Tanggapan Tulisan Bung Taufik Bilfaqih; ‘Penduduk Naik, DPT Turun. Masuk Akal’

Idam Malewa (FOTO Ist)

Catatan : Idam Malewa, jurnalis

PANGGUNG pemilu 2019 di Sulut makin asyik dan dinamis. Aktor utama tidak lagi ‘dimonopoli’ KPU. Peran utama mulai dibagi kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). KPU dan Bawaslu memang sudah setara. Definisinya jelas di pasal pembuka UU no 7/2017. Komisi Penyelenggara Pemilu terdiri dari Bawaslu, KPU dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang menjadi satu kesatuan system.

Bawaslu patut berterima kasih kepada UU Pemilu nomor 7/2017.  UU Pemilu telah menjadi mantel yang kuat untuk Bawaslu. Dengan modal UU Pemilu, peserta pemilu lebih sayang dan segan kepada lembaga ini. Contohnya sudah ada. Sengketa peserta Pemilu dengan KPU terkait PKPU 14 dan PKPU 20/2018. Semuanya dimenangkan Bawaslu.

Tulisan ini, muncul karena catatan kritis seorang pimpinan Bawaslu Kota Manado, bung Taufik Bilfaqih di Koran Radar Manado edisi Kamis (18/10).

Bung Taufik menyorot  tingkat validitas daftar pemilih tetap (DPT) Kota Manado. Judulnya menarik. ‘DPT Menurun, Penduduk Meningkat. Kok Bisa?.  Tapi kalau kami diizinkan mengoreksi, judul yang pas ‘Penduduk Bertambah, DPT Menurun. Kok Bisa’?

Taufik menggambarkan ada paradoks. Antara jumlah pemilih yang disusun KPU di DPT menyusut, dengan jumlah penduduk yang terus bertambah. Dia pun bertanya. Kok bisa? Begitu kira-kira kegelisahan anak muda ini. Jawaban kami sederhana;  ‘Maybe yes maybe no (bisa iya bisa tidak). Bagi kami tidak ada kontrakdisi di sana. Ketambahan penduduk, tidak otomatis menambah wajib pilih. Sebaliknya juga, jumlah pertambahan DPT bisa melebihi jumlah ketambahan penduduk.

Kami agak sepakat, kalau yang dimaksud bung Taufik ada dugaan abuse of power dan intervensi lembaga lain. Kalau seperti itu, kita harus angkat dua jempol sama Bawaslu  Manado. Mereka tidak diam. Tidak bisu. Begitu responsive jika ada indikasi ca beres.

Kembali ke tematik yang digelindingkan bung Taufik. Andaikata Taufik menawarkan case ‘Naik Turun Jumlah Penduduk, DPT Tetap Naik.’ Saya sependapat dan setuju. Thomas Malthus pendeta sekaligus ekonom mempopularkan istilah Deret ukur dan Deret hitung dalam buku Principle of Population. Jumlah penduduk bertambah dengan deret ukur (2,4,6,10, 16 dst) tapi jumlah pemilih bertambah dengan deret hitung (1,2,3,4,5 dst).

Penduduk bertambah karena angka kelahiran dan imigrasi. Sebaliknya penduduk bisa berkurang, akibat kematian dan emigrasi. Tapi, ingat, DPT tidak serta merta mengikuti fluktuasi itu.

Analoginya seperti ini, angka kelahiran dan jumlah lulusan SMA setiap tahun di Kota Manado bertambah. Taruhlah bayi lahir rata-rata  12.000 per tahun dan bayi meninggal ditambah anak berkisar 2000. Sementara jumlah siswa SMA/SMK yang lulus atau berusia 17 tahun rata-rata 14.000 (data  Diknas Sulut, rata-rata peserta UN 14.000 di Kota Manado, kalau se Sulut 32.000-34.000).

Kalau Pemilu berlangsung 5 tahun, berarti jumlah pemilih pemula (17 tahun) akan bertambah selama 4 tahun. Kalau rata-rata 14.000 setahun,  totalnya 36.000 selama 4 tahun. Sebaliknya juga, meski angka kelahiran bayi setiap tahun 12.000, dikali 4 tahun sama dengan 48.000 (dengan asumsi tidak ada yang meninggal).

Di sini lah kami melihat Taufik kurang hati-hati mengcompire jumlah penduduk dan DPT. Karena kalau teliti, ribuan bayi yang lahir, tidak akan mempengaruhi jumlah DPT yang diinput setiap pemilu atau pilkada.

Tanpa bermaksud menihilkan kerja keras dan awas Bawaslu  Manado, tapi kalau asumsi seperti di atas yang ditafsirkan Bawaslu Manado, maka tidak akan ketemu esensi. Namun, kalau yang dinarasikan Bawaslu Manado adalah angka siluman yang dikoleksi KPU, maka kita sepakat bahwa harus ada tracy ke sumber data.

Dalam UU Pemilu, Bawaslu sangat kuat otoritas untuk meminta KPU di semua tingkatan membenahi DPT. Di Pasal 219 ayat 1 dan Pasal 220 Bawaslu punya hak meminta PPS, PPK sampai KPU untuk memperbaiki. Temuan Bawaslu wajib diindahkan oleh KPU.

Kami melihat, spirit catatan bung Taufik, pada ranah proses terjadinya DPT. Dia merasa ada keganjilan dan keanehan. Terjadi anomali angka.  Pemilu Tahun 2014 lalu, jumlah DPT sebanyak 366.150 orang. Sementara penduduk berkisar 423.000 jiwa. Kemudian jelang Pemilu 2019, DPT Kota Manado ditetapkan Agustus jumlahnya jeblok. Di sini Taufik ingin memancing jawaban publik,  apa benar dalam waktu empat tahun DPT menyusut sekira 20.000 pemilih? Masa iya saat Pemilu 2004 DPT 366.150, tapi tahun 2018, DPT 345.406 pemilih? Apakah masuk akal setiap tahun ada 5.000 pemilih di Kota Manado yang meninggal dan eksodus keluar Manado?  Masuk akal nggak?  DPT ini belum dihitung yang DPT ganda, sekira 24.575 orang.

Reason-nya jelas. Kurang masuk akal. Setiap tahun ada belasan ribu lulusan SMA dan setiap tahun ada ratusan anak remaja nikah di bawah umur (UU Pemilu yang berhak memilih penduduk usia genap 17 tahun saat hari pemilihan dan anak usia di bawah 17 tahun tapi sudah nikah atau pernah nikah). Dengan logika sederhana itu, harusnya DPT bertambah ribuan orang.  Bukan menyusut ribuan orang.

Sayang, Taufik seperti ambigu mengulas paradoks DPT dan penduduk. Justru Taufik menggiring pada kerja kerja teknis penginputan data pemilih. Tulisan bagus dan berani dosen IAIN ini tidak berani mengobok-obok system kerja dan transparansi di KPU. Padahal nada-nada seniman ini mulai menggiring ada dugaan manipulative. Simak kalimat Taufik dalam catatannya.

“Tak sedikit pula yang menuduh bahwa KPU lah sebagai biang kerok karena bekerja tidak becus. Bahkan, sering muncul isu spekulatif yang mengira bahwa masalah DPT bagian dari cara penyelenggara dan peserta pemilu melakukan praktik curang. Benarkah demikian?”

Ada ragu yang buru-buru ingin disamarkan oleh bung Taufik. Yang akhirnya terjebak pada kerja teknis petugas PPS dan pantarlih. Padahal, substansinya bukan di lika liku petugas penginput. Karena aturan main, semua gerak gerik PPS dan pantarlih, harus diawasi PPL (petugas pengawas lapangan) di tingkat kelurahan. Begitu pun alasan belum merekam E-KTP. Kurang masuk akal kalau DPT berkurang lantaran ada 20 an ribu pemilih belum mengantongi E-KTP.

Akhir kata, kami tidak berani berasumsi atau spekulasi, dugaan ketimpangan DPT pemilu 2004 dan DPT Pemilu 2019. Karena itu ranah Bawaslu untuk mendeteksi dari hulu ke hilir. Kami optimis, tugas dan fungsi Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi dan menindak, KPU dan turunannya tidak akan nekad membiaskan kewenangan.

Kami setuju dengan ajakan bung Taufik mengajak KPU, Bawaslu dan pemerintah harus bersatu padu dalam menggalakkan partisipasi rakyat dalam pemilu.

“Rakyat harus dijemput. Setiap hari data mereka dinamis. Ada yang pindah domisili, ada yang meninggal, dan ada juga remaja telah berusia 17 tahun sehingga telah berhak menjadi pemilih.” Kata Taufik.

Dengan bermodalkan UU ini, kelamin Bawaslu sudah jelas. Makin tegas dan powerfull. Bawaslu tidak lagi menjadi subordinasi dari KPU.

Para komisioner Bawaslu harus makin pede karena kastanya sudah setara dengan KPU. Regulasi Pemilu nomor 7/2017 telah memberi gizi dan vitamin kepada Bawaslu. Tak  lagi sekadar mengawasi, tapi lebih dari itu, bisa menjadi jaksa dan hakim sengketa (ajudikasi).

Dengan modal kewenangan itu, Bawaslu se Indonesia menjadi rumah dari para peserta pemilu yang butuh keadilan. Salam Awas. (*)

iklan1
iklan1