Archive for: Mei 2019

SANG RATU TURUN TAHTA

DR Ferry Daud Liando (FOTO Ist)

Ferry Daud Liando, Ilmuan Politik Unsrat

Pekan lalu publik disajikan berita turunnya seorang kaisar dan ratu dari tahta kekuasaannya. Pertama, Kaisar Jepang Akihito hari Selasa (30/4/2019) pekan lalu mengumumkan pengunduran dirinya dalam sebuah upacara di Istana setelah bertahta selama 30 tahun. Dengan demikian Pemerintahan Akihito telah berakhir dan era kekaisaran baru dipimpin putranya Naruhito. Dalam konstitusi Jepang kaisar sesungguhnya hanya sebagai simbol negara dan persatuan rakyat.

Kaisar tidak memiliki kekuatan politik, namun orang-orang Jepang termasuk para politisi selalu tunduk dan menghormatinya. Selama bertahta, kaisar memenafaakan kedudukannya itu untuk kemanusiaan. Sehingga ketika proses turun tahta berlangsung, ribuan rekyat Jepang datang menyaksikan langsung dan tidak sedikit yang terharu dengan meneteskan air mata. Intinya masyarakat Jepang sangat mencintai Kaisar yang naik takhta pada tahun 1989 itu.

Kedua, Pada waktu yang bersamaan terjadi pula di Kabupaten Talaud. Sri Wahyuni Maria Manalip sang bupati setempat juga mengalami hal yang sama. Bupati yang mendapat gelar “Marambe Asili Rantun Porodisa” atau “Ratu Negeri Talaud” itu terpaksa harus turun tahta secara tragis karena harus berurusan dengan KPK terkait dugaan penyalahgunaan jabatan yang dilakukannya.

Kasus Bupati Manalip ini makin memperpanjang deretan daftar kepala daerah yang harus berurusan dengan KPK karena masalah dugaan korupsi. Bukan cuma kepala daerah, deretan para politisi di legislatifpun makin memanjang. Naas memang, sebab jabatan politik yang harusnya sebagai arena memperjuangkan kepentingan banyak orang, namun hanya dimanfaatkan untuk kemegahan diri sendiri. Kitapun harus kembali mengoreksi kerja-kerja partai politik (parpol) selama ini.

Sebab kebanyakan para politisi yang memegang kendali, merupakan produk parpol. Apakah parpol betul-betul menjalankan fungsinya sebagaimana ketentuan UU nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. UU ini begitu jelas mengamanatkan parpol untuk menjalankan fungsi Rekrutemen dan kaderisasi serta seleksi untuk mengutus kader-kadernya pada jabatan publik.

Artinya parpol tidak boleh mengusung calon tanpa melewati mekanisme itu secara sistimatis dan ketat. Intinya tugas parpol adalah mempersiapkan calon pemimpin, bukan mencalonkan mereka yang kebetulan hanya siap dari sisi finansial. Parpol tidak boleh mengusung calon hanya karena kepemilikan harta yang melimpah. Parpol harusnya tidak boleh lagi mewajibkan calon memberikan mahar sebagai syarat pencalonan.

Akibatnya uang mahar yang disetorkan itu menjadi salah satu motivasi calon terpilih untuk mengeruk uang publik ketika hendak menjabat. Potongan anggaran dalam setiap proyek-proyek fisik, bukan hanya berbahaya bagi penggunanya dalam hal ini publik karena kualitas yang buruk, tetapi juga menjadi sebuah ketidakpastian terhadap pengelolaan anggaran publik secara transparan.

Selama ini belum ada sanksi bagi setiap parpol jika calon yang diusungnya terlibat korupsi ketika menjabat dikemudian hari. Sehingga parpol lebih leluasa memperjualbelikan kursi atau suaranya sebagai syarat pencalonan kepala daerah. Sebab bukan tidak mungkin syarat mahar yang diserahkan kepada parpol pengusung itu menjadi cikal bakal sang calon tepilih itu melakukan tindakan korupsi. [***]

PERMISI Gelar Deklarasi Tolak Tindakan yang Berpotensi Mengancam NKRI

Berlangsungnya deklarasi jaga NKRI (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Dilaksanakannya deklarasi yang dilakukan Perempuan Milenial Indonesia (Permisi) peduli dengan kondisi bangsa Indonesia pasca Pemilihan Umum (Pemilu), di Hotel Ibis Manado City Center Boulevard (MCCB) berjalan lancar.

Permisi mendeklarasikan kepedulian mereka dengan lima poin penting di dalamnya dengan tema Millenial Love Indonesia Declaration. Ananda Lamandau, Koordinator Nasional Permisi mengatakan generasi milenial Sulawesi Utara harus berkomitmen menjaga kesatuan dan persatuan serta keutuhan NKRI, dan tidak akan terprovokasi oleh isu apa pun yang ingin memecah belah NKRI.

”Kami mau mengatakan dan mempromosikan bahwa generasi Milenial Sulut juga berkomitmen tolak segala bentuk tindakan inkonstitusional dan intervensi terhadap penyelenggara Pemilu,” kata Ananda tegas.

Selain itu, Ananda, generasi Milenial Sulut memberi kepercayaan penuh kepada penyelenggara Pemilu.

”Terima kasih juga atas kinerja TNI-Polri yang sukses mengamankan Pemilu serentak,” tutur Ananda.

Ananda juga meminta agar masyarakat sabar dan tahan diri menunggu hasil perhitungan suara yang dilakukan KPU serta menerima hasil keputusan KPU yang disahkan oleh konstitusi.

”Melaluideklarasi ini saya yakin generasi milenial di Sulut tidak mudah terprovokasi dan mampu menyaring informasi dengan benar,” ucap Ananda.

Sementara itu menurut Medi Wowiling, Kasubdit 3 Intelpolda Sulut, negara kita masih aman terkendali walau ada riak-riak.

”Jangan ragukan keamanan negara. Kepolisian dan TNI tetap bahu membahu menjaga keamanan negara,” ujar Medi yang juga mengapresiasi perhatian generasi milenial di Sulut. (*/Redaksi)

Mendagri Berhentikan SWM, Tuange Bupati Talaud

DR Jemmy Kumendong (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri langsung menindaklanjuti masalah penahanan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip (SWM) oleh KPK belum lama ini. Menurut Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sulawesi Utara, DR Jemmy Kumendong kepada media ini Kamis (02/05/2019) usai Peringatan Hari Pendidikan Nasional di kantor gubernur.

“Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sudah mengeluarkan surat keputusan pemberhentian sementara SMW, mengingat status beliau sudah menjadi tersangka,” ujarnya.

Lebih lanjut Kumendong menyatakan bahwa sebagai pengganti Kamis (02/09/2019) siang akan diserahkan surat keputusan Mendagri kepada Wakil Bupati. “Siang ini akan diserahkan surat keputusan pelaksana tugas bupati yang akan diberikan kepada Petru Simon Tuange,” pungkasnya.(cat)

Serikat Pekerja Desak OD Tentukan Pilihan untuk Manado

Pertemuan Serikat Pekerja dengan Gubernur Sulut (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Konfederasi Serikat Pekerja dan Buruh memanfaatkan momen jelang pelaksanaan May Day bertemu dengan Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey (OD) untuk menyuarakan dukungan pada calon pemimpin Kota Manado.

Menurut Tommy Sampelan dari Serikat Pekerja menyatakan bahwa ibukota Sulawesi Utara butuh pemimpin perempuan.

Hal ini sama diutarakan Lucky Sanger dari Serikat Buruh yang mengusulkan Dondokambey menetapkan Ir Erny Bhayangkarita Tumundo MSi sebagai keterwakilan perempuan yang layak sebagai calon Walikota Manado pada pemilihan Walikota tahun 2020.

Dondokambey sendiri selaku pimpinan partai pemenang pemilu belum menentukan siapa yang siap diajukan sebagai calon dan hanya tersenyum. Seperti diketahui dukungan buat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulut ini semakin banyak selain dari Serikat Pekerja dan Buruh, ada juga tokoh-tokoh masyarakat Minahasa Selatan pun telah menyetujui dan menyatakan dukungannya.

Tumundo sendiri saat dikonfirmasi mengatakan bahwa belum ada pemikiran untuk maju pada percaturan pemimpin Kota Manado dan masih fokus pada kerja yang dibebankan oleh pimpinan untuk mensejahterakan pekerja dan buruh.(cat)

iklan1