Archive for: Juli 2019

Utusan Unsrat Tembus Semi Final di Ajang MTQ Nasional

Tim MTQ Unsrat Manado saat berada di Aceh (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Seperti mengubah mitos, dimana sepanjang sejarah utusan Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado tidak tembus dalam kompetisi di ajang Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional. Kali ini, tepatnya pada MTQ tingkat Mahasiswa se-Indonesia XVI yang bertempat di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, civitas akademika Unsrat tersenyum bangga.

Dimana peserta Kafilah Unsrat yang mengikuti Fahmil Qur’an yaitu lomba Cerdas tangkas Al-qur’an menembus Semi Final. Para rombongan dipimpin langsung Wakil Rektor VI Unsrat Manado, Prof Dr Ir Sangkartadi. Selaku pemimpin Official, Prof Sangkartadi menyampaikan terima kasih dan ucapan syukur atas terobosan yang dilakukan mahasiswa perwakilan Unsrat tersebut.

”Iya tentu kita patut bersyukur atas kemajuan ini. Alhamdulillah kami telah berhasil mencapai Semi Final, dan mohon doa restunya kepada semua pihak agar Tim Unsrat ini masih dapat melaju sampai ke podium juara,” ujar Prof Dr Ir Sangkertadi.

Lanjut ditambahkan Dosen Fakultas Teknik Unsrat Manado itu bahwa lomba Fahmil Qur’an, berkaitan dengan materi-materi sejarah Islam, Syariah, akidah, dan Hadist serta seni bacaan Al Qur’an yang disajikan baik dalam bahasa Indonesia, Arab maupun Inggris.

”Tidak mudah memang materinya. Melalui lomba yang diikuti sekira 72 tim perguruan tinggi ini, hanya 18 tim yang masuk Semi Final. Tim MTQ Unsrat akan bertarung dalam Semi Final pada 1 Agustus nanti,” kata Prof Sangkartadi.

Untuk diketahui, MTQ yang berlangsung sejak 28 Juli hingga 4 Agustus ini, diikuti sekira 179 Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta. Dengan 16 bidang lomba bagi peserta jenis perorangan maupun regu.

Tim Unsrat sendiri mengikuti 7 jenis lomba dengan 13 mahasiswa sebagai peserta. Selain itu, Tim Unsrat yang mengikuti MTQ Nasional juga didampingi para Dosen Agama Islam, instruktur dan pembina Badan Tadzkir serta staf bidang kemahasiswaan. (*/Amas)

SETERU POLITIK, KECEMASAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

Amas Mahmud

Alumni FISPOL Unsrat & Sekretaris KNPI Manado

TENGOK sebentar konstalasi politik saat ini. Dimana para elit partai politik rupanya tidak sekedar bermanuver mengamankan kepentingan, tapi juga saling shock terapi. Mengirim signal ke publik bahwa masing-masing mereka memiliki bargaining power. Ada kubu politik yang merasa lebih berjasa terhadap kemenangan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin selaku Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih.

Padahal posisi sang Presiden yang akrab disapa Jokowi, telah berfikir dan bersikap satu tingkat diatas itu. Yakni bergerak merangkul, merapikan konsolidasi guna mendukung kepemimpinannya di periode kedua. Tak memilih dan memilah kawan atau lawan, semua elemen anak bangsa kita saksikan didekati Jokowi, terutama mereka elemen yang punya kekuatan politik strategis. Melalui komunikasi politik dan etika yang tinggi Jokowi berusaha meletakkan dasar pemerintahan diatas kepentingan semua golongan.

Misalkan, pertemuan dengan rival politik, ditunaikan Jokowi. Dimana Jokowi bertemu Prabowo, otomatis situasi seteru politik dan tensinya yang memanas mulai meredah. Lambat-laun rakyat kita terkendali emosinya, yang sebelum itu kita lihat di media massa TV begitu emosional, saling melempar sindiran. Sebetulnya, seteru politik bila masih dalam batas kewajaran masih boleh ditoleransi guna melahirkan dinamika.

Aktor politik dan rakyat juga tak boleh berkecil hati dalam mengejar mimpi besar. Bagaimana pun itu, kita semua bermimpi Indonesia akan menjadi Negara kuat, sejahtera rakyatnya dan tidak tersandera hutang. Penindasan atau yang kita kenal kolonialisme tidak ada lagi di Indonesia, itu ditandai dengan lahirnya kemerdekaan Indonesia. Kita merajut semangat itu dengan bertindak memajukan Negara, bersatu padu berkontribusi mewujudkan keadilan.

Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, kini elit politik kita disibukkan dengan agenda penyusunan komposisi Kabinet. Tentu kita harapkan mereka yang menjadi Menteri, jajaran Kabinet dibawahnya lebih bertanggung jawab dan care pada kebutuhan rakyat, bukan sekedar menjadi perpanjangan tangan parpol. Lantas, mengabaikan kepentingan publik.

Rakyat tidak ambil pusing terkait berapa persentase dan dominannya parpol memberi mandat kepada kadernya, dan diakomodir Presiden untuk masuk dalam Kabinet. Di luar logika politik, sekalipun satu dua warna parpol saja yang full diakomodir Jokowi masuk dalam jajaran Kabinet, bagi rakyat perbuatan mereka para Menteri dan Pembantu-Pembantu Presiden bisa menjawab kebutuhan mereka. Selanjutnya, diharapkan orang-orang yang masuk Kabinet tidak membuat gaduh.

Melahirkan politik kesejahteraan memang tidak mudah. Memakai perspektif politik, berarti Presiden Jokowi memang perlu dibantu orang-orang yang memiliki visi besar, tegas, berintegritas dan tidak cacat moral tentunya. Faktor tersebut dimaksudkan, agar pemerintahan Jokowi-Ma’ruf berjalan tanpa ada hambatan berarti. Karena bisa jadi, pemerintah digembosi oleh orang-orang yang berada dilingkaran pemerintahan sendiri, bila top eksekutif tidak lihai memfilter orang-orangnya.

Apapun itu, menuver demi manuver para politisi hanya bertujuan memburu kepentingan kekuasaan. Kadang merebut sensasi, mempresure, ‘ngambek’, bahkan menebar kecemasan dan ancaman politik, itu menjadi rangkaian tingkah laku politik yang tentu mempunyai tujuan tertentu. Demi keberlanjutan Indonesia, maka seteru politik harus diakhiri, gertakan-gertakan para politik sudah semestinya dijinakkan, perlu dihentikan. Ayo, bersatu menjadi lebih ariflah para politisi kita agar menyatukan persepsi melanjutkan pembangunan Indonesia, tanpa sekat perbedaan.

Politisi memang tidak boleh baper (bawa perasaan). Mereka menjadi orang terpilih yang secara emosional, intelektual dan pergaulan telah mapan, kemampuan ‘imunitas’ itu perlu ditunjukkan politisi. Jangan menjadi politisi yang pendendam, jangan pula mengajari, melatih atau mendidik rakyat dengan mengubar sentiment atau provokasi terus-menerus. Bagi politisi yang tidak memiliki itu semua, sebaiknya berhenti menjadi politisi.

Silahkan keluar dari koridor para politisi. Politisi yang berhati kecil, tidak mau memberi maaf, penjaga seteru, tidaklah layak mengemban gelar serta amanah sebagai politisi. Berikutnya, tantangan kedepan, bila susunan Kabinet Jokowi-KH Ma’ruf tidak mengakomodasi, tidak berimbang posturnya, maka berpotensi ada ketimpangan. Walau umumnya politisi menyebut ‘tak ada oposisi dan koalisi koalisi abadi’ dalam politik.

Semua politisi dan umum parpol mau berada dalam posisi yang menguntungkan. Berkaitan dengan positioning politik, maka keberadaan politisi menjadi sangat menguntungkan. Politisi yang berada didalam pemerintahan pasti memuat serta menguatkan argument atau dalil untuk ‘membenarkan’ kebijakan-kebijakan pemerintah. Begitu juga sebaliknya, politisi yang berposisi diluar pemerintah, cenderung memberi kritik. Menggunakan cara pandang lain dalam menilai ‘kegagalan’ prodak kebijakan.

Seperti itu pula politisi yang secara terbuka masih kita saksikan begitu getol. Keras bersuara tentang arah kebijakan ekonomi dan politik pemerintah saat ini, sehingga berharap menjadi oposisi. Para politisi ideologis sering menilai bila orientasi kebijakan pemerintah pro pada neo-liberalisme. Maka hal itu bersifat diametral ‘sama sekali bertentangan’ dengan ideologi bangsa Indonesia, sehingga harus dilawan. Tak ada kompromi bagi mereka.

Menjadi penting kita mereorientasikan pembangunan dengan pemperhatikan pangkal masalah. Hulu dan hilir kebijakan menjadi bagian penting agar dikaji tuntas, menyeluruh, mulailah konsentrasi kita untuk sungguh-sungguh memperbaiki kebijakan Negara. Kalau menginjeksi problem bangsa kekinian, dengan alat yang sudah klasik, biasanya menjadi tidak akurat. Alhasil, solusi yang dihasilkan tidak bersifat universal, menguntungkan pihak tertentu saja.

Hentikan seteru politik, redam kecemasan publik dan implementasikan yang namanya kesejahteraan. Rencana besar pembangunan yang diusung Jokowi sejak periode pertama, kita harapkan dapat dimaksimalkan pada periode kedua ini. Tidak perlu lagi dilakukan modifikasi, apalagi pemangkasan yang fundamental terhadap program pembangunan tersebut. Karena konteks pembangunan berkelanjutan itu harus nyambung, saling terkoneksi, tidak tepat bila pembangunan terbatasi pada klaster tertentu.

Bila semua fariabel menyatu dan disatukan, itu berarti energi kita untuk mendorong pembangunan berkelanjutan akan terwujud. Perlu kita jujur berucap, standar angka yang digunakan BPS dalam mendeteksi tingkat kemiskinan, tidak dapat dipercaya seutuhnya bila kita memeriksa realitas dilapangan. Sebab, boleh jadi mekanisme dan metode pengukuran yang digunakan berbeda dengan suasana hati, kebutuhan yang dirasakan rakyat miskin. [***]

PRABOWO-PUAN DI 2024

Tulisan, DR Ferry Daud Liando dimuat Koran Harian Manado (FOTO Suluttoday.com)

DR Ferry Daud Liando

(Dosen FISPOL Unsrat)

Beragam spekulasi banyak pengamat terkait pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri dan Parabowo Subianto pekan lalu. Ada yang menyambut positif karena berkaitan dengan rekonsiliasi lanjutan pasca pertemuan Prabowo dengan Joko Widodo yang belum berdampak pada keikhlasan menerima hasil Pilpres oleh sebagian kelompok. Sehingga polarisasi belum sepenuhnya teratasi. Ada juga yang berpandangan bahwa pertemuan dua sosok yang pernah berpasangan sebagai capres dan cawapres pada pemilu 2004 itu sebagai upaya penjajakan Gerindra untuk bergabung dengan gerbong pemerintahan.

Spekulasi itu dikait-kaitkan dengan deklarasi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh terhadap Gubernur DKI Jakarta Anis Bawedan sebagai calon Presiden tahun 2024 nanti. Deklarasi itu dinilai sebagai bentuk reaksi atas kekecewaan karena jika Gerindra bergabung maka jatah menteri akan berkurang. Ada juga spekulasi pertemuan itu sebagai upaya PDIP mencari sekutu baru akibat memburuknya hubungan PDIP dengan tim koalisinya seperti PKB, Golkar, PPP dan Nasdem.

Selama ini elit-elit 4 parpol ini sering bertemu tanpa dihadiri perwakilan dari PDIP. Bisa saja semua anggapan itu benar, namun saya memiliki pandangan lain. Partai politik itu selalu dicirikan dengan kekuasaan. Mulai dari cita-cita kekuasan bagi para pendirinya, cara untuk mendapatkan, bagaimana kekuasaan itu dijalankan dan kemudian akhirnya ingin merebut kekuasaan itu kembali.

PDIP memang pernah berkuasa, ketika Megawati sebagai Wakil Presiden menggantikan Presiden Abdurahman Wahid alias Gus Dur yang diberhentikan MPR. Tentu target Megawati bersama PDIP tidak sekedar merebut kembali kekuasaan itu namun ada potensi Megawati ingin mengukir sejarah baru. Jika seorang presiden kemudian anaknya juga menjadi Presiden, tentu bukan peristiwa yang langka. Karena kondisi demikian sudah terjadi di sejumlah negara.

Seperti keluarga Bush di Amerika Serikat dan keluarga Gandhi di India. Namun jika Presiden turun ke anaknya lalu Kemudian sampai ke cucunya, tentu merupakan sebuah pristiwa langka di dunia. Jika asumsi ini benar, tentu di 2024 belum waktunya PDIP dan Megawati memaksakan anakannya Puan Maharani tampil sebagai calon Presiden. Hingga kini, Puan belum melekat nama besar sehebat ibunya yang pernah disimbolkan sebagai sosok pro demokrasi di penghujung kekuasaan orde baru.

Sehingga kekuatan elektoralnya masih perlu diasah dan masih membutuhkan waktu yang panjang. Tentu Megawati dan PDIP perlu mempersiapkan strategi sebelum pertandingan itu benar-benar dimulai. Peluang yang paling memungkinkan bagi Puan adalah menjajaki posisi wakil Presiden pada Pilpres mendatang. Tahun 2024, PDIP masih akan menjadi partai yang paling diincar para elit yang hendak berkompetisi. Syarat pencalonan kala itu akan menggunakan hasil pemilu tahun 2019 jika pemilu masih menggunakan UU pemilu yang digunakan tahun ini.

Pemilu tahun ini menempatkan PDIP sebagai pemenang dan tinggal butuh sejumlah kursi sebagai syarat parpol untuk bisa mengusung capres dan cawapres yakni 20 persen kursi jumlah anggota DPR hasil pemilu. Nama-nama elit parpol lain yang tergabung dalam koalisi pendukung Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, belum ada satupun yang dianggap menonjol dalam percakapan publik.

Maka tak ada pilihan lain bagi Megawati untuk kemungkinan akan melirik Prabowo Subianto sebagai capres PDIP pada 2024 nanti. Benar kata orang bijak bahwa dalam politik tidak kawan dan juga tidak ada lawan. Sekalipun pihak lain adalah musuh, namun sepanjang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri maka kelak musuh itu bisa dipandang sebagai kawan sejati. Dalam teori perang, Musuh dari musuh adalah kawan. Jika berkalkulasi, pasca Joko Widodo, belum ada satu elitpun yang bisa disetarakan dengannya selain Prabowo Subianto.

Pada pemilu 2019, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapat 44,50 persen total suara sah nasional, atau 68.650.239 suara, sebuah pencapaian yang sangat bagus. Satu-satunya yang bisa menghambat Prabowo pada kompetisi Pilpres 2024 adalah soal usia. Saat itu Prabowo sudah memasuki usia 72 tahun, tentu bukan muda lagi. Namun di sejumlah negara, menjadi pemimipin negara, usia tidak menjadi hambatan.

Di negeri tetangga Malaysia, Mahathir Muhamad terpilih sebagai perdana menteri lewat pemilu pada usia 92 tahun. Pemilu 2020 di Amerika Serikat, Donald Trump sepertinya akan berhadapan dengan lawan berat. Trump akan ditantang Joe Biden, mantan Wapresnya Barack Obama. Jika terpilih Joe akan berusia 77 tahun. Selain itu ada juga Robert Gabriel Mugabe Presiden Zimbabwe yang berusia 94 tahun.

Belajar pengalaman dari negara lain, tentu bisa mendukung pencalonan Prabowo. Jika paket Prabowo dan Puan ternyata benar akan terjadi, maka pada Pilpres tahun 2029, merupakan puncak kematangan Puan. Jika PDIP berhasil mengantarkan Puan sebagai Presiden, maka trah 3 generasi kekuasaan keluarga Soekarno, akan tercatat dalam sejarah, bukan hanya di Indonesia tetapi sejara di seantero dunia. [***]

DUA Tokoh Muda Manado Paparkan Gagasan Terkait ‘POLITIK HASTAG’

Baso Affandi dan Bang Toyib (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Menjamurnya slogan politik dan usaha untuk membingkai visi melalui hastag mendapat perhatian tersendiri bagi generasi muda Kota Manado. Insiatif itu diambil pihak manajemen Kedai Kopi Shaad melalui gelar diskusi, Sabtu (27/7/2019) bertepatan dengan pembukaan iven Manado Fiesta 2019. Diskusi ini mengambil tema Politik Hastag; Antara Realitas Vs Elektabilitas.

Narasumber yang dihadirkan diantaranya, Baso Affandi, SH (Konsultan Politik dan Direktur Eksekutif BSI) dan Faisal Salim, SE (Ketua BM PAN Manado). Menurut Baso politik hastag diperlukan, namun sering kali penempatan hastag dalam politik tidak diletakkan pada domain yang strategis. Banyak hal sebetulnya yang perlu dikapitalisasi dalam mengelola isu-isu politik, tergantung para politisi lihai memanfaatkannya.

”Secara umum politik menyediakan area yang luas, bagi semua orang. Memang alur politik sukar dideteksi dengan pengamatan sederhana dan dipermukaan saja, kita perlu mengetahui kebutuhan dan kecenderungan pemilih. Apa selera pemilih juga perlu diketahui politisi. Bagi saya, begitu banyak hal yang bisa kita kelola dalam mengkapitalisasi isu politik, tergantung bagaimana kejelihan dan akurasinya kita mendesain itu. Hastag, menjadi salah satu bagian bagi politisi dalam memperkenalkan ide mereka, tapi bukan satu-satunya cara. Ada cara lain juga,” kata Baso.

Bacaan yang nyaris sama disampaikan Bang Toyib, sapaan akrab Faisal Salim dengan memberi kekhususan pada pentingnya sarana yang pas dalam mendekatkan gagasan atau program seorang calon pemimpin kepada masyarakat. Tambah Bang Toyib, membangun suatu daerah pemimpin harus punya segudang konsep yang tepat. Tidak hanya itu, keseriusan, kepedulian dan keberpihakan pemimpin untuk melakukan pembangunan menjadi sesuatu yang amat penting diperhatikan.

”Semua calon pemimpin atau pemimpin punya cara merangkul masyarakatnya. Dalam konteks calon pemimpin, memang harusnya memilih media atau fasilitas yang tepat dalam mensosialisasikan pikiran-pikirannya melalui program nyata kepada masyarakat. Melalui cara itulah, masyarakat kenal serta paham apa yang akan dilakukan calon pemimpin ini. Jangan pula, calon pemimpin tidak memiliki gagasan besar membangun daerah. Hendaknya calon pempin harus punya konsep paripurna soal strategi pembangunan, jangan mengawan-ngawan. Dilain pihak, hastag juga diperlukan dalam politik, namun dengan hastag saja tidak cukup menjawab kebutuhan masyarakat tanpa tindakan konkrit,” ujar Bang Toyib.

Berlangsungnya pemaparan materi (FOTO Suluttoday.com)

Diskusi berseri yang dilakukan manajemen Kedai Kopi Shaad ini dipandu Syafril Parasana. Hadir sejumlah pengurus partai politik dan tokoh muda. Terlihat ikut memberikan pandangan, Djoko Sutrisno pengurus DPD Hanura Sulawesi Utara, Ronaldi Salahudin, Sekretaris DPD PAN Kota Manado, Haryanto Anto manajer Kedai Kopi Shaad yang juga mantan Ketua Umum HMI Cabang Manado, Amas Mahmud Sekretaris DPD KNPI Manado.

Sejumlah usulan dan pandangan juga disampaikan Bung Gilang Ramadhan aktivis muda muslim Sulawesi Utara. Gilang juga memberi rekomendasi bahwa sosok Bang Toyib layak diajukan untuk maju menjadi calon Wakil Wali Kota Manado karena merakyat, peduli dan punya konsep membangun Kota Manado. Terakhir, masukan sekaligus penguatan disampaikan Syarifudin Permata aktivis Jarod dan pegiat sosial. (*/Redaksi)

Rayakan HUT ke-23, PRD Sulut Gelar Diskusi

Berlangsungnya diskusi disaat HUT PRD (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Menyambut momentum bersejarah, Komite Pimpinan Wilayah (KPW) Partai Rakyat Demokratik (PRD) Sulawesi Utara (Sulut) melaksanakan diskusi. Sebagai wujud syukur atas Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23, Jim R Tindi selaku Ketua KPW PRD Sulut menyampaikan sekilas soal evaluasi pergerakan PRD di wilayah Nyiur Melambai.

”Sejak pergerakan reformasi 1998 memang PRD Sulawesi Utara tak pernah alpa dalam gerakan-gerakan advokasi kepentingan rakyat, aksi unjuk rasa. Kita bahkan selalu terdepan, menjadi aktor dan mempelopori pergerakan demontrasi menyapampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Intinya, kita menghendaki keadilan, jangan tindas rakyat termarginal, wujudkan kesetaraan dan tidak ada diskriminasi di Indonesia,” ujar Bung JRT, sapaan akrab Tindi.

Tidak hanya itu, perayaan HUT PRD kali ini dilaksanakan KPW PRD Sulut di Asrama Merauke Tondano. Momentum HUT kali ini di laksanakan dalam bentuk Diskusi, kata Tindi. PRD walaupun tidak menjadi peserta Pemilu 2019, namun PRD adalah Partai Politik yang keberadaaannya di akui Negara melalui Surat keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.UM.06.08-164, tanggal 24 Februari Tahun 1999.

Kader PRD Sulut antusias melaksanakan diskusi (FOTO Suluttoday.com)

”Kita menyambut hari bersejarah ini dengan menggelar diskusi. Kawan-kawan pengurus mengundang Bung Irvan Basri, kader muda NU menjadi salah satu pemantik diskusi bersama sama. Kita merefleksikan pergerakan PRD yang berfikir dan bertindak progresif, semangat tersebut harus terus dihidupkan serta dikembangkan. Untuk diketahui, PRD juga pada Tahun 1999 pernah di sahkan sebagai Partai Peserta Pemilu lewat keputusan Mendagri Nomor 31 Tahun 1999. Jadi berita yang mengatakan bahwa PRD Partai ilegal adalah Hoax sebagaimana yang di sebarkan sisa-sisa orde Baru anti Demokrasi merupakan penghianatan terhadap sejarah dan perbuatan pembohongan publik,” tutur Tindi tegas.

Foto bersama usai diskusi (FOTO Suluttoday.com)

Untuk diketahui, diskusi ini mengusung tema; Ini jalan kita ke depan: ”Bangun persatuan nasional wujudkan kesejahteraan sosial menangkan Pancasila”. Para peserta diskusi tidak hanya dihadiri keluarga besar PRD Sulut, melainkan aktivis organisasi cipayung, tokoh masyarakat dan pengurus organisasi adat. (*/Redaksi)

iklan1