SETERU POLITIK, KECEMASAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

Amas Mahmud

Alumni FISPOL Unsrat & Sekretaris KNPI Manado

TENGOK sebentar konstalasi politik saat ini. Dimana para elit partai politik rupanya tidak sekedar bermanuver mengamankan kepentingan, tapi juga saling shock terapi. Mengirim signal ke publik bahwa masing-masing mereka memiliki bargaining power. Ada kubu politik yang merasa lebih berjasa terhadap kemenangan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin selaku Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih.

Padahal posisi sang Presiden yang akrab disapa Jokowi, telah berfikir dan bersikap satu tingkat diatas itu. Yakni bergerak merangkul, merapikan konsolidasi guna mendukung kepemimpinannya di periode kedua. Tak memilih dan memilah kawan atau lawan, semua elemen anak bangsa kita saksikan didekati Jokowi, terutama mereka elemen yang punya kekuatan politik strategis. Melalui komunikasi politik dan etika yang tinggi Jokowi berusaha meletakkan dasar pemerintahan diatas kepentingan semua golongan.

Misalkan, pertemuan dengan rival politik, ditunaikan Jokowi. Dimana Jokowi bertemu Prabowo, otomatis situasi seteru politik dan tensinya yang memanas mulai meredah. Lambat-laun rakyat kita terkendali emosinya, yang sebelum itu kita lihat di media massa TV begitu emosional, saling melempar sindiran. Sebetulnya, seteru politik bila masih dalam batas kewajaran masih boleh ditoleransi guna melahirkan dinamika.

Aktor politik dan rakyat juga tak boleh berkecil hati dalam mengejar mimpi besar. Bagaimana pun itu, kita semua bermimpi Indonesia akan menjadi Negara kuat, sejahtera rakyatnya dan tidak tersandera hutang. Penindasan atau yang kita kenal kolonialisme tidak ada lagi di Indonesia, itu ditandai dengan lahirnya kemerdekaan Indonesia. Kita merajut semangat itu dengan bertindak memajukan Negara, bersatu padu berkontribusi mewujudkan keadilan.

Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, kini elit politik kita disibukkan dengan agenda penyusunan komposisi Kabinet. Tentu kita harapkan mereka yang menjadi Menteri, jajaran Kabinet dibawahnya lebih bertanggung jawab dan care pada kebutuhan rakyat, bukan sekedar menjadi perpanjangan tangan parpol. Lantas, mengabaikan kepentingan publik.

Rakyat tidak ambil pusing terkait berapa persentase dan dominannya parpol memberi mandat kepada kadernya, dan diakomodir Presiden untuk masuk dalam Kabinet. Di luar logika politik, sekalipun satu dua warna parpol saja yang full diakomodir Jokowi masuk dalam jajaran Kabinet, bagi rakyat perbuatan mereka para Menteri dan Pembantu-Pembantu Presiden bisa menjawab kebutuhan mereka. Selanjutnya, diharapkan orang-orang yang masuk Kabinet tidak membuat gaduh.

Melahirkan politik kesejahteraan memang tidak mudah. Memakai perspektif politik, berarti Presiden Jokowi memang perlu dibantu orang-orang yang memiliki visi besar, tegas, berintegritas dan tidak cacat moral tentunya. Faktor tersebut dimaksudkan, agar pemerintahan Jokowi-Ma’ruf berjalan tanpa ada hambatan berarti. Karena bisa jadi, pemerintah digembosi oleh orang-orang yang berada dilingkaran pemerintahan sendiri, bila top eksekutif tidak lihai memfilter orang-orangnya.

Apapun itu, menuver demi manuver para politisi hanya bertujuan memburu kepentingan kekuasaan. Kadang merebut sensasi, mempresure, ‘ngambek’, bahkan menebar kecemasan dan ancaman politik, itu menjadi rangkaian tingkah laku politik yang tentu mempunyai tujuan tertentu. Demi keberlanjutan Indonesia, maka seteru politik harus diakhiri, gertakan-gertakan para politik sudah semestinya dijinakkan, perlu dihentikan. Ayo, bersatu menjadi lebih ariflah para politisi kita agar menyatukan persepsi melanjutkan pembangunan Indonesia, tanpa sekat perbedaan.

Politisi memang tidak boleh baper (bawa perasaan). Mereka menjadi orang terpilih yang secara emosional, intelektual dan pergaulan telah mapan, kemampuan ‘imunitas’ itu perlu ditunjukkan politisi. Jangan menjadi politisi yang pendendam, jangan pula mengajari, melatih atau mendidik rakyat dengan mengubar sentiment atau provokasi terus-menerus. Bagi politisi yang tidak memiliki itu semua, sebaiknya berhenti menjadi politisi.

Silahkan keluar dari koridor para politisi. Politisi yang berhati kecil, tidak mau memberi maaf, penjaga seteru, tidaklah layak mengemban gelar serta amanah sebagai politisi. Berikutnya, tantangan kedepan, bila susunan Kabinet Jokowi-KH Ma’ruf tidak mengakomodasi, tidak berimbang posturnya, maka berpotensi ada ketimpangan. Walau umumnya politisi menyebut ‘tak ada oposisi dan koalisi koalisi abadi’ dalam politik.

Semua politisi dan umum parpol mau berada dalam posisi yang menguntungkan. Berkaitan dengan positioning politik, maka keberadaan politisi menjadi sangat menguntungkan. Politisi yang berada didalam pemerintahan pasti memuat serta menguatkan argument atau dalil untuk ‘membenarkan’ kebijakan-kebijakan pemerintah. Begitu juga sebaliknya, politisi yang berposisi diluar pemerintah, cenderung memberi kritik. Menggunakan cara pandang lain dalam menilai ‘kegagalan’ prodak kebijakan.

Seperti itu pula politisi yang secara terbuka masih kita saksikan begitu getol. Keras bersuara tentang arah kebijakan ekonomi dan politik pemerintah saat ini, sehingga berharap menjadi oposisi. Para politisi ideologis sering menilai bila orientasi kebijakan pemerintah pro pada neo-liberalisme. Maka hal itu bersifat diametral ‘sama sekali bertentangan’ dengan ideologi bangsa Indonesia, sehingga harus dilawan. Tak ada kompromi bagi mereka.

Menjadi penting kita mereorientasikan pembangunan dengan pemperhatikan pangkal masalah. Hulu dan hilir kebijakan menjadi bagian penting agar dikaji tuntas, menyeluruh, mulailah konsentrasi kita untuk sungguh-sungguh memperbaiki kebijakan Negara. Kalau menginjeksi problem bangsa kekinian, dengan alat yang sudah klasik, biasanya menjadi tidak akurat. Alhasil, solusi yang dihasilkan tidak bersifat universal, menguntungkan pihak tertentu saja.

Hentikan seteru politik, redam kecemasan publik dan implementasikan yang namanya kesejahteraan. Rencana besar pembangunan yang diusung Jokowi sejak periode pertama, kita harapkan dapat dimaksimalkan pada periode kedua ini. Tidak perlu lagi dilakukan modifikasi, apalagi pemangkasan yang fundamental terhadap program pembangunan tersebut. Karena konteks pembangunan berkelanjutan itu harus nyambung, saling terkoneksi, tidak tepat bila pembangunan terbatasi pada klaster tertentu.

Bila semua fariabel menyatu dan disatukan, itu berarti energi kita untuk mendorong pembangunan berkelanjutan akan terwujud. Perlu kita jujur berucap, standar angka yang digunakan BPS dalam mendeteksi tingkat kemiskinan, tidak dapat dipercaya seutuhnya bila kita memeriksa realitas dilapangan. Sebab, boleh jadi mekanisme dan metode pengukuran yang digunakan berbeda dengan suasana hati, kebutuhan yang dirasakan rakyat miskin. [***]

iklan1
iklan1