FISPOL Unsrat Gelar Seminar Nasional, DR Liando Ingatkan Kepala Daerah Berhati-Hati

DR Ferry D Liando saat menyampaikan materi dalam Seminar tersebut (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Melalu Seminar Nasional yang digagas Forum Komunikasi dan Kerjasama Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Se-Indonesia – (Suluttenggo), Kamis (29/11/2018) bertempat di Aula Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISPOL) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, DR Ferry Daud Liando selaku narasumber menyampaikan beberapa catatan penting seputar Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

”Pemilu 2019 perlu menjadi Perhatian khusus bagi Pemerintah daersAh dalam penysunan kebijakan publik, termasuk kebijakan anggaran sebab selama ini banyak pihak yang harus berurusan dengan penegak hukum karena memanfatakan kebijakan untuk kepentinan pemilu. Kepala-kepala daerah baik Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Bupati dan Wakil Bupati agar berhati2 dslam menjalankan kekuasaannya,” ujar Liando yang adalah Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL Unsrat ini.

Ditambahkan Liando bahwa, jangan sampai ada yang menyalahguanakan jabatan yang diemban, terutama pejabat publik. Selain itu, dipaparkan pula soal gebrakan KPK yang telah menangkap 100 Kepala daerah atas kasus korupsi dan 37 tercatat dijaring lewat operasi tangkap tangan (OTT). Kasus korupsi yang sering menimpa kepala daerah di sejumlah daerah, karena ditemukan dalam koteks hukum melakukan perbuatan melawan aturan.

”Relatif banyak oknum yang terjerat kasus di Indonesia adalah dugaan persekongkolan dengan penguasa untuk urusan perijinan. Intervensi dana transfer ke daerah, jual-beli jabatan dan korupsi ketok palu APBD dari sinilah alurnya bibit korupsi lahir. Sementara semua daerah di Sulut sedang dalam pembahsan APBD induk 2019, perlu berhenti hati karena APBD bisa menjadi rawan politisasi karena banyak pihak yang berkepentingan,” kata Liando.

Biasanya pada momentum pemilu, Liando menyebut dengan gamlang terkait peluang penyimpangan yakni adanya item program Bansos dinaikan lebih besar dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Masing-masing Kepala daerah memiliki jagoan, baik untuk Pilcaleg atau Pilpres.

”Sehingga bisa saja APBD disalahgunakan untuk keberpihakan pada calon-calon tertentu. Semua kepala daersh harus waspada jangan sampai ada proses yang tidsk wajar dalam pembahasan APBD 2019 ini,” ucap Liando tegas. (*/Redaksi)

iklan1
iklan1