WALI KOTA MANADO Blak-blakan Dihadapan Penyidik Kejagung RI

Wali Kota GSVL bersama Gubernur Sulut dan petinggi BNPB (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Wali Kota Manado DR G.S Vicky Lumentut, Selasa (2/10/2018), memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia (RI) di Jakarta, untuk memberikan keterangan terkait dana hibah bantuan pemerintah pusat dalam penanganan pasca bencana banjir bandang 15 Januari 2014.

Saat diwawancarai wartawan, Kamis (4/10/2018), Wali Kota Manado dua periode ini Lumentut menuturkan bahwa dirinya telah memberikan keterangan yang benar sesuai apa yang diketahui atas pertanyaan yang diajukan penyidik Kejagung.

”Kenapa saya dipanggil oleh penyidik Kejagung RI untuk diperiksa? Karena adanya laporan diduga ada penyimpangan bantuan dana hibah yang diberikan oleh pemerintah pusat. Nah, karena saya adalah Walikota Manado dan mengusulkan untuk mendapatkan bantuan, maka saya dimintai keterangan. Dan saya telah menjelaskan secara terang benderang, bagaimana proses dari awal kejadian sejak Januari 2014,” kata Wali Kota Vicky Lumentut.

Ditambahkannya lagi, selaku Wali Kota Manado waktu terjadi bencana banjir bandang tahun 2014, dirinya mengajukan usulan bantuan kepada pemerintah pusat. Hampir dua tahun sejak pengajuan permohonan bantuan, barulah dananya dicairkan. Dijelaskannya, dari awal diusulkan bantuan untuk bencana banjir bandang sejak Januari 2014 kepada pemerintah pusat, nanti pada bulan Desember 2015 dananya masuk ke kas Pemerintah Kota (Pemkot) Manado, setelah dirinya lepas jabatan Wali Kota Manado pada 8 Desember 2015.

”Dana bantuan dari pemerintah pusat turun dan masuk ke kas daerah pada bulan Desember 2015, saya sudah bukan Wali Kota Manado. Saya kembali dilantik 9 Mei 2016. Dan ketika saya masuk kembali (ke Pemkot Manado), kontraktual sudah selesai dilakukan dan semua pekerjaan sudah jalan. Jadi begitu saya masuk, saya tinggal mengawal pekerjaan yang sudah mulai dijalankan,” kata GSVL sapaan akrab Vicky Lumentut.

Lanjut GSVL, sambil menunggu dana hibah dari pemerintah pusat turun, kepada penyidik Kejagung, GSVL menyebutkan Pemkot Manado telah mengambil langkah membantu 15 ribu lebih warga terdampak bencana, dengan memberikan uang tunai Rp3,6 juta setiap Kepala Keluarga melalui dana Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado.

”Memang masih ada korban yang belum menerima bantuan dari pemerintah pusat selain dari 3000 korban yang telah menerima. Tetapi sudah sempat diusulkan untuk mendapatkan bantuan. Karena situasi dan kondisi Kota Manado saat itu sudah normal pasca bencana banjir bandang 15 Januari 2014, maka sudah tidak diturunkan lagi bantuan dari pemerintah pusat. Jadi yang menjadi persoalan adalah dana hibah bantuan bencana dari pemerintah pusat,” papar GSVL menutup. (*/Redaksi)

iklan1
iklan1