Urgensi Pembangunan Berbasis Kependudukan

Boy Paparang (FOTO Suluttoday.com)

PADA medio, Senin 26 Agustus 2019 media-media di Indonesia baik media mainstream maupun media daring (online) di Penuhi pemberitaan pengumuman pindah Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur oleh presiden republik Indonesia Bapak Ir. H. Joko Widodo, sedangkan alasan yang paling mendasar pemindahan Ibu Kota negara Adalah Pertama beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat pedagangan, dan pusat jasa.

Kedua, beban Pulau Jawa semakin berat dengan penduduk 150 juta atau 54% dari total penduduk Indonesia. Kemudian, 58% PDB ekonomi Indonesia ada di Pulau Jawa. Dari ketiga alasan ini dapat di simpulkan bahwa pada saat ini Indonesia Tengah megalami persoalan pengendalian dan pengelolaan masalah kependudukan yang cukup serius.

Sulawesi utara Sendiri merupakan salah satu daerah yang paling terdampak dari berpindahnya ibu kota negara ke wilayah Kalimantan Timur, hal ini dapat di lihat ketika Kota manado di tetapkan sebagi salah satu kota metropolitan baru, sebagaimana di ketahui sebuah kota metropolitan memiliki standard penduduk berjumlah satu juta Orang. Hal ini tentunya tidak terlepas dari upaya yang di lakukan ODSK dalam membawa Sulawesi utara melakukan lompatan-lompatan Kemajuan baik dalam sector pembangunan Infrastruktur,Pariwisata, industry maupun ekonomi serta sector-sektor.

Namun kita ketahui bersama, kedepan tentunya juga Sulawesi utara terlebih khususnya kota manado akan menghadapi permasalahan yang lazim di hadapi oleh kota-kota metropolitan, utamanya masalah demografi/kependudukan yang di dalamnya adalah Laju Pertumbuhan penduduk yang begitu cepat yang di sebabkan Oleh Angka Fertilitas (kelahiran) yang tidak sebanding dengan angka mortalitas dimana penduduk Sulawesi Utara Memiliki Angka Harapan Hidup yang terus bertambah dari tahun ke Tahun.

Selanjutnya dengan kemajuan teknologi komunikasi, informasi dan transportasi angka Urbanisasi di Kota Manado dan sekitarnya akan meningkat tajam hal ini di sebabkan mindset masyarakat yang berharap akan ada perbaikan nasib dari pesatnya tumbuh perekonomian kota, hal ini tentunya harus segera di antisipasi dengan menerbitkan regulasi pada tingkatan daerah secara tegas dalam mengatur urbanisasi.

Yang kemungkinan akan terjadi secara besar-besaran dan bukan tidak mungkin tidak akan terkontrol lagi, selanjutnya hal ini akan memungkinkan timbulnya potensi konflik sosial perkotaan (Perebutan Lahan/hunian, perusakan lingkungan,Kesenjangan Sosial, Tenaga Kerja, pendidikan, prostitusi hingga penyalahgunaan Obat-obatan terlarang) potensi konflik ini jika tidak di lakukan langkah-langkah prefentiv akan menjadi konflik nyata di Sulawesi utara terlebih khusus kota manado yang akan menjadi kota metropolitan nanti.

Langkah-langkah preventif yang perlu di ambil misalnya dalam mengantisipasi perebutan lahan/hunian dan perusakan lingkungan, perlu di rumuskannnya perda yang mengatur tentang standard pembuatan hunian maupun penataan ruang misalnya di haruskan adanya standard baku Persentasi lahan Hijau di setiap Lingkungan/Kelurahan untuk mendukung gerakan pencegahan Global warming serta pengelolaan sampah yang terintegrasi secara modern, demi juga menjaga kelestarian taman laut Bunaken yang menjadi Objek Wisata unggulan Sulawesi Utara.

Demikian juga potensi potensi Konflik Kesenjangan Sosial, pendidikan, Tenaga Kerja hingga penyalahgunaan Obat-obatan terlarang yang kemungkinan besar akan di Hadapi masyarakat Sulawesi Utara, Misalnya dalam mengantisipasi terjadinya Kesenjangan Sosial di Kota, perlu adanya Edukasi masyarakat dalam mengembangkan Potensi di Daerah masing masing agar masyarakat desa tidak berbondong-bondong melakukan Urbanisasi Ke kota, dalam bidang pedidikan perlu adanya Pemetaan Potensi pengembangan wilayah.

Misalnya pembangunan Universitas-universitas yang focus pengembangan Ilmunya Menitik beratkan pada Potensi yang ada di masing-masing Daerah, atau bahkan Potensi yang sudah di miliki Sulawesi utara seperti Universitas sam Ratulangi yang telah menempati ranking ke 27 dari seluruh Indonesia, semestinya ada Pembagian Lokasi Kampus(Fakultas) misalnya Fakultas Perikanan di Pindahkan ke wilayah Nusa Utara agar masyarakat boleh memiliki SDM yang mumpuni dalam mengelolah Perikanan, pun demikian dengan Fakultas Pertanian dan fakultas Peternakan dapat di Konsentrasikan di Wilayah Bolaang Mongondow agar SDM untuk mengelolah potensi di Wilayah Bolaang mongondow.

Pun demikian juga langka antisipatif perlu adanya pembangunan pusat-pusat pengembangan Kreatifitas kaum Milenial dan Pusat konseling di setiap kabupaten kota yang ada di wilayah Provinsi, agar pola pergaulan milenial yang merupakan bagian dari era Bonus demografi boleh memiliki asas manfaat yang maksimal. Mengingat Kebijakan untuk memanfaatan bonus demografi terletak di luar kebijakan kependudukan (Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi) maka Upaya-upaya peningkatan kualitas penduduk (baik fisik maupun non fisik/infrastruktur penunjang) perlu diperluaskan dan ditingkatkan.

Perlu perhatian khusus terhadap upaya-upaya perbaikan dan peningkatan terkait dengan variabel-variabel pembentuk Index Pembangunan Manusia (Kesehatasn, Pendidikan dan Ekonomi). Upaya-upaya konkrit ini sudah sangat urgent untuk di maksimalkan pelaksanaannya dengan cara menyatukan persepsi tentang Pembangunan Berbasis Kependudukan melaui Grand Design Kependudukan Kabupaten Kota yang berkesesuian dengan Grand Design Kependudukan yang ada di Pemerintah Provinsi. [***]

 

 

__________________

Penulis : Boy Paparang, S.IP, Ketua Koalisi Muda Kependudukan Sulawesi Utara

iklan1
iklan1