Komisi VII DPR RI: Kementerian ESDM dan JRBM Tidak Bisa Disalahkan

Bara Hasibuan ketika menyampaikan sambutan dalam pertemuan (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Insiden naas di Bolaang Mangondouw Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mendapat perhatian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), dimana di lokasi tambang emas tanpa izin di Desa Bakan yang terjadi Februari itu akhirnya menemukan jawaban.

Menurut Komisi VII DPR RI usai kunjungan kerja spesifik bersama Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) ke Site Bakan yang dikelola PT J Resources Bolaang Mongondow (JRBM) di Bolaang Mongondow Sulawesi Utara, tidak ada keterkaitan musibah dengan aktivitas tambang PT JRBM.

”Iya Kementerian ESDM dan JRBM tidak bisa disalahkan terkait kejadian ini karena sejak awal sudah dilakukan upaya pencegahan dan melaporkan ke pihak berwajib. Setiap kali ada penertiban setelahnya kembali ada aktivitas,” ujar Bara T Hasibuan selaku Ketua tim.

Lanjut disampaikan Bara bahwa pentingnya dicarikan solusi yang terbaik agar insiden tersebut mendapat jalan keluar. Supaya dampak negatif PETI tidak terjadi lagi.

”Kami mengapresiasi JRBM yang turut terlibat evakuasi PETI bersama tim rescue. Termasuk bantu alat berat,” ucap Hasibuan.

Kepala Inspektur Tambang Kementerian ESDM Sri Raharjo di site Bakan JRBM mengatakan telah melakukan investigasi pasca kejadian ini.

”Rekomendasi dari Basarnas disimpulkan bahwa proses evakuasi sudah tidak bisa dilanjutkan lagi karena membahayakan relawan,” katanya.

Sri Raharjo juga menyampaikan bahwa JRBM sudah termasuk perusahaan yang taat terhadap aturan kegiatan operasi pertambangan.

Anggota DPR RI saat turun ke lapangan (FOTO Ist)

”Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan, JRBM selalu mengikuti kaidah-kaidah keselamatan pertambangan dan perlindungan lingkungan yang berlaku dan diatur oleh pemerintah. Kegiatan operasi JRBM dilakukan dalam wilayah kerja sesuai Studi Kelayakan, AMDAL dan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian ESDM,” tutur Direktur JRBM Edi Permadi.

Edi menambahkan lokasi tambang illegal Busa, berada di Wilayah konsesi JRBM sebagai Areal Penggunaan Lahan (APL). ”Kami sejak tahun 2006 sampai awal tahun 2019 telah melaporkan aktivitas penambangan tanpa izin ini. Polisi sudah tutup, namun tetap saja ada aktivitas sampai kejadian longsor di 26 Februari 2019,” ucap Edi.

Untuk diketahui, JRBM secara proaktif bersama tim Basarnas bekerja giat melakukan evakuasi korban. Ada 20 orang tim rescue yang adalah karyawan JRBM yang terlibat. Edi juga menjelaskan perusahaan saat ini membantu dan memfasilitasi keluarga korban yang akan ziarah ke lokasi longsor. (*/Redaksi))

iklan1
iklan1