Tragedi Demokrasi dan Insiden Kemanusiaan

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

MEMOTRET sedikit kesedian kita dan kegembiraan tentang perayaan demokrasi kita di Indonesia. Ini soal Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2019, dimana sebuah gerbang berdemokrasi dengan pelaksanaan Pemilu dengan mencoblos lima surat suara (Presiden, DPR, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota). Ia, ini pengalaman pertama dilaksanakan Pemilu Serentak di Indonesia sepanjang praktek kita berdemokrasi. Itu sebabnya, ada insiden dan tragedi.

Kita berharap Pemilu menjadi festival gagasan yang mencerahkan publik dan inilah hajatan kolosal untuk rakyat. Pada momentum ini, semua harapan diletakkan. Semua elemen rakyat mengharapkan ada lompatan kemajuan atas segala dimensi kehidupan selepas Pemilu dilaksanakan. Termasuk ada progress pembangunan ekonomi, praktek politik, sosial-budaya, keamanan, bahkan sampai pada keadilan.

Singkatnya sebagaimana tertuang dalam butir-butir Pancasila. Cita-cita dalam koridor kemajuan bersama melalui perjuangan politik membuat kita kerap kali saling salah paham. Baik antara internal pemerintah, kelompok kepentingan dan kelompok penekan atau rakyat pada umumnya. Khusus untuk Pemilu Serentak Tahun 2019, sesuai publikasi media massa, jumlah penyelenggara Pemilu yang meninggal dunia sekitar lebih dari 500-an orang. Jumlah tersebut bukanlah angka yang wajar dalam hajatan demokrasi seperti ini.

Tentu serupa gayung bersambut, setelah insiden, atau disaat proses Pemilu berjalan, banyak simpati, empati dan belasungkawa menyeruak. Bahkan, tak bisa dibendung, ada kelompok masyarakat yang bertanya-tanya, hingga berkeinginan menginvestigasi hal itu. Kenapa pesta demokrasi, yang terlahir malah seperti duka. Bukan kebahagiaan, tapi kesedihan yang kita baca dipublik.

Tragedi kemanusiaan memang terjadi, meski kita bukan mendapati ada praktek genosida. Melainkan, atas desain sistem Pemilu Serentak ini, tak pernah kita pikirkan akan ada korban jiwa sebesar atau sebanyak saat ini di tahun 2019. Kita dilain sisi, tidak bisa menutup mata terhadap realitas demokrasi tersebut. Semua mata dunia juga tertuju ke Indonesia, tidak mudah memang melupakan sejarah fenomenal dan fantastis ini.

Problem Penyelenggaraan Pemilu

Bila kita telisik, ragam problem Pemilu Serentak di Indonesia tak boleh diabaikan dari intensitas kerja, volume pekerjaan (beban kerja), penghargaan dan sanksi yang diberikan, rupanya tidak proporsional. Belum lagi ada perlakuan yang kurang manusiawi terjadi, ada penyelenggara Pemilu yang honornya nanti dirapel, sudah kecil jumlah penghargaan kerjanya, malah diberikan tidak secara disiplin. Terutama hal itu kita temukan pada penyelenggara ditingkat bawah (adhoc).

Perlu dipertimbangkan kedepannya bahwa Pemilu Serentak dengan mencoblos 5 surat suara sekaligus, layak dievaluasi secara holistik dan total. Kita cukup dikagetkan dengan tragedi kemanusiaan penyelenggara Pemilu meninggal dunia ramai-ramai. Ironis, begitu banyak penyelenggara pemilu meninggal dunia, dan itu kebanyakan KPPS, PPS, PPK, sampai lembaga pengawas penyelenggara Pemilu. Tidak main-main memang, itu artinya, skema Pemilu Serentak perlu mendapat perhatian penting kedepan agar dikoreksi. Tentu ada yang salah.

Tak hanya itu, problem ketidakadilan lainnya seperti perubahan regulasi, skedul, distribusi tugas yang kadang mendadak, beban kerja, dan penyaluran hak-hak penyelenggara Pemilu menjadi poin fundamental dalam mengukur kinerja penyelenggara Pemilu. Apapun itu, urusan operasional dan anggaran dalam suatu pelaksanaan proyek atau kerja juga perlu diperhitungkan sebagai parameter penting. Tidak boleh dipandang sepeleh, karena berumla dari kondisi tersebut, sering kali membuat penyelenggara Pemilu berlaku curang dan tidak taat asas.

Kita dituntut mencari solusi segera, bagai buah simalakama. Posisi kita menjadi dilema, bila tidak memilih juga akan menjadi tambahan kesalahan, artinya kita diberikan pilihan untuk mengambil keputusan dan memberi usulan kedepannya. Pemilu Serentak kalau kita mendekat dengan nalar politik tetap ada kaitannya, walaupun alasan yang mengemuka adalah terkait efesienasi anggaran, penghematan serta efektifitas kerja.

Faktanya malah lain, yang ada, banyak konsekuensi yang dilahirkan dari Pemilu Serentak 2019 ini. Dari sisi korban jiwa, sakit yang diderita penyelenggara Pemilu, sampai anggaran yang tersedot Triliunan Rupiah. Walaupun, outputnya kita bisa banggakan, bahwa pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 adalah berjalan diatas rel LUBER dan JURDIL.

Persepsi publik memang tak boleh kita batasi atau kunci pada ranah kecurigaan praket kecurangan Pemilu. Sembari menengok adanya kegembiraan demokrasi, kita juga ibah dan perihati atas meninggalnya ratusan penyelenggara Pemilu. Tentu ada pihak yang bangga juga melihat hasil atau prestasi dari penyelenggara Pemilu, itu artinya pluralitas itu perlu kita bingkai dalam padangan kedewasaan berdemokrasi.

Spesifiknya, insiden demoktasi kita terlahir karena sistem atau regulasi yang dirancang kadangkala tidak dijalankan secara benar. Mentoknya, persoalan Pemilu sampai bermuara ke Mahkamah Konstitusi (MK), siding Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Yang membuat insiden itu menguat tak lain yaitu benturan kepentingan (conflict of interest).

Kedepan setidaknya masalah-masalah ini dapat diurai secara transparan. Sehingga kemudian, setelah Pemilu kita tak lagi berkutat pada gugat-menggugat. Begitu pula dengan ‘kebiasaan’ mengakali atau membegali aturan yang mungkin saja masih dimainkan oknum politisi serta penyelenggara Pemilu tertentu, agar tidak lagi terjadi. Seperti itu pula dengan demonstrasi yang dilakukan seperti dalam film yang memiliki cerita bersambung, berjilid-jilid dan relatif besar melibatkan massa rakyat. Kedepan semua tingkah demokrasi seperti itu kiranya dapat terminimalisir.[***]

 

 

 

__________________

Tulisan Amas Mahmud, Redaktur Suluttoday.com
iklan1
iklan1