KOTAK SUARA PANDORA

DR Ferry Daud Liando (FOTO Ist)

Isu pemilu 2019 tak pernah sepi dari perdebatan. Kali ini yang paling hangat dipolemikan menyangkut kotak suara yang digunakan untuk penempatan surat suara bukan terbuat dari aluminium atau plastik. KPU telah membuat Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2018 yang pengundanganya dilakukan sejak 20 April 2018.

Sebagaimana PKPU lain, proses pembahasannya telah melewati mekanisme uji publik lalu kemudian dikonsultasikan bersama Pemerintah dan DPR. Disatu sisi, jika menggunakan alasan efesiensi, pilihan KPU memilih kotak suara terbuat dari kardus itu tepat. Jika menggunakan bahan aluminium tentu biayanya akan lebih mahal jika dibanding hanya dari kardus. Pemilu tahun 2004 harga per kotak Rp. 147.000.

Jika harga kotak naik menjadi Rp. 250.000 lalu dikali 5 kotak dan dikali 801.838 TPS (perkiraan jumlah TPS pemilu 2019) pasti setara dengan membangun puluhan bahkan ratusan Puskesmas atau sekolah. Belum termasuk dengan biaya perakitan, sewa gudang penyimpanan, pengangkutan pulang pergi dari gudang menuju TPS (terutama untuk lokasi yang tidak bisa dilalui kendaraan), serta pemanfaatan setelah pemilu selesai. Banyak kotak aluminium tidak bisa tertampung dalam satu gudang.

Lantas mengapa kotak kardus baru dipersoalkan sekarang? Pertama, sebagian pengkritik kemungkinan trauma dengan kondisi alam yang sedang terjadi belakangan ini. Hampir disemua wilayah mengalami bencana. Jika saat pemilu terjadi banjir, hujan lebat, atau bencana alam lain. Tentu kotak itu bisa beresiko. Perjalanan kotak suara dari TPS sampai ke gudang penyimpanan yang menggunakan jalur transportasi laut dan sungai memang perlu diantisipasi.

Kedua, pada saat pembahasan PKPU 15 tahun 2018 kemungkinan pada waktu itu dinamika politik tidak sedahsyat seperti sekarang. Saat ini Perdebatan politik tidak sekedar mempersoalkan substansi. Maka, Kesalahan teknis sekecil apapun tetap saja di persoalkan. Kompetisi Pemilihan Presiden dan wakil Presiden yang hanya diikuti oleh dua Kontestan memiliki dinamika tersendiri. Apalagi kompetisi Pilpres terkesan bukan sekedar perebutaan kekuasaan belaka namun telah melebar pada pertarungan kepentingan kelompok.

Banyak penumpang gelap dalam kompetisi ini. Sehingga pembelaan dan perjuangan sesungguhnya bukan karena mendukung atau menolak capresnya tapi karna membela kepentingannya. Sehingga hal apa saja selalu dipersoalkan. Kalau bukan curiga, tentu takut kalah atau sekedar untuk popularitas. Ketiga, belajar dari pengalaman pemilu 2014, hampir semua daerah ada TPS yang harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Penyebabnya banyak faktor. Tapi yang paling sering disebut karena prilaku curang oleh sejumlah oknum petugas TPS. UU Nomor 7 tahun 2017 menyebutkan perolehan kursi masing-masing calon anggota DPR dan DPRD (caleg) ditentukan berdasarkan suara terbanyak di masing-masing partai politik. Dengan demikian, Persaingan caleg bukan hanya antara caleg yang berbeda parpol namun akan terjadi pula dengan sesama caleg dalam satu parpol.

Proses kanibalisme bisa terjadi. Kotak suara yang tidak kokoh bisa menjadi pintu masuk untuk melakukan kecurangan. Pada saat penghitungan suara di TPS caleg A hanya kalah 10 suara dengan caleg B rekan satu parpol. Bagaimana mensiasati agar caleg A bisa berbalik unggul dengan caleg B. Caleg A bisa saja bersekongkol dengan pihak pemegang kunci dan penjaga gudang penyimpan kotak suara untuk membuka kotak suara dengan maksud merusak minimal 11 kertas suara milik caleg B.

Dalam ketentuan, Jika dalam kertas suara ada dua caleg yang dicoblos maka kertas suara tidak dianggap sah. Jika yang dicoblos adalah dua caleg dalam satu parpol yang sama maka kertas suara akan tetap sah dan suaranya akan menjadi suara parpol dan bukan untuk kedua caleg yang dicoblos. Jika “operasi” ini berhasil, caleg A bisa seolah-olah keberatan dan mengajukan permohonan kepada Bawaslu untuk penghitungan ulang. Jika berdasarkan penghitungan ulang dan keadaanya ternyata sudah berbalik maka caleg A berhasil.

Banyak cara bisa dilakukan oleh politisi untuk membalikam keadaan namun kerjanya pasti bukan tunggal. Keamanan Kotak suara menjadi hal yang amat penting. Itulah sebabnya UU pemilu mewajibkan kotak suara itu harus kokoh (UU pemilu pasal 7 ayat 3). Jika kritik kotak terbuat dari kardus sebagai bagian dari partisipasi publik agar pemilu bisa terjaga dan menghasilkan produk politik berkualitas, tentu kritik ini sesuatu hal yang pantas.

Namun demikian jangan kritik ini karena terlalu khawatir berlebihan dengan kekalahannya kelak. Jangan sampai kritik ini sebagai peringatan bahwa kekalahannya akibat kelalaian pihak lain. Jika saja kotak suara itu tidak efektif, lantas kondisi ini menguntungkan atau merugikan pihak mana? Tentu perlu jawaban sebelum terlanjur. Sesungguhnya ada hal yang lebih urgen untuk kita gumuli kedepan ketimbang hanya mempersoalkan bentuk fisik kotak suara.

Apakah nama-nama caleg yang akan dicoblos pemilih dan dimasukan dalam kotak suara itu adalah caleg-caleg yang memiliki kapasitas dan integritas. Jangan sampai kertas suara yang tercoblos kemudian dimasukan dalam kotak suara itu merupakan hasil konspirasi, hasil intimidasi, hasil politik uang atau perbuatan-perbuatan gelap lainnya. Kita berharap isi dalam kotak suara bukan berisi sesuatu seperti kotak pandora. Kotak pandora adalah cerita mitologi Yunani kuno yang merupakan benda sebagai hadiah dari dewa yang diberikan kepada gadis bernama pandora saat ia dinikahi Epimetheus.

Karena penasaran, meski dilarang dewa, namun Pandora tetap membukanya. Ketika dibuka Ternyata kotak itu berisi segala macam teror dan hal buruk bagi manusia seperti kegilaan, wabah penyakit, keserakahan, pencurian, dusta, kedengkian, kelaparan, dan berbagai malapetaka lainnya. Karena Kotak itu dibuka maka saat itulah segala kejahatan berhasil bebas dan menjangkiti umat manusia. Kita terlalu sibuk mempersoalkan bentuk fisik kotak suara tapi kita sepertinya lupa apakah isi kotak suara pada pemilu 2019 mengandung “harapan” sebagaimana sisi lain dari isi kotak pandora.

Kita tidak berharap nama-nama yang paling banyak dicoblos pada kertas suara tidak lagi terdapat politisi yang kemudian berusaha memperkaya diri dengan banyak cara. Masih sekian banyak masyarakat miskin yang belum terjamah oleh fasilitas negara, banyak yang tidak bisa bersekolah, banyak yang mati menderita karena sakit dan kelaparan. Negara sesungguhnya menyediakan fasilitas untuk mereka, tapi ludes dibawa kabur oleh sebagian oknum bandit yang mengatasnamakan wakil rakyat hasil pemilu 2014.

Jangan sampai kotak suara ini mirip dengan kotak pandora. Setelah dibuka, bencanapun datang. Kapan kita berdebat meyiapkan caleg berkualitas. Adakah alternatif yang bisa kita pikirkan agar masyarakat memilih karena kapasitas dan integritas caleg bukan menentukan pilihannya atas pengaruh intimidasi, bukan terpengaruh sogokan atau bukan karena semata pada kesamaan etnik atau aliran.

Pedulihkah kita soal ini? Jika kita lebih sibuk mempersoalkan hal-hal yang sifatnya teknis lalu mengabaikan hal-hal yang sifatnya substantif bagi terpilihnya caleg berkualitas, maka energi kita yang terbuang saat memperdebatkan banyak hal tentang tahapan selama ini akan sia-sia, uang puluhan triliuanan rupiah yang digunakan dalam Penyelengaraan pemilu akan menjadi mubasir tanpa makna. (***)

 

_________________

Penulis DR Ferry Daud Liando, S.IP.,M.Si, Dosen FISIP Unsrat
iklan1
iklan1