Estetika Demokrasi & Humanisme Yang Direduksi

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

CITRA demokrasi memang sering kali tak dapat disangkal, dilekatkan pada konsep bernegara yang ‘paripurna’. Dibanding konsep bernegara lainnya, demokrasi dinilai lebih efektif, tepat, akomodatif, ideal, dan diyakini mampu mengagregasi kepentingan publik tanpa diskriminasi. Demokrasi menghormati hak-hak mayoritas dan minoritas.

Dalam pengambilan keputusan, memang demokrasi sebagai suatu instrument tidak mampu juga memberikan garansi tentang keadilan. Artinya, adil menurut seseorang yang jika ditarik situasinya ke ruang publik, maka belum tentu juga adil menurut orang lain. Hal ini sering melahirkan perdebatan, baik secara substansi sampai perdebatan teknis.

Bagi saya, disitulah letak demokrasi yang sisi kemanusiaannya diuji. Demokrasi dalam sentilan kali ini memang perlu diperiksa konsepnya, diperdebatkan. Dari kehidupan berdiskursus tak boleh juga dibatasi arus kritik terhadapnya. Lebih sederhana lagi, bila konteksnya pemilihan pemimpin, demokrasi yang mengunggulkan suara mayoritas sebagai bagian representatif dari model pengambilan keputusan, juga mendatangkan bencana.

Padahal sering kita abaikan, jalan demokrasi yang lurus ialah musyawarah mufakat, baru kemudian voting. Seolah-olah kita terbatasi tabir demokrasi, akhirnya demokrasi dijerat menjadi alat ampuh ‘pengkondisian’ pengambilan keputusan demokrasi hanyalah voting, bahkan kadang formalitas. Banyak indikasi, kini kekuatan voting itu dapat direduksi, bukan lagi rahasia umum, orang yang menang dalam proses voting sering memanfaatkan jalan-jalan tidak legal.

Bisa jadi, karena berobsesi menang, seseorang bisa lompat pagar, lompat jendela, abaikan aturan, masuk melalui panggung belakang untuk meraih suara dukungan sebesar-besarnya. Operasionalisasi misi jahat melalui politik uang, intimidasi dan intervensi, yang menurunkan martabat dan kedaulatan rakyat mulai brutal dilakukan. Rakyat kemudian, ‘dipaksa’ untuk memilih bukan karena rasionalitasnya.

Kita membaca referensi demokrasi relatif banyak tawaran tentang potret menguatkan dan menjaga kesehatan demokrasi agar tetap produktif, tidak menjadi abnormal atau pincang dalam mobilitasnya. Disitu pula kita mendapati estetika demokrasi yang menghargai norma, pranata sosial, yang disandarkan pada etika, moral, dan nilai-nilai kemanusiaan. Apakah humanisme demokrasi juga sedang jalan lurus?.

Kompetisi demokrasi yang kencang juga menghasilkan tatanan nilai demokrasi yang jauh dari humanisme, dan retak. Sementara kebutuhan kita rakyat Indonesia keseluruhan yakni menjaga humanisme demokrasi. Dimana nilai-nilai kemanusiaan dalam demokrasi berupa keadilan, kesetaraan (egaliter), kesejahteraan, kebenaran, melawan kekerasan, mengutuk diskriminasi, hak-hak dasar yang tercantum dan dilindungi HAM.

Humanisme rupanya menjadi tereduksi, tergiring menjadi terisolir dari rasionalitas berdemokrasi. Sebetulnya, paket humanisme – demokrasi bagai satu koin mata uang yang tidak bisa didikotomikan. Karena masing-masing bagian ‘muka’ atau ‘kamar’ punya keunggulan, nilai serta kelebihan-kelebihan tersendiri. Jalan lurus demokrasi harus ditegagkkan, demokrasi berjalan dengan kompas hukum.

Bukan politik yang menjadi panglima demokrasi, melainkan regulasi. Demokrasi yang secara fitrawih semangatnya dilahirkan atas kolektifitas, sakit rasanya jika menyimpang dalam tahapan proses. Jelang Pemilu 2019, ada tontonan dimana kewarasan publik yang sering ‘dipermalukan’, diproklamirkan dan ‘dipelopori’ Bang Rocky Gerung, salah satunya adalah wujud bahwa masih ada harapan kita menyematkan demokrasi melalui percakapan yang sehat.

Rasionalitas publik harus dijunjung memang, tak boleh rakyat dididik mentolerir kesalahan-kesalahan, apapun itu dan darimana pun itu. Kaum rasional harus berani tampil dengan segala resiko, cacian, sinisme dan stigma-stigma buruk. Jika semua menjadi resiko melahirkan akal sehat, tak mengapa anggaplah mereka yang mendorong kekritisan publik ini sebagai kaum ‘jihadis’.

Setelahnya, demokrasi tidak perlu terus-menerus diletakkan sebagai dekorasi, atau barang tersier yang kemudian terus memproduksi penyembahan figuritas. Mengkultuskan kebijakan-kebijakan yang sebetulnya dapat dievaluasi atau didebatkan, itulah kedunguan yang nyata. Ruang dialektika demokrasi perlu dihidupkan secara fleksibel dan longgar. Bila publik diarahkan untuk sekedar hanya menerima argumentasi, maka tidak akan bermutu demokrasi kita, biarkan dialektika dan dinamika demokrasi dibingkai dalam semangat argumentasi yang mendidik.

Terakhir, progres demokrasi sejatinya melahirkan rakyat yang berperadaban tinggi, bukan rakyat yang penuh emosi dan intoleran. Saling menuding, serta klaim kebenaran, yang satu merasa paling toleran lalu menuding yang lain tidak toleran. Skema itulah yang sebenarnya membuat demokrasi tereduksi, menjadi bias, menjauhkan kita semua dari peradaban demokrasi yang ideal. [***]

 

_________________________

Penulis Amas Mahmud, S.IP Sekretaris DPD KNPI Manado
iklan1
iklan1