Archive for: Februari 2019

Tunjang Kompetensi Calon Naker, BLK Siapkan Puluhan Paket

Rahel Ruth Rotinsulu (FOTO Ist)

BITUNG, Suluttoday.com – UPTD Balai Pelatihan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara atau dikenal dengan BLK Bitung tahun 2019, menyiapkan sejumlah paket untuk menunjang kompetensi calon tenaga kerja (naker). Hal ini disampaikan oleh Kepala BLK Bitung, Rahel Ruth Rotinsulu SSTP MSi kepada media ini Kamis (28/02/2019) sore.

Rotinsulu menyatakan bahwa pihaknya menyiapkan 72 paket pelatihan dengan 50 program institusional dan 22 program MTU (mobile training unit). Dan diuraikan Rotinsulu total anggaran yang digelontorkan demi mendukung program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan melalui kualitas calon tenaga kerja adalah sebesar Rp 5.760 Miliar.

Ditandaskan mantan juru bicara Pemerintah Kota Cakalang ini bahwa peserta pelatihan di BLK Bitung nantinya wajib mengikuti program uji kompetensi dari LSP dimana yang lulus berhak mendapatkan sertifikat dari kemenaker RI melalui badan sertifikasi profesi (BNSP).

Hal ini tentunya akan semakin menambah nilai dari calon tenaga kerja saat melamar pekerjaan. Lebih lanjut ibu dua orang anak ini menambahkan bahwa Kamis (28/02/2019) siang telah dimulai program pelatihan berbasis kompetensi tahap I yang dibuka Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw.

Dimana untuk pelatihan berbasis kompetensi tahap I sebanyak 15 paket yakni pemeliharaan kendaraan ringan sistem konvensional, practical office advanced, perawatan mesin pendingin AC, service sepeda motor, penjahitan pakaian, operator cabinet making, pemasangan listrik bangunan sederhana, junior administrative assistant, pengelolaan administrasi perkantoran, juru las, pemasangan instalasi listrik otomasi, dan pengoperasian mesin bubut dan frais.(cat)

Tragedi Longsor di Bakan Bolmong Makan Korban, Pemprov Sulut Didesak Tindaki PETI

Evakuasi korban di Bakan (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com Ironis, insiden yang tidak diharapkan kini terjadi di Kabupaten Bolaang Mangondouw (Bolmong), Selasa (26/2/2019). Dimana Bencana tanah longsor terjadi di lokasi Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), tepatnya di Desa Bakan Kecamatan Lolayan, Bolmong memakan korban yakni tertimbunnya para penambang. Akibatnya, terajdi korban jiwa yang melibatkan 8 penambang.

Sebagai perusahaan tambang ilegal di Bolmong, PT JRBM terlibat mempertanggung jawab hal ini. Lahan yang ditambang secara ilegal adalah areal penggunaan lahan (APL). Menurut Direktur PT J Resources Asia Pasifik Tbk,  PSAB Edi Permadi, area longsor tidak masuk site operasi JRBM.

”Iya, wilayah yang dijadikan sebagai lokasi penambangan tanpa izin berada di wilayah konsesi PT JRBM. Namun lokasi longsor di luar di site operasi JRBM dan tanahnya masih milik perorangan,” tegas Edi, Kamis (28/2/2019).

Dirinya mengaku terpukul dengan korban longsor di lokasi PETI yang jauh dari area operasi. Bencana yang menimpa delapan warga sangat menyentuh mereka.

”Kami manajemen dan segenap PSAB menyampaikan turut berduka cita atas korban longsor di lokasi penambangan tanpa izin di Desa Bakan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow,” ucap Edi yang juga menambahkan bahwa proses evakuasi ikut melibatkan tim Rescue dari PT JRBM anak usaha dari PSAB.

Dengan sepak terjang oknum pengusaha tambang. Diduga para oknum pengusaha PETI yang menjadi pemicu warga datang menambang area yang masuk di wilayah konsesi perusahaan. Sejak tahun 2016-2018, JRBM melaporkan aktivitas tambang ilegal kepada pemerintah dan aparat penegak hukum. Malah awal awal tahun 2019 sudah dilaporkan.

”Sudah beberapa kali penertiban penambangan tanpa izin, namun penambang tanpa izin kembali melakukan aktivitas penambangan pasca operasi penertiban tersebut,” tuturnya.

Tambah Edi, para penambang PETI menggunakan bahan kimia berbahaya seperti sianida dan merkuri. Limbah hasil penggunaan bahan kimia berbahaya tidak dikelola secara baik, sehingga mencemari lingkungan. Selain bahaya limbah, ancaman longsor setiap saat bisa terjadi.

”Kronologisnya, insiden terjadi pada hari Selasa malam bukan yang pertama, pada tanggal 4 Juni 2018 juga terjadi longsor dan 5 orang penambang tanpa izin meninggal dunia,” kata Edi.

Agar tidak terjadi dampak negatif, Edi meminta pemerintah supaya mengambil sikap tegas untuk menertibkan penambang tanpa izin tersebut. Pada Agustus 2018 silam, Polisi resmi menyatakan bahwa kawasan penambangan tanpa izin di Bakan  telah ditutup, tetapi ternyata masih ada aktivitas penambangan bahkan dalam jumlah besar.

”Pemerintah harus tegas untuk menertiban penambangan tanpa izin karena dampak terhadap keselamatan dan lingkungan sangat besar,” ujar Edi.

Situasi setelah insiden di Bakan (FOTO Ist)

Seperti diketahui, Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw telah memutuskan untuk menindaki secara tegas operasi PETI Bakan. Sumber malapetaka situ akan ditertibkan. Karena menyangkut juga hajat hidup orang. Saat ini juga, Pemprov telah melakukan evaluasi untuk tindakan tegas yang bakal diambil dalam waktu dekat.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kini sedang menyiapkan solusi untuk itu. Iya, terhadap penertiban PETI Bakan tentunya. Hal ini harus dilakukan sesuai regulasi dan menjamin kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pasti ada tindakan tegas untuk PETI Bakan. Bukan hanya PETI Bakan, tapi bagi PETI yang lain,” tutur Wagub Steven saat dihubungi wartawan via WhatsApp, Kamis (28/2/2019).

Ditempat terpisah, Kepala Biro Perekonomian dan SDA Pemprov Sulut Franky Manumpil mengatakan, PETI Bakan bakal ditutup. Menurutnya, sesuai regulasi tambang yang tidak memiliki izin harus ditutup. Selain itu, upaya yang akan dilakukan Pemprov Sulut untuk PETI Bakan dan PETI yang lain diwilayah Nyiur Melambai akan dilakukan.

“Memang kalau kita menyesuaikan pada aturan, tambang ilegal harus ditutup. Ini yang akan kita lakukan untuk PETI Bakan. Sekarang ini kita sudah siapkan Satuan tugas (Satgas) untuk menindaki PETI Bakan. Dalam waktu dekat, inspektur tambang sudah akan lebih dulu turun untuk melakukan investigasi,” ucap Manumpil tegas.

Ia juga menegaskan, bila telah didapati hasil, maka Satgas akan ke lokasi untuk melakukan tindak lanjut. Dikatakannya lagi, pihaknya telah menyiapkan sanksi tegas untuk aktivitas PETI tersebut. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Ibrahim Tompo menegaskan polisi sudah berulang kali merazia dan menutup. (*/Redaksi)

Sulut Masuk Nominasi, Bappenas UPT Manado

Suasana pelayanan di UPT Manado Badan Pendapatan Daerah Sulut (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Tim khusus dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) memantau langsung proses pelayanan di UPT Manado Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Utara. Dijelaskan Direktur PEPPD Bappenas, Agustine kepada media ini Kamis (28/02/2019) disela-sela meninjau, bahwa kunjungan tersebut berkaitan dengan proses penilaian yang dilakukan pihaknya dan tim independen untuk Penghargaan Pembangunan Nasional.

Hal ini dikarenakan Sulawesi Utara termasuk dalam nominasi yang melibatkan 17 provinsi se Indonesia. Lebih lanjut Agustine yang di dampingi oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Sulawesi Utara, Ricky Toemanduk mengungkapkan bahwa faktor-faktor penilaian adalah proses-proses perencanaan dan inovasi yang ada serta berpengaruh positif pada pembangunan di daerah.

Agustine selaku Tim Penilai Utama pun mengakui bahwa kunjungan pertama dari beberapa titik untuk penilaian, bahwa inovasi secara online dengan menggunakan telepon seluler sudah cukup memudahkan terutama dalam pencapaian Pendapatan Asli Daerah. Dalam kunjungan penilaian Agustine juga didampingi oleh tim independen, Dedy Riady.

Tim pun disambut oleh Sekretaris Bapenda Sulut, Conny Kuhon, Kepala Bidang Pajak, Jun Silangen, Kepala UPT Manado, Junita Laloan dan mewakili kepolisian daerah, Pamin III, IPDA Sofyan Moniaga.(cat).

Bongkar Pasang ‘Kabinet’ dan Relasi Politik Elektoral

Ilustrasi, politisasi birokrasi (FOTO Ist)

Catatan : Amas Mahmud, Redaktur Pelaksana Suluttoday.com

SERING kita temui terjadinya mutasi atau rolling pejabat ditingkat birokrat merupakan hal lumrah, dengan beragam pertimbangan sampai kamuflasi. Rolling pejabatan seutuhnya merupakan hak prerogatif pemerintah yang mengendalikan pemerintahan. Umumya pertimbangan prioritasnya yaitu berkaitan kompetensi, promosi jabatan, penyegaran, optimalisasi kerja dan seterusnya yang menjadi segudang alasan pemerintah selaku pengguna (user). Fenomena rolling atau restrukturisasi jabatan birokrasi paling nampak kita temui bila momentum Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dihelat.

Benarkah rolling memberi konsekuensi positif terhadap subsidi suara elektoral politik?. Kebanyakan birokrat dipakai dan dieksploitasi sekedar seperti mesin pendulang suara. Bagi saya, sederhananya rolling jabatan birokrasi tidak memberi pengaruh terhadap peningkatan suara Pemilu bagi mereka yang mengkapitalisasi birokrasi. Iya, tidak ada, tidak berpengaruh signifikan maksudnya. Biasanya yang diandalkan dalam situasi politisasi birokrasi adalah intervensi dan penyalahgunaan wewenang (abuse of power). Alhasil, struktur dan tubuh birokrasi penuh noda, ‘dikomersilkan’, tidak orginal lagi pelayanan publiknya.

Hal tersebut yang dikhawatirkan lawan politik yang tidak punya koneksi terhadap birokrasi. Mereka yang tidak punya kemampuan mengendalikan birokrasi sering kali kalah dalam kontestasi Pemilu karena mobilisasi birokrasi untuk memilih politisi atau parpol tertentu. Padahal riskan memanfaatkan ruang intervensi, sekaligus sedikit ‘menebar teror’ dilakukan top eksekutif. Ada kontestan politik yang lihai memainkan birokrasi, mesti tidak semua yang terbiasa dengan pola-pola seperti itu.

Apapun pembenaran kita, indikasi atau bahkan fakta tersebut nyata adanya. Lihat saja, kasus sejumlah Kepala Daerah menyampaikan dukungan kepada salah satu pasangan calon Presiden, sejumlah Camat di Provinsi Sulawesi Selatan juga nekat menyampaikan dukungan politiknya. Inilah sebetulnya ironi demokrasi kita, mereka yang lebih pandai berdemokrasi menunjukkan sikap yang kurang elok.

Peluang mengontrol dan mengkondisikan birokrasi selalu dimainkan petahana. Baik calon kepala daerah petahana, maupun calon Presiden petahana. Itu berarti, publik harus terus diingatkan agar mawas diri. Tidak juga nimbrung, larut dan terbawa skenario pengkondisian massal dari calon pemimpin yang hanya hebat memanfaatkan kewenangan jabatannya.

Menarik suara dengan mencuri perhatian publik, dan melakukan sensasi politik merupakan trik para politisi memang. Bahkan sampai mengintimidasi konstituen dengan mempressure, cara seperti ini dilakukan pada tiap agenda politik. Tentu, tak lain adalah bentuk dari gagal paham politisi tentang kebebasan demokrasi, keliru, penyimpangan pemahaman dan implikasi dari merosotnya kesadaran demokrasi. Perlu diluruskan, partisipasi demokrasi dimaksudkan melahirkan solidaritas, transformasi, bukan paksaan.

Begitu pula dalam konsolidasi demokrasi, rakyat layak diberi bekal supaya tidak saling mencurigai. Contoh, kebaikan demokrasi tentang keadilan, keterbukaan, kejujuran, nilai kolektifitas, rakyat perlu selalu saling merangkul, bukan saling memukul atau saling menikung. Top eksekutif dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi teladan, terutama pada saat situasi politik yang dinamis menjelang Pemilu, Rabu 17 April 2019 ini. Target politik elektoral, janganlah menghalalkan segala cara.

Karena politik yang benar itu berdiri diatas nilai-nilai kemanusiaan. Jangan melakukan dehumanisasi dalam politik, politisi harus punya kekuatan moral, etika dan kebijaksanaan agar publik bisa menjadikannya sebagai teladan dalam kehidupan sosial. Jangan mengkerdilkan politik dengan intervensi, bujukan, bargaining kepentingan sesaat, saling menjatuhkan, dan black campaign. Mari saling mengingatkan, lahirkan kesadaran demokrasi yang terintegrasi, pelihara pikiran toleran, ramah, moderat, plural, akomodatif atas segala perbedaan pandangan. [***]

Pangkong Ajak Masyarakat Sulut Laksanakan BERLIAN

Ir Mieke Pangkong MSi (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Masih ada aksi kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan anak-anak membuat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sulawesi Utara angkat bicara. Bahkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sulawesi Utara, Ir Mieke Pangkong MSi kepada media ini Rabu (27/02/2019) menyerukan aksi BERLIAN kepada masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kami mengimbau agar masyarakat Bersama Lindungi Anak (BERLIAN) demi masa depan daerah yang lebih hebat,” ujarnya.

Pangkong mengatakan kekerasan pada anak-anak dapat memengaruhi pembetukan karakter generasi muda penerus bangsa.

“Korban kekerasan pada anak jika tidak didampingi bisa berdampak buruk pada karakternya yang nantinya bisa memengaruhi kepribadian sebagai generasi penerus bangsa,” katanya.

Alumni terbaik Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi ini menandaskan bahwa masyarakat jangan tinggal diam jika ada kekerasan pada anak disekitarnya.

“Jika ada kasus kekerasan langsung lapor jangan dibiarkan,”tandasnya sekaligus mengakhiri wawancara.(cat)

iklan1