REKONSILIASI Direduksi, Kini Mirip Praktek MAKAR

Amas Mahmud, indahnya rekonsiliasi (FOTO Ist)

KENAPA demikian santernya ajakan, perbincangan, sindiran, penolakan, dan himbauan rekonsiliasi pasca putusan Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) membuat ramai media sosial?. Apakah kita negara yang rakyatnya penganut paham ‘ugal-ugalan’, sulit move on, fanatik buta, emosional dan pendendam?. Sehingga berat melupakan ‘romantisme’, ‘seteru’, rivalitas politik, tak mau berdamai dengan realitas.

Padahal Indonesia yang luas ini diberi keistimewaan keberagaman etnis, suku dan agama yang hidup berdampingan dengan harmonis. Sekedar mereview kebelakang jelang Pemilu Serentak, Rabu 17 April 2019 terdapat banyak kehebohan isu yang disuplay ke publik. Diantaranya, soal komunis (PKI), khilafah, Islam garis keras, anti Islam, anti Pancasila, bahkan yang cukup sensasional adalah isu makar.

Atas tafsiran makar itu membuat para akademisi masing-masing beradu argumentasi, dalil dan defenisi. Ada ulasan, ada bantahan, yang kadang-kadang kurang sepadan disebabkan atas kecenderungan media massa yang memberitakan dengan pola framing tertentu. Setiap orang yang tampil di publik, dikala itu menjadi penafsir. Ada ahli, pengamat dan pemerhati dadakan, tapi itulah model kita memobilisasi demokrasi.

Selepas putusan MK, lain lagi realitasnya. Yang ramai saat ini yaitu ‘rekonsiliasi’, yang padanan bahasanya kira-kira begini ‘memulihkan keadaan, persahabatan, atau perdamaian’. Gagasan besar yang perlu ditangkap dari rekonsiliasi ialah niat kita agar sehati, bersenyawa antara keikhlasan hati dan perbuatan demi big interest. Rekonsiliasi bukan direduksi menjadi politis, seperti saat itu makar sangat berbau politis.

Sederhananya, rekonsiliasi bukan barang tabu dan berbahaya, mengancam. Bukan juga candu pembangunan yang merusak mental bangsa. Di kamar sebelah, kita perlu pula memeriksa dan menguji niat baik pihak yang mau melakukan rekonsiliasi, supaya proporsional kedua faksi dibahas. Jangan hanya karena kawin-mawin kepentingan jabatan sesaat, lalu rekonsiliasi dikukuhkan, ternyata hanya semu. Bagi pihak yang menolak rekonsiliasi dengan alasan tak mau masuk dalam sistem pemerintahan ataukah tidak ikhlas menerima oposan bersama di pemerintahan juga secara demokrasi tidak salah. Ini menjadi pergumulan kita yang patut dicari jalan keluarnya.

Semua pilihan politik itu berkonsekuensi, asalkan kita tidak over, bid’ah atau mendramatisir situasi. Sudah harus menerima dengan lapang dada bahwa proses politik telah menghasilkan kepemimpinan baru, dimana Jokowi-Ma’ruf yang menang dalam pergulatan Pilpres. Sportifitas dan kearifan berdemokrasi itulah yang kita perlukan saat ini. Sebab, apapun itu kita sama-sama akan menepuk dada dalam hal merindukan Indonesia lebih maju lagi kedepannya.

Sudahi bantah-bantahan soal ‘rekonsiliasi politik’ perlu atau tidak. Mau melakukan rekonsiliasi dengan syarat, atau menerima rekonsiliasi tanpa syarat? sungguh makin menambah noda etika demokrasi kita. Tidak urgent itu sebetulnya. Bagi saya yang masih awam, rekonsiliasi itu tumbuh dari keikhlasan, ketulusan dan kecintaan atas nama Tuhan. Bukan, atas nama kekuasaan, kepentingan keduniaan semata. Terlalu kecil itu menjadi dalil dan kunci pembuka jalan rekonsiliasi.

Begitu jelas kita mendengarkan dan nonton Prabowo dalam pidatonya setelah MK mengetuk palu sidang. Dirinya (Prabowo), bersama Sandiaga Uno telah menerima putusan tersebut dimana Jokowi sebagai Presiden terpilih dan Ma’ruf Amin Wakil Presiden untuk pemerintahan selanjutnya. Tak perlu lagi ‘digoreng-goreng’ dengan narasi destruktif. Tugas kita adalah menjahit irisan-irisan luka yang mungkin terbelah, mencari obat untuk memulihkan situasi.

Kita tegas meminta Presiden Jokowi mengokohkan persatuan. Pernyataan dan pandangan elit politik pun kita harapkan dapat menyejukkan suasana, kini rakyat telah sportif menerima proses politik. Hanya kadang, oknum politisi yang membuat gaduh dan cari sensasi, mereka merecoki sendi-sendi ketenangan rakyat. Peganglah prinsip itu, dimana pemenang tak boleh jumawa, dan merasa superior. Seperti itu pula, yang kalah bukan berarti hancur-berantakan martabat dan harga dirinya, ini hanya tentang kompetisi demokrasi.

Menang kalah harus bergandengan tangan membangun Indonesia, supaya adil, makmur, jauh dari kemiskinan, dibukanya lapangan pekerjaan dan tidak dijajah utang oleh bangsa Asing. Menang dan kalah juga sebetulnya sama-sama juara, ketika kedewasaan dikedepankan. Kontestasi politik Pemilu 2019 harus menjadi ajang tontonan yang berakhir menggembirakan semua pihak, walaupun diawal permainan relatif menegangkan.

Berhentilah memelihara tradisi saling sindir dan debat di Medsos, merasa diri paling benar. Terutama soal rekonsiliasi yang sampai hari ini masih ramai kita baca di postingan-postingan Facebook, tak ada untungnya. Turunkan tensi itu, dimana merasa menolak rekonsiliasi, mau melakukan rekonsiliasi dengan syarat, atau bahkan menolak sama sekali rekonsiliasi adalah sikap masing-masing pihak yang perlu kita hargai. Kita hanya memerlukan jedah waktu saja untuk kembali berfikir bijak, penuh kegembiraan. Jangan mau menjadi budak para pemburu kepentingan sesaat yang membuat kita mudah tersulut emosi, marah dan berkonflik antar sesama.

Intensitas pembicaraan soal rekonsiliasi dan makar di Medsos diakui meningkat, pada momentumnya. Ada resistensi, ada dukungan, dan ada poros yang memaklumi keduanya tetap mengambil peran masing-masing. Mereka yang mengerti, tak mau memaksakan kehendak berfikir bahwa oposisi dalam sistem demokrasi diperlukan, tidak kaget dan tak ambil pusing dengan isu-isu rekonsiliasi tersebut. Kita berusaha menakar konsistensi percakapan publik di Medsos, baik yang pro maupun yang kontra terhadap ‘rekonsiliasi’ dan ‘makar’, sama-sama ikut meramaikan dunia virtual.[***]

 

 

______________________

Catatan: Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Manado
iklan1
iklan1