Bongkar Pasang ‘Kabinet’ dan Relasi Politik Elektoral

Ilustrasi, politisasi birokrasi (FOTO Ist)

Catatan : Amas Mahmud, Redaktur Pelaksana Suluttoday.com

SERING kita temui terjadinya mutasi atau rolling pejabat ditingkat birokrat merupakan hal lumrah, dengan beragam pertimbangan sampai kamuflasi. Rolling pejabatan seutuhnya merupakan hak prerogatif pemerintah yang mengendalikan pemerintahan. Umumya pertimbangan prioritasnya yaitu berkaitan kompetensi, promosi jabatan, penyegaran, optimalisasi kerja dan seterusnya yang menjadi segudang alasan pemerintah selaku pengguna (user). Fenomena rolling atau restrukturisasi jabatan birokrasi paling nampak kita temui bila momentum Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dihelat.

Benarkah rolling memberi konsekuensi positif terhadap subsidi suara elektoral politik?. Kebanyakan birokrat dipakai dan dieksploitasi sekedar seperti mesin pendulang suara. Bagi saya, sederhananya rolling jabatan birokrasi tidak memberi pengaruh terhadap peningkatan suara Pemilu bagi mereka yang mengkapitalisasi birokrasi. Iya, tidak ada, tidak berpengaruh signifikan maksudnya. Biasanya yang diandalkan dalam situasi politisasi birokrasi adalah intervensi dan penyalahgunaan wewenang (abuse of power). Alhasil, struktur dan tubuh birokrasi penuh noda, ‘dikomersilkan’, tidak orginal lagi pelayanan publiknya.

Hal tersebut yang dikhawatirkan lawan politik yang tidak punya koneksi terhadap birokrasi. Mereka yang tidak punya kemampuan mengendalikan birokrasi sering kali kalah dalam kontestasi Pemilu karena mobilisasi birokrasi untuk memilih politisi atau parpol tertentu. Padahal riskan memanfaatkan ruang intervensi, sekaligus sedikit ‘menebar teror’ dilakukan top eksekutif. Ada kontestan politik yang lihai memainkan birokrasi, mesti tidak semua yang terbiasa dengan pola-pola seperti itu.

Apapun pembenaran kita, indikasi atau bahkan fakta tersebut nyata adanya. Lihat saja, kasus sejumlah Kepala Daerah menyampaikan dukungan kepada salah satu pasangan calon Presiden, sejumlah Camat di Provinsi Sulawesi Selatan juga nekat menyampaikan dukungan politiknya. Inilah sebetulnya ironi demokrasi kita, mereka yang lebih pandai berdemokrasi menunjukkan sikap yang kurang elok.

Peluang mengontrol dan mengkondisikan birokrasi selalu dimainkan petahana. Baik calon kepala daerah petahana, maupun calon Presiden petahana. Itu berarti, publik harus terus diingatkan agar mawas diri. Tidak juga nimbrung, larut dan terbawa skenario pengkondisian massal dari calon pemimpin yang hanya hebat memanfaatkan kewenangan jabatannya.

Menarik suara dengan mencuri perhatian publik, dan melakukan sensasi politik merupakan trik para politisi memang. Bahkan sampai mengintimidasi konstituen dengan mempressure, cara seperti ini dilakukan pada tiap agenda politik. Tentu, tak lain adalah bentuk dari gagal paham politisi tentang kebebasan demokrasi, keliru, penyimpangan pemahaman dan implikasi dari merosotnya kesadaran demokrasi. Perlu diluruskan, partisipasi demokrasi dimaksudkan melahirkan solidaritas, transformasi, bukan paksaan.

Begitu pula dalam konsolidasi demokrasi, rakyat layak diberi bekal supaya tidak saling mencurigai. Contoh, kebaikan demokrasi tentang keadilan, keterbukaan, kejujuran, nilai kolektifitas, rakyat perlu selalu saling merangkul, bukan saling memukul atau saling menikung. Top eksekutif dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi teladan, terutama pada saat situasi politik yang dinamis menjelang Pemilu, Rabu 17 April 2019 ini. Target politik elektoral, janganlah menghalalkan segala cara.

Karena politik yang benar itu berdiri diatas nilai-nilai kemanusiaan. Jangan melakukan dehumanisasi dalam politik, politisi harus punya kekuatan moral, etika dan kebijaksanaan agar publik bisa menjadikannya sebagai teladan dalam kehidupan sosial. Jangan mengkerdilkan politik dengan intervensi, bujukan, bargaining kepentingan sesaat, saling menjatuhkan, dan black campaign. Mari saling mengingatkan, lahirkan kesadaran demokrasi yang terintegrasi, pelihara pikiran toleran, ramah, moderat, plural, akomodatif atas segala perbedaan pandangan. [***]

iklan1
iklan1