh para politisi, bukan dibuat atau diajak berfikir keuntungan diri sendiri (berorientasi financial) dalam konteks politik kebangsaan.

Bila dengan cara-cara positif para politisi di tanah air belum paham melakukan trsanformasi sosial, maka mereka politisi ini harus melakukan syahadat politik. Dengan kesaksian dan komitmen itu ‘bisa jadi’ membuat mereka lebih menyadari peran kemanusiaannya, tau memposisikan dirinya dan bertanggung jawab. Politisi perlu cermin, walau jangan terlalu lama juga bercermin, khawatirnya pada posisi konsentrasi bercermin yang lama mereka lupa akan tugas-tugas mulianya mensejahterakan masyarakat.

Jadilah politisi yang ‘jinak’ (domesticalted) dalam memelihara gagasan-gagasan yang membangun, jinak dengan usulan-usulan dan peka terhadap aspirasi masyarakat. Jangan menjadi politisi ‘liar’, menjauh dari masukan dan usulan masyarakat, apalagi politisi yang alergi ‘anti intelektualisme’, gagap menghadapi kritik publik atau menyikapi perbedaan pandangan yang sifatnya korektif. [***]

 

 

 

___________________________

Penulis Amas Mahmud, Alumnus FISPOL Unsrat Manado
iklan1
iklan1