Hentikan Jebakan Politik Hura-Hura, Rakyat Harus Pandai Mendeteksi

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

PERISTILAHAN politik cukup banyak kita temukan dalam literatur. Bila disederhanakan, intinya politik melingkupi hajat hidup orang banyak. Kaitannya dengan kekuasaan dan kesejahteraan rakyat, itu sebabnya politik memerlukan penguatan terus-menerus dalam implementasinya. Kadang kala, praktek politik mengalami bias orientasi lantara sebagian aktor politik kurang memahami tujuan mulia dari politik.

Mereka para politisi harus mampu memastikan alur politik berjalanan pada ‘jalan keselamatan’, bukan kesesatan. Politisi mengemban amanah futuristik, sehingga begitu peningkatan kualitas diri dari politisi pun perlu secara berkala dibenahi. Situasi itu mengambarkan level dan posisi politisi dengan masyarakat umumnya sedikit berbeda dalam hal amanah dan tanggung jawab sosial.

Politisi diberi mandat, diberi kesempatan menjadi bagian penting dari mobilisator perubahan peradaban. Dipundak mereka perbaikan dan pembaharuan tatanan sosial dijalankan, politik berarti pelopor perubahan. Manakala ada politisi yang tidak punya rasionalitas, ‘malas berfikir’, kekurangan etos kerja serta tindakan kepepoloran yang menurun, dia bukanlah politisi sebetulnya. Karena politisi itu hakikatnya pekerja, mereka yang memberi diri total untuk bersama rakyat.

Jadi rakyat juga harus punya koneksi dan alat ukur yang jelas. Tau bagaimana mendeteksi para politisi yang betul-betul kapabel, peduli pada rakyatnya atau tidak. Bukan sekedar memilih karena diberikan sesuatu, apakah itu uang, beras, minyak goreng, telur, gula atau praktek politik bemberian materil lainnya. Rasanya, rakyat terus diajak berfikir dan belajar dari pengalaman politik. Dimana relatif banyak contohnya, politisi dadakan (karbitan) terpilih hanya punya amunisi uang, tapi setelahnya mereka tidak mau pasang badang untuk perjuangkan kepentingan rakyat.

Awal mula politik hura-hura atau seremonial itu dari kebiasaan politisi yang memanjakan rakyat dengan pemberian bantuan instan. Tradisi politik take and give terlampau populer ditengah rakyat, apalagi maknanya ditarik sempit. Hasilnya, dalam semua situasi negosiasi kepentingan rakyat melihat politik sekedar dalam ruang terbatas, mereka mendapatkan apa? memberi apa? Lalu setelahnya, menjadi sulit terbangun kesepakatan atau komitmen jangka panjang.

Dari kebiasaan hura-hura itu terhubunglah rakyat dengan situasi dimana rakyat disulap menjadi berorientasi konsumtif. Mereka sekedar diposisikan sebagai objek politik, bagian yang pasif dan terus-menerus dieksploitasi para aktor politik. Mata rantai saling memanfaatkan tersebut harusnya dihentikan. Apalagi, kurang eloknya lagi para politisi yang belajar tentang kecerdasan buatan (artificial intelligence) menggunakan pengetahuan untuk membodohi rakyat.

Naskah ini menyelipkan sedikit usulan kepada rakyat dan mengingatkan agar tidak tersandera dengan politik hura-hura. Politik yang mengedepankan cover atau sampul, sementara substansinya kering dari tujuan politik yang sebenarnya. Sebab politik itu bukan sekedar ‘bungkusan’ dan merek (brand). Melampaui itu semua, kesejatian politik memerlukan kejujuran, keadilan dan kesetaraan atas nama kepentingan rakyat. Berhentilah rakyat itu terseret skenario politik elit yang mengutamakan menang dalam bertarung semata.

Rakyat perlu diberi pegangan pisau analisa agar muda mendeteksi mana politisi yang layak dipilih nantinya. Tak berkembang kita kalau menjadi rakyat yang berulang-ulang dibodohi politisi picik yang pikirannya pas-pasan. Mari saling mengajak, saling mengingatkan untuk menjadi subjek politik yang minimal mampu mencerahkan diri sendiri. Agar tidak mudah menjatuhkan pilihan pada politisi yang pandai beretorika saja, lebih dari itu mereka yang dipilih adalah orang-orang amanah, mumpuni, sportif, berwawasan luas, bukan pendendam, dan negarawan.

Cara menghentikan praktek hura-hura ialah dengan mendisiplinkan diri kita. Melahirkan kesadaran internal, sehingga tidak ikut berbaur dan terbawa suasana hedonisme politik. Karena menjadi begitu rendahnya wibawa dan harga diri rakyat bila sekedar dihargai dengan uang recehan atau materi apapun. Yang kemudian, hak-hak demokrasinya dikerdilkan bahkan diberangus. Setelah kita mendeteksi karakter politisi secara utuh, baru kita menentukan pilihan politik yang benar.

Berpolitik itu bukan berpesta pora. Menghabiskan uang untuk kepentingan berfoya-foya, demi kesenangan sesaat dan kesenangan diri sendiri, itu iklim yang menarik mundur gerbong demokrasi sebetulnya. Belum lagi kalau kita berfikir dalam skala besar penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan dengan uang rakyat, lalu inputnya nanti mengecewakan rakyat. Sungguh sangat tidak kita rindukan suasana itu, yang harusnya terlahir adalah perayaan demokrasi melalui Pemilu melahirkan para publik figur, pejabat dan politisi yang ungguh, kemudian amanah berjuang untuk rakyat. [***]

 

————————————-

Amas Mahmud, S.IP, Sekretaris DPD KNPI Manado
iklan1
iklan1