GTI Sulut Soroti Proses Pelantikan Elly Lasut

Risat Sanger (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Polemik pelantikan Bupati Talaud terpilih Elly Lasut terus ramai dibincangkan warga Sulawesi Utara (Sulut). Bahkan isu yang santer terdengar, Elly dijegal pihak pemerintah Provinsi Sulut. Surat Keputusan (SK) E2L sapaan akrab Elly belum dikeluarkan Mendagri, hal ini mendapat tanggapan dari Ketua Garda Tipikor Indonesia (GTI) Risat Sanger.

Menurut Risat yang juga Alumnus FISPOL Unsrat Manado ini, Elly Lasut diduga kuat memobilisasi masyarakat Talaud untuk memprotes Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) melalui unjuk rasa. Kemudian, apa yang dilakukan Pemprov Sulut dikatakannya sudahlah tepat.

”Kami (GTI) melihat dari sisi politik hukum sehingga menurut kami apa yang dilakukan Pemprov Sulut itu sebagai bentuk taat akan hukum. Sekarang kami meminta masyarakat untuk teduh menunggu, jangan ikut tersulut emosi atau terprovokasi isu,” ujar Risat saat memberikan keterangan pers Rabu (7/8/2019).

Aktivis vokal itu menilai masyarakat Talaud tidak juga harus ‘habis-habisan’ membela Elly Lasut yang pernah divonis penjara akibat kasus korupsi.

”Selain itu dari sisi manajerial keuangan daerah saat menjabat Bupati dari tahun 2006, BPK memberi opini disclaimer lebih dari satu kali. Sementara perubahannya pun hanya sampai pada opini tidak wajar,” kata Risat tegas.

Ditambahkannya lagi bahwa Elly Lasut telah tersandung sejumlah persoalan korupsi di antaranya SPPD fiktif, dan gerakan orang tua asuh.

”Untuk itu kami minta sekali lagi sudahi upaya penggerakan massa. Bila tidak direspon baik maka kami juga akan menggerakan massa kami untuk menghalangi upaya mereka itu,” tukas Risat.

Tidak hanya itu, berkaitan dengan beredarnya petisi masyarakat yang diperkirakan dari hasil ide pendukung Elly Lasut, kata Risat, pihaknya melihat ada upaya menggerakan massa. (*/Redaksi)

iklan1
iklan1