Archive for: September 2019

Mematahkan Arus Pemikiran Islamofobia di Indonesia

Bung Amas (FOTO Suluttoday.com)

KADANG kala kita menjadi bid’ah dalam beragama. Kita terkungkung pada keterjebakan pikiran sendiri sehingga begitu prematurnya kita menyimpulkan sesuatu. Terutama dalam konteks pandangan agama. Istilah radikal, teroris, fanatik, bahkan kafir sering kita gunakan untuk malabelkan atau menyematkan ke orang lain. Padahal, yang kita lakukan itu fatal. Mengancam kerukunan, kebersamaan dan sikap tak beragama.

Bid’ah yaitu perbuatan yang dikerjakan tidak berdasarkan contoh sebelumnya. Dalam istilah linguistik dapat diartikan seperti adanya inovasi, pembaruan atau doktrin yang sejatinya tidak penting-penting amat dalam beragama. Hasilnya, lahirlah pemikiran seperti Islamophobia atau Kristenophobia. Istilah ini cukup mendunia, dimana Islamophobia yakni rasa takut dan kebencian seseorang atau sekelompok orang kepada Islam. Mereka yang memiliki ketakutan tak beralasan.

Ambil saja contoh soal Islamophobia. Tidak semua, tapi ada segelintir kita yang khawatir berlebihan bila muncul penganut Islam yang taat beribadah kemudian menerapkan syariat Islam. Hidup disiplin dan mengikuti anjuran-anjuran agama, padahal makin taat seseorang terhadap Tuhannya, membuat ia menjauh dari hal-hal yang membawa mudharat.

Dalam keyakinan beragama, semua umat pemeluk agama apapun yang betul-betul sholeh ‘hamba Tuhan’ meyakini bahwa pilihan beragamanya atau hubungan vertikalnya lebih baik. Kalau dalam Islam kita mengenal istilah Tauhid. Dari relasi itu mengharuskan para pemeluk agama tidak saling sibuk dengan urusan agama lain. Melainkan, fokus menjalankan perintah agamanya masing-masing. Tidak perlu takut. Bahkan, kita harus berlomba-lomba untuk berbuat baik.

Al-qur’an misalkan sudah menguraikan dan memberi tuntunan bagi umatnya bahwa ‘Lakum dinukum waliyadiin’ atau bagimu agamamu, bagikulah agamaku (Q.S Al-Kafirun : 6). Artinya, dalam konsep keyakinan, kita meyakini kebenaran atas apa yang kita sembah masing-masing. Sehingga demikian menjadi tidak penting kita saling mengusik antar pemeluk agama.

Ajaran agama lain juga setidaknya mengajarkan soal kebaikan-kebaikan. Kesolehan sosial, ketaatan beragama, menghargai keberagaman, toleran dan menyeru kepada kebaikan, melawan kemungkaran atau kemaksiatan merupakan esensi beragama. Bila umat beragama memahami domain tersebut, kerukunan kebahagiaan, ketertiban, rahmat Tuhan akan selalu mengarahkan kita dengan takdir kita masing-masing.

Pemikiran kerdil yang dipicu atas kekurangan pengetahuan, sentiment, sinisme atau salah kaprah pasti tak akan tumbuh dibenak kita. Ketika masih ada rasa dengki kita terhadap penganut agama lain yang loyal beragama, berarti kita sebetulnya belum menjadi penganut agama yang baik. Kita masih saja terganggu melihat pemeluk agama lain beribadah, berarti pola pikir kita yang perlu dikoreksi. Dalam relasi sosial, keberagaman itu harus pula kita kedepankan.

Tidaklah benar bila satu agam Berjaya lantas pemeluk agama lain diganggu, disingkirkan atau dibinasakan. Sejarah telah secara telanjang menjelaskan itu. Lihat kiprah Nabi Muhammad SAW sebagai teladan umat Islam yang saat itu memimpin kaum muhajirin dan anshar dengan Piagam Madinanya. Manakala umat beragama yang ada di Indonesia menjadi taat beribadah, yang kita dapatkan adalah ketentraman dan ketenangan.

Permusuhan, saling fitnah, pelarangan dibangunnya rumah ibadah dan pembubaran ibadah agama tertentu tak akan lagi kita temui. Pemikiran tentang tiap agama mengajarkan hal-hal inklusif perlu kiranya dihidupkan, jangan dinafikkan atau disimpan itu. Islamophobia dan kristenophobia termasuk kampanye menyesatkan. Propaganda yang membuat kita saling bermusuhan antara pemeluk agama.

Berarti penting kita membangun kesadaran agar membentengi arus pemikiran itu. Karena bila kekhawatiran yang berlebihan itu menjadi bibit produktif yang dicangkokkah ke pikiran masyarakat kita, yakinlah masyarakat Indonesia dengan mudah dibenturkan. Salah satu tantangan pemerintahan Jokowi di periode keduanya ini diantaranya adalah menghentikan phobia tersebut.

Kalau ditanya satu persatu soal pemahaman kemajemukan dan pengakuan atas perbedaan, kita pasti mengaku semua paling mengagumi atau berada didepan membela keberagaman. Itu telah tuntas sebetulnya. Yang menjadi tugas kita adalah menumbuhkan kesadaran beragama. Karena jangan-jangan kriminalitas, kerusuhan dan konflik sosial yang terjadi disebabkan kita kurang taat menjalankan perintah-perintah agama?. Layak kiranya kita periksa kecurigaan atas itu.

Berdirilah menjadi generasi yang mencerahkan pikiran kita masing-masing. Sebelum menjadi lilin yang membakar dirinya guna menerangi lingkungan sekitar, kita perlu penyucikan pikiran sendiri. Bertanya pada diri sendiri bahwa kita telah rela terhadap adanya keberagaman atau belum?. Kalau merasa sudah rela, berarti tidak perlu mempolemikkan perbedaan keyakinan beragama tiap-tiap diantara kita. Tidak ada lagi Islamophobia atau Kristenophobia.

Mari kita kembali menuju area wisata beragama. Menjernihkan pikrian, mencerahkan ingatan dan menjadi pemberi kabar kebaikan. Kalau Niccolo Machiavelli dalam buku Diskursus menyuarakan tentang kebebasan ‘bila Negara dalam bahaya, warga Negara yang baik harus berbakti atas nama moralitas tertinggi’. Bermula dari ia membandingkan kebajikan masyarakat pagan (paganisme) perihal kewarganegaraan dengan standar pribadi dan religius Kristiani.

Setidaknya kita warga Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat merestorasi kesadaran melalui ketaatan beragama pula. Intisari yang luar biasa, perlu diambil dari buku Machiavelli itu. Dari taat beragama kita pasti lebih disiplin, takut korupsi, takut maker, takut berdusta, takut menyalahgunakan kekuasaan, takut berhutang, takut mengobral janji yang tak mampu ditepati dan seterusnya.

Merujuk pada pendapat Emha Ainun Najib, seorang seniman dan budayawan Indonesia bahwa agama itu diajarkan kepada manusia agar ia memiliki pengetahuan dan kesanggupan untuk menata hidup, menata diri, dan menata alam, menata sejarah, kebudayaan, sampai politik. Melalui pemahaman itu, maka kalau kita istiqomah menjadi pemeluk agama tentu segala urusan keduniaan tersebut menjadi lancar diwujudkan. Tanpa ada lagi permasalahan berarti.

Perlu direinterpretasi dimana bila ada salah satu penganut agama tertentu melakukan praktek terorisme atau maker, yang salah bukanlah agamanya. Melainkan person yang melakukan tindakan tercela tersebut. Nah, sekarang mulai bergeser, publik malah ramai-ramai menghakimi bahwa seolah-olah atas kejadian itu yang salah adalah agama tertentu. Nauzubillahi min zalik. [***]

 

_________________________

Penulis : Bung Amas

HAKLI Sulut Peringati Hari Kesehatan Lingkungan, Gubernur Olly Berikan Support

Foto bersama pengurus HAKLI Sulut dan pemprov (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Peringati Hari Kesehatan Lingkungan se-Dunia Tahun 2019 juga digelar Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Jumat (27/7/2019). Kegiatan ini diikuti ratusan anggota dan pengurus HAKLI Sulut.

Ketua HAKLI Sulut, Tony K. Timpua, S.Pd., M.Kes. didampingi Sekretaris Machel R. Singkoh, AMKL.,SE, memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang telah mendukung kegiatan tersebut. Pihaknya berharap HAKLI Sulut terus kompak dalam menjalankan tugas-tugas organisasi serta berkontribusi untuk daerah.

”Kami memberi apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih yang tulus kepada Gubernur Sulwesi Utara Bapak Olly Dondokambey, SE bersama Wakil Gubernur Sulawesi Utara Bapak Drs. Steven O. E. Kandouw, serta seluruh jajaran Pemprov Sulut yang mendukung sepenuhnya kegiatan ini. Semoga kami juga terus berkontribusi untuk daerah Nyiur Melambai tercinta, kompak selalu,” ujar Timpua.

Kegiatan yang bertempat di Ruangan C. J. Rantung Kantor Gubernur Sulawesi Utara itu berlangsung tertib. Kurang lebih 360 orang Ahli Kesehatan Lingkungan yang tergabung dalam organisasi profesi Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara yang ikut hadir.

Adapun Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE. diwakili oleh Kepala BPKAD Sulut Jeffry Korengkeng, SH, M.Si menyampaikan sambutan serta dukungan penuh. Turut hadir pula Pengurus Pusat HAKLI yg diwakili oleh Prof. DR. H. Arif Sumantri, SKM., M.Kes., POLTEKKES Manado yang diwakili DR. Drs. Agus Rokot, S.Pd., M.Kes. Setelah Acara Pokok, dilanjutkan Seminar Nasional dan Workshop dgn Narasumber Prof. Dr. H. Arif Sumantri, SKM., M.Kes. & Dr. Drs. Sgus Rokot, S.Pd., M.Kes. (*/Redaksi)

Bergentayangannya Hantu-Hantu Demokrasi Jelang Pilkada

Bung Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

ADA kanal dan ranjau yang dipasang menjadi tumpuan budak kekuasaan. Bagi mereka yang memandang kekuasaan adalah amanah, pasti takut berbuat curang dalam agenda pemenangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Berbeda bagi mereka yang dikuasai nafsu birahi politik meraih kekuasaan, segala cara dilakukan. Berhati-hatilah, masyarakat perlu dibentengi dengan pendidikan politik.

Agar masyarakat tidak terjebak dengan skenario para bandit dalam politik. Hantu-hantu demokrasi yang membuat riuh aktivitas sosial sebaiknya perlu dikenali. Memang ada hantu demokrasi, tak bisa diabaikan kehadiran mereka karena praktek politik yang sedikit liberal. Kemunculannya yang musiman itu bisa berwujud lembaga dan personal. Sasaran mereka utamanya kepada para calon pemimpin, agen kepentingan, pusat kekuasaan, ‘tempat yang membawa manfaat’. Termasuk figur yang berencana maju di Pilkada tentunya, dengan menawarkan jasa, kelompok hantu-hantu demokrasi ini akan beraksi.

Hantu demokrasi juga merupakan konsekuensi dari kita berdemokrasi memang. Karena semangatnya disandarkan pada keberagaman dan kebebasan berekspresi. Semua orang punya hak yang sama dalam peran-peran publik, sejauh tidak menabrak aturan. Di Provinsi Sulawesi Utara sendiri tahun 2020 akan dihelat Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati serta Walikota, tentu secara paket mekanisme pemilihannya.

Sekedar sebagai pengingat, momentum Pemilu atau Pilkada bukanlah pesta. Melainkan hajatan penting yang bersifat semesta. Kalau memaknai Pilkada sekedar pesta, maka kita kebanyakan akan hura-hura, dan boleh jadi berbuah huru-hara karena banyak orang mabuk, biasanya. Sebagai hajatan istimewa, maka Pilkada diharapkan dapat melahirkan pemimpin yang amanah kepada masyarakat. Berdiri diatas kepentingan semua golongan.

Dalam Pilkada juga tentu kita akan berjumpa dengan segala macam perilaku masyarakat. Salah satu yang unik dan santer kita temui ialah ‘manusia hibrida’. Cir-cirinya yaitu mereka yang mempunyai penyatuan sikap ‘gelap dan terang’. Agen ganda, bermuka dua dan istila lain yang sering disematkan kepada mereka. Konspirasi sikap baik, serta buruk ‘bersetubuh’, hasilnya kita menjadi sukar memilah dan memisahkan.

Manusia model ini kebanyakan gamang, hilang identitas dan prinsipnya dalam berpolitik. Mereka tak segan-segan menggadaikan idealisme, menjual informasi dan kapasitas guna meraup keuntungan. Bagi mereka kemajuan atau kemaslahatan bersama hanyalah fiktif, hanya sekedar jualan dalam politik. Kita pun patut mewaspadai adanya kemenangan kelompok yang mengkultuskan kecerdasan buatan (intelegensi artifisial).

Sistem kecerdasan mesin ini berpotensi besar menerapkan praktek curang disaat Pelkada. Rekayasa dilakukan dengan sistem kontrol yang tinggi, sehingga sulit terdeteksi, kemudian mereka mudah mengutak-atik kemenangan. Jadi kemampuan instrumen yang cukup berperan memenangkan pertarungan politik.

Tampilan hantu demokrasi juga bisa berupa praktek bully di media sosial, memproduksi hoax, menyerang privasi orang lain. Adanya akun Facebook bodong (anonim), prodak berita abal-abal yang semuanya bertujuan menggiring opini publik. Jika arus, bahkan badai ‘rekayasa’ tak mampu dibendung, maka konflik politik mencuat. Hal ini yang berimplikasi pada konflik horizontal, terjadinya polarisasi ditengah tatanan sosial masyarakat.

Model lain dari hantu demokrasi ialah kehadiran lembaga-lembaga konsultan politik dan survey yang bekerja hanya mengutamakan kemenangan, lalu menafikan standart ilmiah dan kebenaran faktual. Obsesi menang boleh saja, tapi kalau tidak ditopang dengan potensi yang mumpuni, bagai bermimpin di siang bolong. Mengambil jalan pintas menghalalkan segala cara dalam politik merupakan potret pecundang, bukan petarung.

Praktek bercermin sudah diadopsi melalui tata cara berpolitik dari para politisi lokal, atas tingkah laku politisi di pusat. Dengan standart tinggi para politisi Nasional mempelihatkan kemenangan yang umumnya ditandai dengan penguasaan modal financial, sebetulnya ikut menggerus solidaritas masyarakat. Atas godaan uang, kebanyakan masyarakat berhadap-hadapan dalam politik. Sebelumnya berkawan, namun saat Pilkada berlawanan.

Kedepan persaudaraan itu dikukuhkan, melalui contoh teladan yang baik dari politisi. Kalau politisinya tidak rukun, masyarakat tentu mengikuti yang mereka idolakan itu, mereka menjadi penyembah kekacauan. Tantangan kita yang harus diperbaiki adalah masuk bercokolnya agen hantu-hatu demokrasi yang sering memporak-porandakan kebersamaan masyarakat. Ciptakan benteng soliditas yang kuat ditengah masyarakat agar tidak mudah dihantam ombak provokasi akibat politik.

Mereka kelompok ‘hantu demokrasi’ ini sering kali melakukan pra kondisi, membangun citra, membangun bargaining lalu menyasar pasien atau siapa yang akan didekati. Targetnya tentu untuk kepentingan diri sendiri dan kelompok. Kalau miliki visi yang sama, mereka menyatu dan tidak berkonfrontasi. Sebaliknya, jika berbeda haluan mereka tak segan-segan melakukan character assassination. Merke berkawan secara profesional. Mengenali mereka itu penting untuk ukuran seorang politisi agar tidak panik lagi ketika bertemu. [***]

 

 

——————————-

Oleh : Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Manado

 

Aktivis Lintas Generasi Ramai-Ramai Kecam Sekwan Sulut

Antusiasnya mahasiswa Sulut saat menggelar aksi (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Kecaman publik terhadap oknum Sekretaris DPRD Sulut kian kencang. Tindakan represif yang dilakukan oleh salah satu oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor DPRD Sulut memantik reaksi publik. Sejumlah kalangan menilai bahwa perbuatan oknum ASN tersebut harus segera diproses secara hukum. Bahkan didesak untuk dicopot dari jabatannya.

Dalam video yang sempat viral itu terpantau jelas bahwa salah satu mahasiswa mendapatkan pukulan keras dari Sekretaris Dewan (Sekwan) Sulut, Bartolomeus Mononutu. Beruntung insiden tersebut tak berlangsung lama. Meski begitu, hal itu memantik reaksi publik. Ketua Umum (Ketum) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Manado, Iman Karim ikut angkat bicara.

Menurutnya, sikap HMI Manado masih dalam proses pengkajian sekaligus memperkuat data yang dimiliki. Iman menambahkan, setelah tahapan itu rampung, barulah ditempuh dengan jalur hukum, karena negara ini mengajarkan kita untuk taat pada koridor hukum.

“Dari HMI akan meminta pertanggung jawaban dari pihak Sekwan. Segera mundur dari jabatan yang dia miliki sekarang, karena tidak melambangkan demokrasi yang baik,” kata Iman, kemarin.

Lanjut mahasiswa Alumni Fakultas Hukum Unsrat itu, pihaknya akan terus menggalang massa untuk turun aksi menuntut keadilan sembari menyiapkan bukti sebagaimana agenda yang akan diproses secara hukum.

“Sangat menyayangkan terjadinya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum Sekwan. Dia tidak mencotohkan perbuatan yang baik dan tidak mencontohkan sebagai panutan atau orang tua dari mahasiswa yang ingin memberikan aspirasi, sedangkan sangat jelas negara melindungi rakyatnya dalam memberikan aspirasi di muka umum,” tuturnya.

Terpisah, Allan Sinyo Parinusa melalui akun facebooknya mendesak agar oknum Sekwan yang telah melakukan tindakan anarkis segera bertanggung jawab.

“Pak Sekwan yang terhormat silahkan anda mempertanggung jawabkan apa yang anda lakukan pada saat mengamankan pendemo (terekam kamera wartawan). Kalau tidak anda akan menerima kunjungan lagi, dan kami ingin menyaksikan kembali tangan besi anda,” kuncinya.

Ribuan mahasiswa saat berunjung rasa di kantor DPRD Sulut (FOTO Ist)

Komite Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Demokratik (PRD) Sulut, Jim R Tindi mengecam keras tindakan aparat dan oknum ASN dalam menyikapi aksi mahasiswa. Menurut Tindi, sejak kran demokrasi terbuka luas oleh gerakan mahasiswa 98, maka hak kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum adalah milik setiap warga negara.

“Aksi Mahasiswa Sulawesi Utara pada tanggal 25 September 2019 kemarin adalah murni gerakan moral dalam menolak RUU KPK, RUU KUHP, dan beberapa Rancangan Undang-undang yang tak selaras dengan napas reformasi. Mohon ditindak tegas diberi sanksi yang sepadan,” ujar Tindi.

Dia pun mengecam tindakan anarkis yang dilakukan aparat terhadap para mahasiswa. “Mendesak agar aparat mengusut tuntas oknum Sekwan Sulut yang melakukan pemukulan terhadap mahasiswa, karena ini merupakan tindakan barbar yang tak layak di lakukan oleh seorang pegawai eselon 2,” bebernya.

Anggota DPRD Sulut, Nick Lomban menyesalkan bahwa aksi tersebut terjadi tindakan represif. Menurutnya, dalam kesempatan yang lain peristiwa semacam ini tidak terulang.

“Saya pribadi tidak menyetujui tindakan represif, tapi saya maklumi karena saat itu sudah jadi chaos,” tuturnya.

Dia pun berharap kedepan harus kita hindari tindakan – tindakan represif. “Yang bisa kita lakukan ini pelajaran bahwa kedepan menjaga kondusifitas, biar kedepan baik pemdemo maupun aparat itu terluka,” kuncinya.

Sementara itu, koran ini melakukan upaya konfirmasi kepada Sekwan Deprov Sulut, Bartolomeus Mononutu, dirinya enggang memberikan komentar. Untuk diketahui, ribuan mahasiswa menduduki gedung DPRD Sulut, Rabu (25/9), kemarin, mendesak membatalkan Rancangan Undang – Undang (RUU) KPK dan RUU KHUP.

Awalnya, massa aksi yang tergabung dari keluarga besar IAIN Manado lebih dulu menduduki gedung cengkih, tak berselang lama, ribuan massa aksi yang tergabung dalam organisasi Cipayung plus, yakni GMKI, PMII, LMND, Pembebasan, KMHDI, KAMMI, dan PMKRI, serta organisasi mahasiswa (Ormawa) Unsrat dan Politeknik Manado, tiba di gedung DPRD. (*/Redaksi)

Gagola: PKB Germita adalah Mitra Pemerintah

Kegiatan konsultasi PKB Germita (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Keberadaan Pria Kaum Bapa Sinode Gereja Masehi Injili Talaud (PKB Germita) merupakan mitra dalam pelaksanaan pembangunan yang dijalankan pemerintah. Hal tersebut disampaikan Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey yang diwakili Kepala Pengelola Perbatasan Daerah, Djemmy Gagola Jumat (27/09/2019), saat rapat konsultasi tahunan di salah satu hotel di Kota Manado.

“PKB Germita adalah mitra pemerintah,” ujarnya.

Untuk itu, Gagola meminta PKB Germita dapat semakin cerdas, bijak, responsif dan proaktif. Dalam kesempatan tersebut, Gagola menitipkan pesan dari Gubernur Sulut, Olly Dondokambey kepada seluruh peserta konsultasi adalah PKB Germita untuk dapat membawa perubahan dan pembaharuan.

Dalam kegiatan selama 3 hari tersebut turut dihadiri oleh Ketua BPH Sinode Germita, Pdt DR Arnold Abbas, dan Ketua PKB Germita, Pnt Melkison Saweduling.(cat)

iklan1