Black Market Politik dan Tarung Gagasan di Era Demokrasi

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

PERKEMBANGAN politik kita di Indonesia tumbuh begitu cepat. Hal itu ditandai dengan kebiasaan para politisi yang berpolitik tanpa menggunakan uang untuk suap pemilih, menjadi bergeser. Kini para politisi tidak sekedar hanya punya modal gagasan tumpah ruah, amunisi pengalaman semata, lebih dari itu mesti mempunyai amunisi uang. Bukan satunya-satu faktor penentu, namun uang menjadi modal strategis para politisi untuk menang dalam pertarungan politik.

Fondasi demokrasi kita mulai rapuh, rasa solidaritas dan spirit kebersamaan menurun karena pengaruh money politics disaat Pemilu. Walau kadang, ada juga politisi yang memakai political cost bukan politik uang. Bangunan demokrasi kita akhirnya berlahan terancam, masyarakat sebagai konstituen memilih calon pemimpinnya bukan lagi dengan pendekatan kualitatif.

Begitu pula road map demokrasi yang berliku dan penuh prosedur itu kadang kala dipangkas. Dengan cara ada oknum yang membegali aturan dengan melakukan rekayasa hasil Pemilu. Itu juga sekelumit tantangan kita, dimana dari aspek politisi dan konstituennya keduanya sama-sama ada ‘bolongnya’. Kita membutuhkan tidak sekedar tambal-sulam, tapi berbaikan yang utuh, berkelanjutan dan konsisten.

Jangan pernah memelihara anggapan, bahwa menambrak aturan demi kemenangan adalah lumrah dalam konteks berdemokrasi. Sekecil apapun aturan yang dilanggar, bobotnya sama saja bermasalah atau disebut pelanggar aturan. Regulasi dibuat bukan untuk diakali, tapi untuk mengatur struktur kehidupan sosial dan politik kita agar berjalan rapi, serta teratur. Kesadaran terkait penghargaan aturan itu yang perlu di endorse.

Manakala kita berkompromi dengan praktek curang dalam demokrasi, maka outputnya akan tidak bermutu. Memperbaiki tatanan politik tidak semudah membalikkan telapak tangan, tidak juga semudah seperti mengajukan retorika politik ke publik. Perlu ada penyelarasan antara kata dan perbuatan politik, tak boleh lagi praktek standar ganda. Kemudian politik esensinya memperjuangkan urusan-urusan rakyat yang didasarkan pada aturan.

Memang kita belum bisa mengabaikan bahwa ada politisi yang mengalami kesalahan berfikir (intelektual culdesac), alhasil mereka senang mengambil jalan pintas untuk menang. Meyakini uang merupakan segalanya dalam penentuan kemenangan, padahal politik tidak sesederhana itu, tidak separsial itu. Wilayah politik kini ditarik gerbongnya, diseret ke suasana pasar gelap (black market) perebutan kepemimpinan. Orientasinya disempitkan disitu saja, pada tahap seleksi kepemimpinan yang temporer, yang harusnya jangka panjang dilipat menjadi singkat.

Politik sejatinya bukan pasar gelap, dagangan kepentingan sesaat. Lantas keperluan atau kepentingan rakyat diabaikan dengan alasan keinginan publik. Idealnya, yang menghiasi dalam ruang politik kita adalah tarung gagasan konstruktif. Narasi-narasi positif dan briliant diperdebatkan, semangat tersebut bukan sekedar dipertontontan diatas panggung debat. Di layar TV atau media massa, tapi harus turun ke lingkungan dan rumah-rumah warga. Ide dasar atau konsep para politisi ini sejatinya harus bermasyarakat.

Jangan hanya menjadi konsumsi elit, karena gagasan besar pembangunan Indonesia yang bisa juga diawali dari pembangunan dari daerah harus akrab ditelingan rakyat. Tak boleh dibiasakan perdebatan argumentatif dan teoritis sekedar untuk pemenuhan jam tayang TV, dan media massa lainnya, kemudian setelahnya menjadi mandek. Jangan hambat atau menyumpat narasi publik sebetas pada ruang-ruang formal, sehingga tidak dimengerti rakyat bawah. Urusan pembangunan dalam skala luas itu bersentuhan dengan pikiran rakyat, dan hati merekalah yang menjadi kuncinya.

Bila telah memahami, masuk usulan-usulan pembaharuan dari para politisi kehati rakyat. Pasti dengan mudah diwujudkan kebawah, melalui aktivitas sosial masyarakat, dari siklus itu akan terhubung partisipasi publik. Era demokrasi jangan terus-terusan mengadopsi cara berfikir atau praktek demokrasi Negara maju secara holistik, namun perlu panduan realistis yang bersifat lokalitas. Jangan disamakan Demokrasi Pancasila yang kita punyai dengan Demokrasi Liberal yang dipakai Negara maju.

Kalau dipaksakan dan tidak ada filter dalam hal praktek, maka demokrasi kita menjadi amburadul. Kita kehilangan roh berdemokrasi yang penuh kekeluargaan, solidaritas, musyawarah mufakat atau yang disebut gotong royong. Tidak sekedar peremajaan (rejuvenasi) demokrasi kebutuhan kita, tapi harus menghidupkan kembali dan melakukan penguatan (revitalisasi) nilai-nilai demokrasi untuk dibumikan. Harus berupaya serius, saling mengajak kita selamatkan demokrasi dari praktek pasar gelap dan tangan-tangan mafia.

Demokrasi bukan soal jual-beli, bukan juga soal adu nasib. Jangan sepadankan demokrasi dengan judi, karena begitu rendahnya. Para bandar atau mereka yang berduit pasti menang dalam politik transaksional. Telah terdeteksi saat ini, dimana infiltrasi kepentingan ke ruang-ruang politik dimainkan para pengusaha, pemilik modal. Dengan segala intervensi, manuver para pengusaha mulai mendominasi panggung politik di Indonesia, paling minimnya mereka telah berhasil mempengaruhi kebijakan. Ini juga bertanda bahaya bagi demokrasi karena akan merusak cita rasa politik kita.

Politik pun secara tegas memberi ruang kepada semua anak bangsa Indonesia, tak mengenal kaya maupun miskin. Sederajat dan selevel dalam politik, diluar garis struktural kepengurusan partai politik. Jangan membuka ruang terlalu besar kepada para bandar yang dadakan dinaturalisasi menjadi politisi, kemudian secara tidak beretika menggeser para kader partai politik yang mungkin telah berdarah-darah berjuang di internal parpol.

Sebetulnya praktek yang kita kenal dengan istilah ‘politik dagang sapi’ sangat merusak moralitas politik. Karena dihiasi tawar-menawar kepentingan, para politisi atau kelompok kepentingan lebih memperhatikan kepentingan personal, lalu mengabaikan publik. Dampaknya, nilai-nilai luhur dalam politik tergerus, lahirlah disparitas antara politisi dan rakyat. Diskriminasi terbuka lebar, politisi berpotensi mempecundangi konstituennya, kemudian lahirlah distrust yang merupakan penyakit akut yang mengancam kepemimpinan bangsa Indonesia.

Harusnya bila duel antara ‘pasar gelap politik’ dan tarung gagasan (narasi konstruktif) harapan kita yang menang adalah gagasan. Aktor politik bisa berganti atau mati, tapi gagasan biasanya mengabadi. Selain itu, gagasan lebih kuat, dinamis dan bernilai. Ketimbang praktek pasar gelap politik yang mengandalkan, dan mendewakan materi, itu hanya bertujuan memperkaya diri. Parameter paling utama dari kekuatan pasar gelap politik adalah kuasa materi, kekayaan atau monopoli modal, mereka yang berlimpah ruah harta (uang) akan menang dalam politik.

Hasilnya, gagasan hanya menjadi faktor pelengkap saja, itu sebabnya keinginan kita adalah merubah realitas tersebut. Kedepan, yang menang haruslah mereka yang mempunyai gagasan besar. Bukan miskin gagasan, namun karena punya banyak uang, mereka menang dengan membayar rakyat. Bibit awal kemunduran demokrasi kita dari situ sebetulnya. Dimana rakyat juga mau menerima uang pemberian politisi dengan konsesi tertentu. Rakyat bangga dengan sadar membangun komitmen moral, bahkan mendukung politisi pengusaha, yang minim narasi membangun guna dimenangkan. Letak kepincangan dan sindrom kehancuran demokrasi dimulailah dari situ pangkalnya. [***]

 

 

 

_________________________

Amas Mahmud, S.IP, Sekretaris DPD KNPI Manado
iklan1
iklan1