Di Ujung Pengabdian, LIANDO Warning DPRD Manado

DR Ferry Daud Liando (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Sering terjadi berbagai polemik setelah proses panjang perjalanan pengabdian pada masyarakat dari para wakil rakyat, maka diperlukan kewaspadaan dan sikap hati-hati. Hal itu, ternyata mendapat perhatian akademisi dan pengamat politik Sulawesi Utara (Sulut), DR Ferry Daud Liando, S.IP.,M.Si, saat diwawancarai Suluttoday.com, Senin (12/8/2019) mengingatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado agar selektif dalam pengambilan kebijakan.

”Periodisasi DPRD Manado sudah berakhir. Mohon ditekankan tidak boleh lagi buat kebijakan-kebijakan strategis dan tidak boleh lagi melakukan perjalanan dinas atau studi banding. Hak keuangan DPRD juga harus di berhentikan, walaupun DPRD baru hasil pemilu 2019 belum di lantik,” ujar Liando dosen dan pelopor jurusan Kepemiluan Pascasarjana Unsrat Manado ini.

Argumentasi tersebut, lanjut Liando dengan membeberkan sejumlah acuan regulasi berupa Undang-Undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3), bahwa tidak diatur adanya perpanjangan masa jabatan anggota MPR, DPR, DPRD dan DPD. Makanya, sambung Liando, harus di isi dan tidak boleh ada kekosongan.

”Namun untuk mengantisipasi itu, ada aturan yang bisa menjadi dasar hukum jika masa jabatan berakhir namun belum ada pelantikan. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, masa jabatan anggota DPRD adalah 5 tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji,” tegas Liando menutup. (*/Amas)

iklan1
iklan1