Doktor FERRY LIANDO Temukan 4 Kelemahan Pemilu 2019

DR Ferry Daud Liando (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Menurut DR Ferry Daud Liando, S.IP.,M.Si, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi Manado dan pengurus AIPI Manado bahwa Pemilu 2019 yang nyaris menelan anggaran pembiayaan pemilu sebesar 30 triliun perlu mendapat perhatian penting. Dimana produk pemilu tahun ini dibagian yang lain, belum bisa menunjukan hasil maksimal.

”Banyak caleg yang terpilih, dinilai publik tidak memiliki kapasitas yang layak sebagai penyelengara negara. Sebagian besar yang terpilih adalah para calon yang memiliki modal yang banyak serta terikat polotik kekerbatan dengan penguasa-pengurus di daerah,” ujar Liando yang juga pengamat politik Sulawesi Utara ini, Rabu (7/8/2019).

Lanjut disampaikannya, memang hak semua warga negara untuk menjadi anggota DPRD namun yang dinkuatirkan merka justru akan menjadi beban negara. Pengeluaran negara akan terkuras, tapi kontribusi mereka masih sangat di ragukan. Kebanyakan yang terpilih tidak memiliki pengalaman kepemimpinan sehingga sulit diharapkan bisa berkontribusi. Beberapa kelemahan yang di dapati pada pemilu 2019.

Pertama regulasi pemilu yakni UU 7 tahun 2017 mengandung banyak sekali kelemahan. Terlalu banyak pasal yang melahirkan Multi tafsir dan sulit di implementasikan. Dan bukti yang paling nyata adalah beberapa pasal yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui proses judicial review.

Kedua, kinerja partsi politik yang beluk optimal. Sebagian besar parpol tidsk menjalankan fungsi rekrutmen yang tersistematis namun yang dilakukan adalah mencalonkan mereka yang hanya kuat dari sisi finansial dsn faktor kedekatan dengan penguass lokal. Padahal UU 2 tahun 2011 tentang parpol menyebutkan bahwa tugas parpol itu melakukan fungsi rekrutmen secara sistematis. Tidak dilakukan hanya menjelang pencaloan.

Ketiga, kecenderungan pemilih masih sangat pragmatis. Mereka memilih calon kerap mengabaikan sisi kualitas tapi lebih terpengaruh pada politik uang atauoun politik aliran. Pendidikan politik pemilih sebagian besar masih buruk.

Keempat, kinerja penyelenggata pemilu yang masih melahirkan banyak catatan. Sebagian di laporkan ke DKPP kemudian mendapatkan sanksi. Karena terbukti melakukan pelanggaran. Pada Pilkada 2020, 4 hal ini harus di benahi agar Pilkada makin berkualitas. (*/Amas)

iklan1
iklan1