MEMAKLUMI SIKAP KPU

DR Ferry Daud Liando S.IP.,M.Si (FOTO Ist)

SIKAP KPU RI yang menggumumkan daftar nama calon anggota legislatif (Caleg) mantan narapidana korupsi pekan lalu menuai polemik. Sebagian kalangan terutama caleg yang memegang label itu tentu keberatan.

Mereka menganggap ketika MA mengabulkan gugatan PKPU Nomor 20 Tahun 2018, yang melarang eks napi korupsi mencalonkan diri sebagai caleg sesungguhnya tak ada alasan lagi pencalonan mereka di persoalkan. Baginya hak dasar warga negara dan prinsip hak asasi manusia (HAM) untuk dipilih dan memilih sesuai dengan kontitusi UUD 1945, harus tetap dihargai. Namun saya sangat memaklumi ketika akhirnya 40 nama yang caleg yang pernah terjerat masalah korupsi di beber KPU RI ke publik.

Pertama, anggaran negara membiayai Pemilu 2019 sebesar Rp24,8 triliun. Angka ini naik 3 persen atau bertambah Rp700 miliar dibanding biaya Pemilu dan Pilpres 2014 lalu yang mencapai Rp24,1 triliun. Pada 2018, pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran pemilu sebesar Rp16 triliun. Pemerintah terpaksa harus berhemat termasuk membatasi anggaran publik.

Jadi ironi jika biaya pemilu yang setara dengan pembangunan ratusan sekolah, ratusan rumah sakit, pembagunan infrastruktur layanan publik, membangun perusahaan untuk menyerap tenaga kerja di potong untuk membiayai sebuah hajatan yang hanya melahirkan caleg yang pernah bernamasalah hukum. Padahal Pemilu tak sekedar memilih calon tapi pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih calon yang terbaik yang mewakili publik pada kerja-kerja moral di lembaga legislatif.

Kedua, pengumuman itu sebagai koreksi telak atas kerja-kerja partai politik (parpol) yang lebih mengedepankan kuasa ketimbang moral. Parpol gagal menjalankan amanah sebagai penyedia calon pemimpin berkualitas. Sistim pemilu seperti penerapan ambang batas parliament treshold 4 persen perolehan suara hasil pemilu bagi sertiap parpol, menjadikan parpol akan menggunakan segala cara merebut suara.

Sebagian Mantan narapidana korupsi dianggap memiliki tabungan yang besar sebagai modal membiayai kampanye pemenagan. Sistim Multi partai yang diterapakan selama ini juga menjadi salah satu pemicu. Semakin banyak parpol maka semakin sulit parpol menyeleksi orang-orang baik. Parpol terpaksa menerima siapa saja karena parpol juga butuh calon untuk didaftarakan pada setiap daerah pemilihan.

Calon anggota legislatif (caleg) yang diajukan oleh setiap partai politik (parpol) paling banyak 100 persen per daerah pemilihan (dapil). Syarat ini menjadikan parpol amat kesulitan memenuhi ketentuan ini bahkan disebagian dapil ada sejumlah parpol tidak mengutus calon. Boro-boro mendapatkan calon yang berkualitas, untuk mendapatkan satu nama calon saja bagi sebagian parpol amatlah sulit.

Di sejumlah daerah, banyak caleg yang menarik diri dari pencalonan karena merasa dikelabui, dipaksa parpol saat pendaftran. Jika saja kompetisi pemilu hanya diikuti 3-5 parpol maka kemungkinan yang bisa terjadi adalah masing-masing parpol akan berkompetisi mempersiapkan caleg terbaik agar diminati pemilih. Maka penting masing-masing parpol untuk melewati tahapan seleksi caleg yang ketat. Jika Dibandingkan dengan jabatan publik lainnya, proses seleksi tidaklah mudah. Menjadi penyelenggara pemilu Misalnya. Mereka harus melewati tahapan seleksi yang sangat ketat.

Mulai dari track record, pengalaman organisasi dan kepemiluan, pendidikan, kesehatan, tes psikologi dan wawancara dalam dua tingkatan yakni ditingkatkan tim seleksi dan penyelenggara diatas satu tingkat. Calon yang tidak berpengalaman, terbukti pernah menerima suap dan narkoba sangatlah mustahil untuk diloloskan. Demikian juga ketika menduduki jabatan Fungsional Tinggi di setiap pemerintahan daerah. Proses seleksi dilakukan secara bertingkat dan ketat.

Tak semata-mata pada tingkat loyalitas dan kepangkatan. Pegawai yang belum melewati proses Merit systim amat mustahil menduduki jabatan itu. Di sejumlah daerah, pengangkatan aparat terendah Seperti kepala lingkungan telah melakukan proses seleksi. Sungguh ironi jika lembaga perwakilan politik sekelas legislatif terkesan hanya melewati jalur liar tanpa penjaringan.

Ketiga sikap KPU ini setidaknya mendorong lahirnya efek jerah bagi para politisi agar jangan sekali-kali menyalahgunakan jabatan ketika diberikan amanah. Jika mantan narapidana korupsi diberikan kedudukan yang sama dengan politisi yang mampu menjaga nama baik maka Kedepan tindakan korupsi akan menjadi tabiat, kebiasaan atau modus oleh politisi lain.

Hukuman badan tidak serta merta akan melahirkan efek jerah sebab ada politisi yang telah menyelesaikan hukuman tapi keluar dengan harta melimpah, dihormati dan bisa terpilih kembali pada jabatan yang sama dimana yang bersangkutan berhasil menguras uang rakyat. Keempat, pemilu harus jadi sarana penghakiman publik. Jika seorang politisi itu mampu menjalankan amanah ketika kedaulatan rakyat diserahkan, maka politisi itu berhak mendapatkan jabatan itu pada pemilu selanjutnya.

Namun ketika politisi itu gagal, maka publik berhak untuk menyatakan penghakiman untuk tidak memilihnya kembali. Namun demikian tidak banyak pemilih yang sadar pada sikap politik seperti ini. Kecenderungan sikap pemilih lebih terikat pada sembako, uang, mobilisasi dan politik aliran. Mereka tidak peduli dengan reputasi dan kapasitas calon.

Sikap KPU ini setidaknya menjadi bagian dari pendidikan politik bagi yang empunya kedaulatan itu. Mereka masih perlu di kawal, diberikan pengertian, dibukakan hati tentang makna dari pemilu itu. Sikap KPU ini adalah bentuk gerakan moral yang perlu disemangati oleh pihak yang selalu mengatasnamakan moral dalam berpikir, bertindak dan merasa.

Jika sikap ini adalah gerakan moral, maka mencegah caleg mantan narapidana koruptor tidaklah cukup. Pemilu 2019 berpotensi munculnya caleg yang bermodalkan sogok atau menyuap pemilih. Ada yang mengandalkan institusi aparatur negara sebagai alat mobilisasi dan intimidasi pemilih. Juga berpotensi menggerakkan penyelenggara di tingkat ad hoc dalam rangka Mark up atau Mark dawn suara. untuk atas nama keadilan, para caleg yang terbukti bertindak amoral seperti ini Harunsya juga menjadi bagian yang harus diumumkan ke publik.

 

 

_________________

Penulis DR Ferry Daud Liando, S.IP.,M.Si, dosen FISIP Unsrat Manado
iklan1
iklan1