Serangan Fajar, Obral Janji dan Bahaya Politik Destruktif

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

IDIOM yang selalu akrab akhir-akhir ini dikancah politik tanah air yaitu ‘serangan fajar’. Ditengah masyarakat menyambut baik semangat demokrasi melalui pemilihan langsung, kesempatan ini ternyata tidak jalan seindah yang dibayangkan bahwa akan bersih, damai, sejuk, jauh dari transaksional politik dan tidak penuh telikung. Malah berbeda jauh, itulah bahkan yang menjadi semacam ranjau demokrasi kita yang mendegradasi level demokrasi kita.

Realitas politik kita disusupi dengan cara pandang berpolitik yang setara dengan para pengusaha. Dimana pendekatan keuntungan dan materi menjadi utama dalam meraih suara, lantas setelah diperolehnya suara yang diinginkan, aspirasi dan kepentingan rakyat diabaikan. Sudah begitu seharusnya kita berpolitik?.

Tercoreng dan kian menambah catatan buruk politisi untuk menambahkan lagi kenangan masyarakat tentang ‘abal-abal’ atau tidak matangnya politisi kita. Akhirnya, politisi diasosiasikan sebagai aktor yang hanya mengedepankan kepentingan pribadinya, membahayakan marwah demokrasi kita, situasi itulah yang harus kita rubah. Jangan terlarut ikut arus demokrasi liberal yang diatur agar terbangun sentralisasi politik, efeknya politik disempitkan menjadi cara pembagian konsesi antara kelompok-kelompok elit.

Ancaman demokrasi diakui begitu majemuk, diantaranya ialah masih terpeliharanya karakter dan mentalitas politisi ‘ujuk-ujuk’, politisi doyang ‘nebeng’, bahkan kadang-kadang lahir semacam politisi bermental gulma. Dimana politisi yang lebih mengandalkan serangan fajar, senang obral janji, ketimbang bersilaturahmi turun langsung memabangun komitmen berjuang dengan masyarakat. Saking kompleksnya ranjau berdemokrasi, para politisi diminta tidak saling hasut dan tidak melakukan politik destruktif, seyongyanya politik bermartabat dihidupkan.

Sulit memang kita mencari politisi di Negeri ini yang benar punya komitmen melawan praktik politik transaksional (serangan fajar) dan dagangan janji. Dibutuhkan perubahan kesadaran dari para politisi itu sendiri, agar kemudian melahirkan iklim kesadaran berdemokrasi yang tanpa ‘embel-embel’. Politisi sejati yang 24 jam berfikir dan bekerja bersama masyarakat tidak muncul sendiri, tapi harus direkayasa dilahirkan.

Caranya yaitu melalui penggembelengan sekolah politik, melatih kepekaan, adil sejak berfikir, tulus membela rakyat dan mau menerima resiko perjuangannya. Anti kemapaman, tak takut intervensi, lawan segala macam kebijakan yang mereduksi kepentingan masyarakat, fokus inilah yang kiranya menjadi perhatian kita dalam menyiapkan barisan politisi yang matang. Mereka politisi yang tumbuh karena dibina secara benar, terlatih, diasah, digodok habis-habisan, tidak instan, politisi yang tau serta mau berkorban mati-matian untuk masyarakat.

Mereka adalah barisan politisi yang tanpa pamrih dalam bekerja, tidak berhitung matematis saat membela kepentingan rakyat. Citra diri yang demikianlah yang melahirkan penilaian-penilaian secara sadar dan jujur dari masyarakat atas keberadaan para politisi yang harus mereka pilih. Bukan bersemunyi dibalik rekayasa, tampil melalui banner, iklan, spanduk, baliho dan seterusnya.

Politisi tipikal ideal seperti ini pun kita nantikan hadir membawa karya, karena politisi itu panituan masyarakat. Mereka mau atau tidak secara otomatis menjadi teladan (role model) bagi banyak orang, sehingga bila tidak siap menjadi rujukan publik, sebaiknya berfikir beberapa kali untuk menjadi politisi. Terutama yang maju sebagai Calon Anggota Legislatif dan Capres-Cawapres Republik Indonesia.

Sungguh sangat beresiko, imbasnya sudah kita rasakan saat ini. Dimana akibat masyarakat dan bahkan kita sendiri salah memilih pemimpin, alhasil kekecewaan yang kita terima. Masyarakat merasa seakan-akan dibohongi para politisi, karena setelah menerima ‘serangan fajar’, kedudukan telah diraih, berikutnya masyarakat tidak pernah disapa lagi. Apalagi berharap ditemui atau diperjuangkan hak-haknya.

Dalam siklus politik yang sudah seperti ini, terkadang kita butuh kehilangan diri kita untuk kemudian menemukannya kembali jati diri yang sebenarnya, kata Paulo Coelho. Karena pusaran politik bergerak begitu cepatnya, sehingga bagi siapa yang tak punya kekebalan (imunitas) menjaga karakter, maka akan didominasi para pengusaha politik.

Politik di era sekarang ini, bagi saya memang membutuhkan ‘kambing hitam’, tapi bukan untuk didiskreditkan. Bukan menjadi semacam gudang atau bengkel yang terus-terusan disalahkan bila ada kritik publik dilayangkan, tapi harus berani melawan praktek pembodohan sistematis dalam ruang politik. Walau ia dicaci atau diasingkan dalam ruang politik yang pragmatis seperti saat ini, kambing hitam dalam urusan inilah yang dimaksud.

Memanjakan pemilih (masyarakat) dengan materi hanya akan mendorong masyarakat menuju keburukan dalam dunia demokrasi. Itu sebabnya, partai politik sebagai agen atau tempat berkumpul dan berlajarnya para politisi harus menjalankan fungsinya. Bantu mereduksi hadirnya para politisi yang mengandalkan kekuatan finansial, mereka politisi yang senang menggunakan jalan serangan fajar sebagai metode efektif untuk menang perlu dimoratorium. Jangan berikan ruang luas mereka, karena atas kemampuan uangnya akan menggeser politisi berkualitas mengambil peran.

Secara kontinu memang penggemblengan serta pelatihan terhadap politisi dilakukan sebelum mereka ‘dilepas’ menjadi Caleg dan Capres-Cawapres. Menggeser semangat politik dari usaha yang ditempuh warga Negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Menjadi kompetisi kepentingan yang berkonsekuensi pada monopoli kekuasaan ataupun menyulap ruang politik sekedar sebagai tukar-guling kepentingan semata.

Jika semangat politik yang mengedepankan materi tidak dikanalisasi, itu bertanda politik destruktif sedang kita pelihara bersama. Benih-benih ancaman demokrasi kita salah satunya adalah tumbuh suburnya politisi yang mengandalkan materi, mengabaikan moral dan intelektualitas. Lantas dari situ pula prasangka publik muncul karena saling serang dari para politisi melalui fitnah dan seterusnya.

Moralias politisi inilah yang kita harapkan hadir sebagai penolong, bukan sekedar tameng ditengah para politisi mulai mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat. Melainkan, moral yang dibangun politisi menjadi ciri khas dan nafas politisi dalam memperbaiki kultur politik kita. Dengan moralitaslah, para politisi akan berjalan menuju jalan ‘siratal mustaqim’, tidak tersesat dijalan.

Tugas kader partai politik, aktivis pemuda dan masyarakat pro-demokrasi mesti mendidik pemilih agar menjauhkan politisi yang pamer kekayaan. Yang lancing menilai masyarakat dengan ukuran dan standar-standar uang, yang menganggap bahwa suara masyarakat mudah dibeli dengan uang, atau ditukar dengan sembako. Sungguh martabat masyarakat dipermalukan dengan cara-cara politisi yang seperti itu.

Bila kita punya kesamaan persepsi, lalu jalan mengawal dan mencerdaskan basis-basis pemilih, ini menjadi kekuatan luar biasa bagi modal demokrasi kita. Kedepannya kita tidak misorentasi lagi, kita akan percaya diri bahwa masyarakat sudah pintar berdemokrasi, mampu membawa diri secara politik dan tidak mau lagi dibohongi para politisi gadungan. Apalagi hanya sekedar serangan fajar dan janji yang diobral, mereka masyarakatlah yang akan melakukan pemurnian politik bahkan.

Bahaya serangan fajar, obral janji dan politik destruktif nyaris sama. Politik destruktif memang lebih luas pemaknaannya, termasuk didalamnya kategori politik adu domba, persekusi, perang verbal, saling bunuh karakter, dan kampanye hitam lainnya. Nah, sementara kebutuhan demokrasi kita secara utuh adalah mengkonsolidasi kepentingan masyarakat, mewujudkan keadilan, kesejahteraan, serta kebenaran universal lainnya. Bukan memisahkan apalagi membenturkan kepentingan-kepentingan yang terpisah itu. [***]

 

 

____________________________

Penulis Amas Mahmud S.IP, Sekretaris DPD KNPI Manado

 

iklan1
iklan1