SANG RATU TURUN TAHTA

DR Ferry Daud Liando (FOTO Ist)

Ferry Daud Liando, Ilmuan Politik Unsrat

Pekan lalu publik disajikan berita turunnya seorang kaisar dan ratu dari tahta kekuasaannya. Pertama, Kaisar Jepang Akihito hari Selasa (30/4/2019) pekan lalu mengumumkan pengunduran dirinya dalam sebuah upacara di Istana setelah bertahta selama 30 tahun. Dengan demikian Pemerintahan Akihito telah berakhir dan era kekaisaran baru dipimpin putranya Naruhito. Dalam konstitusi Jepang kaisar sesungguhnya hanya sebagai simbol negara dan persatuan rakyat.

Kaisar tidak memiliki kekuatan politik, namun orang-orang Jepang termasuk para politisi selalu tunduk dan menghormatinya. Selama bertahta, kaisar memenafaakan kedudukannya itu untuk kemanusiaan. Sehingga ketika proses turun tahta berlangsung, ribuan rekyat Jepang datang menyaksikan langsung dan tidak sedikit yang terharu dengan meneteskan air mata. Intinya masyarakat Jepang sangat mencintai Kaisar yang naik takhta pada tahun 1989 itu.

Kedua, Pada waktu yang bersamaan terjadi pula di Kabupaten Talaud. Sri Wahyuni Maria Manalip sang bupati setempat juga mengalami hal yang sama. Bupati yang mendapat gelar “Marambe Asili Rantun Porodisa” atau “Ratu Negeri Talaud” itu terpaksa harus turun tahta secara tragis karena harus berurusan dengan KPK terkait dugaan penyalahgunaan jabatan yang dilakukannya.

Kasus Bupati Manalip ini makin memperpanjang deretan daftar kepala daerah yang harus berurusan dengan KPK karena masalah dugaan korupsi. Bukan cuma kepala daerah, deretan para politisi di legislatifpun makin memanjang. Naas memang, sebab jabatan politik yang harusnya sebagai arena memperjuangkan kepentingan banyak orang, namun hanya dimanfaatkan untuk kemegahan diri sendiri. Kitapun harus kembali mengoreksi kerja-kerja partai politik (parpol) selama ini.

Sebab kebanyakan para politisi yang memegang kendali, merupakan produk parpol. Apakah parpol betul-betul menjalankan fungsinya sebagaimana ketentuan UU nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. UU ini begitu jelas mengamanatkan parpol untuk menjalankan fungsi Rekrutemen dan kaderisasi serta seleksi untuk mengutus kader-kadernya pada jabatan publik.

Artinya parpol tidak boleh mengusung calon tanpa melewati mekanisme itu secara sistimatis dan ketat. Intinya tugas parpol adalah mempersiapkan calon pemimpin, bukan mencalonkan mereka yang kebetulan hanya siap dari sisi finansial. Parpol tidak boleh mengusung calon hanya karena kepemilikan harta yang melimpah. Parpol harusnya tidak boleh lagi mewajibkan calon memberikan mahar sebagai syarat pencalonan.

Akibatnya uang mahar yang disetorkan itu menjadi salah satu motivasi calon terpilih untuk mengeruk uang publik ketika hendak menjabat. Potongan anggaran dalam setiap proyek-proyek fisik, bukan hanya berbahaya bagi penggunanya dalam hal ini publik karena kualitas yang buruk, tetapi juga menjadi sebuah ketidakpastian terhadap pengelolaan anggaran publik secara transparan.

Selama ini belum ada sanksi bagi setiap parpol jika calon yang diusungnya terlibat korupsi ketika menjabat dikemudian hari. Sehingga parpol lebih leluasa memperjualbelikan kursi atau suaranya sebagai syarat pencalonan kepala daerah. Sebab bukan tidak mungkin syarat mahar yang diserahkan kepada parpol pengusung itu menjadi cikal bakal sang calon tepilih itu melakukan tindakan korupsi. [***]

iklan1
iklan1