POLITIK DAN PERANG JARGON, Tradisi Atau Kesesatan

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

RAMAINYA politik kita yang tidak lain adalah metode kerja dan instrument demokrasi ini begitu penuh riuh simbolisasi, retorika dan perang trik. Berbagai perang verbal kita saksikan jelang Pemilu, tidak hanya itu perang kreativitas melalui kampanye baliho, stiker, spanduk serta beragam desain alat kampanye lainnya berorientasi untuk menampilkan pesan kampanye dihati masyarakat, begitu variatif dan unik pula, bentuk material itu mewarnai ruang publik kita.

Politik dan jargon yang disimbolkan melalui spanduk, baliho, stiker, kalender, iklan atau kartu nama Calon Anggota Legislatif (Caleg) selain pesan lisan, ini menjadi semacam paket tunggal yang tidak bisa dipisah. Padahal cara-cara itu merupakan tradisi politik ‘biaya tinggi’ (high cost), model kampanye alternatif, pilihan ini juga bukanlah jalan tunggal. Ada metode lain yang memang perlu dipikir kontestan Pemilu.

Perang jargon (slogan) atau semacam yel-yel politik adalah penyemangat saja, bukan jalan ‘tercerahkan’. Artinya bukan satu-satunya jalan berpolitik harus melepas sebanyak mungkin jargon agar dipilih, jargon hanya instrument sekaligus upaya mengidentikkan serta mengkanalisasi kesan publik bahwa yang disampaikan dari jargon itu adalah seorang politisi yang pikiran-pikiran penuh harapan sehingga layak mereka pilih.

Jangan kemudian atribut, mereduksi makna substansi dari yang diperjuangkan politisi. Adakah metode kampanye tanpa jargon?, jargon pemaknaannya jika sekedar dipampang pada tribut kampanye sebetulnya bisa, walau tidak membumi atau menyatu dihati masyarakat. Lebih hemat biaya manakala jargon ini diejawantahkan melalui sosialisasi dan tatap muka langsung dengan masyarakat, tanpa perantara alat kampanye, biara gaung serta efeknya terasa dihati masyarakat.

Menjual jargon politik melalui atribut kampanye bukan juga kesesatan, melainkan konstruksi kesadaran berdemokrasi yang sesungguhnya tidak tepat dalam bingkai pendidikan pemilih. Politisi boleh jualan jargon, tapi harus selaras dengan blusukan (sosialisasi) ditengah masyarakat, bahkan hemat penulis kalau di Pemilu 2019 ini tidak perilaku jualan jargon yang jorjoran. Apalagi yang menyedot banyak pengeluaran anggaran, kebiasaan tersebut mesti dimoratorium.

Hiruk-pikuk tentang adu gagasan (visi-misi) yang dibawa para politisi sampai ke ‘pertengkaran’ kepentingan politik akibat strategi taktik pemenangan juga ikut menyumbang deskripsi politik kita, perlu keseimbangan (balance). Bahkan di Manado, Provinsi Sulawesi Utara sendiri suasana politik itu tarikannya mulai terasa ketidakteraturannya. Baik dari konteks migrasinya para politisi ke partai politik (parpol) tertntu, perselisihan kepentingan internal parpol, serta sekelumit dendam politik warisan yang ditampilkan.

Kesemuanya itu, membuat perpolitikan kita tidak sunyi senyap. Selalu saja ramai, dan diramaikan baik dari para pemain ‘sirkus politik’, politisi negarawan, politisi bermental bandit, makelar politik, atau bahkan politisi yang senang dengan polarisasi kepentingan. Ada juga politisi yang senang bermain isu-isu sektarian diskriminatif, pokoknya banyaklah ragamnya, mereka semua adalah penyuplai dan agen terbentuknya demokrasi. Soal jargon, bukanlah kesesatan, namun seperti space pengenalan ide dan perjuangan politik.

Tema diskusi dan fenomena yang tak luput dari pembicaraan publik ialah meningkatnya politisi yang menyeberang jelang Pemilu 2019, kondisi ini diakui akan mempengaruhi konstalasi politik Nasional. Dalam konteks politisi menyeberang (hijrah politik) bukanlah barang baru di Indonesia, bukan pula hal yang tabu, inilah jalan demokrasi kita yang memberikan ruang majemuk. Bagi pemilih dan aktor politik berpindahnya politisi ada sisi positif-negatifnya, jangan terlalu didramatisir, atau jangan pula digeneralisir.

Memang ia, relatif ramai bahkan sangat ramai, sampai-sampai Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus mengeluarkan regulasi tentang Alat Peraga Kampanye (APK). Tujuannya adalah mengatur atribut kampanye (baliho dan spanduk) calon pemimpin tersebut (Capres,, Cawapres da Caleg). Inilah penanda dan peringatan, agar kita semua patuh terhadap ketentuan peraturan yang ditetapkan pemerintah melalui penyelenggara Pemilu.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan kampanye itu berkaitan dengan citra diri, baik itu gambar partai politik, politisi secara perorangan (Paslon Capres dan Caleg), nomor urut Capres atau Caleg atau visi misi seperti tagline yang diketahui populer menggambarkan personifikasi tokoh politik tertentu, dan seterusnya. Kampanye itu targetnya untuk dikenal pemilih, mendulang suara sebanyak mungkin sebagai modal menggapai kursi kekuasaan.

Dalam sejarahnya, kampanye di Indonesia dimulai sejak pemilihan umum (Pemilu) diberlakukan yakni tahun 1955, kemudian tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009 dan terakhir 2014, selanjutnya kita akan menatap Pemilu 2019. Serangkaian kampanye itu bermaksud agar politisi atau figur yang ‘mejnjual’ gagasan dan tampangnya dapat dikenal pemilih (konstituen) lalu dipilih. Seperti diketahui, kampanye itu tidak sekedar menampilkan ‘gagah-gagahan’ mengutamakan symbol tampak luar dan mengabaikan isi pesan (substansi).

Begitu juga dengan jargon yang dipublikasi, harusnya menyentuk narasi publik, bukan menjual isu tapi konsep, tujuannya ialah agar konstituen juga dicerahkan dari sisi edukasi politik. Ada harapan yang disampaikan politisi, sehingga tak ada keraguan pemilih kepadanya. Bukan main propaganda dan agitasi yang cenderung memecah-belah masyarakat pemilih. Ayo tengok disekeliling kita, spanduk dan baliho Caleg mulai terpasang rapi, secara estetik itu urusan pemerintah menertibkannya bila mengganggu estetika publik.

STOP Basa-Basi Dalam Politik

Retorika politisi sudah harus disejajarkan dengan apa yang mereka lakukan untuk masyarakat, memang politisi harus pandai berkomunikasi, retoris, pandai jual harapan, menjadi singa podium, namun juga tanggung jawab sosialnya tidak sebatas disitu. Di ruang tamu, di teras-teras warga, di pekarangan sampai di dampur warga bahkan, masih juga ada politisi tampil penuh kemunafikan, mereka seringkali inkonsisten mesti tidak semua. Silahkan, memilih politisi yang baik, dan mereka-mereka ini masih banyak disekitaran kita.

Politisi jangan terlalu mengandalkan gaya bahasa yang basa-basi penuh kepalsuan, tapi bagaimana ia menampilkan otentitas dirinya. Kesannya kurang baik juga bila politisi melakukan pendekatan dengan masyarakat lalu berlagak seperti sinterklas yang datang memberi hadiah, lalu perlu. Bagaimana irama dan komitmen kebersamaan itu dijaga antara politisi dengan masyarakat.

Sebagai bentuk kritik, kemanjaan pemilih dalam politik memang harus diredam, jangan dipelihara karena akan menjadi ancaman dan bahaya bagi demokrasi kita. Politik yang murni atau harus dilakukan pemurnian bila gangguan pragtamtisme politik masih sengaja dipelihara politisi kita, tak boleh perbiasakan basa-basi dalam politik, kita sedang krisis kejujuran. Itu sebabnya, politisi harus membangkitkan kejujuran berpolitik itu, berhenti memulai politik kebohongan atau politik tipu-tipu. [***]

 

_______________________

Penulis Amas Mahmud, S.IP, Sekretaris DPD KNPI Manado
iklan1
iklan1