Black Hole Demokrasi, Merintis Jalan Menuju Kesejahteraan

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

DEMOKRASI yang kita anut merupakan pilihan terbaik dari berbagai sistem pemerintahan. Dimana kita mengandalkan Pemilu sebagai tahapan seleksi kepemimpinan. Hal ini yang berbeda dari sistem monarki atau kerajaan yang meletakkan praktek pergantian kepemimpinan melalui garis keturunan. Dalam sistem demokrasi kita tidak mengenal politik dinasti, melainkan politik inklusif. Yang memberi ruang proporsional dan setara kepada rakyat.

Seperti itu pula demokrasi, berbeda dengan sistem pemerintahan otokrasi dan oligarki, yang kekuasaannya dipegang satu orang. Begitu pula Negara yang kekuasaan politiknya dipegang oleh kelompok elit kecil dari rakyat. Demokrasi ini kita nilai begitu sempurna dan terbaik, karena sistem pemerintahannya dibentuk berdasarkan kekuasaan rakyat. Kedaulatan rakyat menjadi elemen paling utama yang memboboti kehidupan bernegara.

Salah satu pilar demokrasi yang kita kenal yaitu dengan istilah Trias politica, yang terdiri dari kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kemudian, secara tegas Negara kita yang bernama Indonesia ini menganut sistem pemerintahan presidensial. Menurut Yudi Latief, Ph.D pengamat politik, sistem presidensial akan berjalan efektif apabila pemimpinnya memiliki jiwa visioner. Selanjutnya, diperkuat check and balance dari parlemen atau legislatif.

Permasalahan kita yang sering dikeluhkan dalam perjalanan membangun pemerintahan ialah terjadinya mis-manajement ketika mewujudkan kiblat pembangunan. Skala prioritas yang terdeskripsi melalui janji politik, peta jalan, penyusunan visi misi calon Presiden yang kemudian terpilih, juga tidak secara komprehensif dilaksanakan. Komitmen untuk menerapkan apa yang dijanjikan pemimpin kepada rakyat rupanya kini perlu digugat. Kita pertanyakan dengan tujuan agar ikrar pembangunan dijalankan secara murni dan konsekuen.

Mari kita tengok sederet penyakit berbahaya demokrasi yang menggerogoti sistem kita diantaranya karena terbukanya arus globalisasi. Arah Demokrasi Pancasila nyaris berubah haluan menjadi Demokrasi Liberal yang cenderung tak memberi batas kepastian dalam pergaulan Internasional. Baik melalui interaksi ekonomi, politik luar negeri bebas aktif, dan masuknya paham barat yang tanpa disadari mulai merubah cara berfikir masyarakat Indonesia.

Dapatlah kita sebut black hole atau lubang hitam demokrasi yang lebih mengakomodasi pihak-pihak yang mempunyai modal besar dalam pertarungan politik, menjadi ancaman bagi masa depan demokrasi. Lubang gelap itu bisa kita saksikan pula dalam politik pasar bebas, konspirasi kepentingan, praktek infiltrasi kebudayaan. Menyusutnya nilai-nilai pendidikan profetik, mengedepankan intelektualitas, mengabaikan aspek lain. Demokrasi jangan pula ditafsir sebatas kebebasan bersaing, absolut, dan mengutamakan modernitas, lantas kita hampir lupa sehingga mengabaikan nilai luhur, kearifan serta humanisme.

Bisa pula lubang gelap demokrasi yang penuh jebakan itu ancaman. Rakyat kita masih memerlukan edukasi atau literasi politik, agar masyarakat diselamatkan dari ancaman kebodohan. Agar diantisipasi, detak nadi peradaban demokrasi ini terus bergerak, kita bukan bertugas menyumbatnya. Apalagi mengakali, melakukan sabotase terhadap siklus demokrasi dengan niat buruk, melainkan mengarahkan demokrasi menuju pada orientasi kebaikan. Jika demokrasi dalam bahaya, otomatis rakyat menjadi korban, Negara Indonesia menjadi menurun martabatnya bahkan berlahan punah.

Pasar bebas politik memang realitas yang kita saksikan. Namun bukan anugerah terindah dan takdir yang harus diterima secara pasrah, dapatkan pemerintah kita menutup beberapa senti saja persaingan global. Pemerintah Indonesia bertugas menyaring manfaat dan mudharat manakala masyarakatnya  belum benar-benar siap dalam segala aspek berkompetisi, menerima budaya import.

Praktek politik kita saat ini sudah sangt liberal, partai politik membuka pintu yang cukup luas kepada pihak yang dianggap menguntungkan partai untuk diakomodir. Lalu tanpa sadar menggeser para kader partai. Kaderisasi internal seolah tak bernilai, mereka figur-figur public dadakan, hasil rekayasa mendapatkan tempat yang istimewa karena memiliki modal besar. Lubang hitam demokrasi itu mengintai perjalanan demokrasi kita.

Salah melangkah demokrasi akan mati. Artinya, demokra hanya tinggal nama. Jasadnya saja terlihat, tapi jiwanya menghilang. Demokrasi menjadi mati rasa, sekedar ritual yang tidak bernilai bagi masyarakat. Itulah sebabnya, kondisi demokrasi perlu dimedical check-up. Pemeriksanaan kesehatan secara menyeluru agar kita dapat mendeteksi dan mengukur sejauh mana kesehatan demokrasi kita. Kita dapat mengetahui pula bahwa demokrasi kita sedang sakit, lalu apa penyakitnya.

Kesenjangan masyarakat kini bukan lagi rahasia umum. Padahal pemerintah menggelontorkan dana yang cukup besar untuk menekan angka kemiskinan, kenyataannya masih ada saja masyarakat yang menyampaikan keluhannya di publik. Masih ada disparitas. Untuk pelayanan kesehatan pun demikian, segelintir rakyat masih dikejar-kejar hutang membayar BPJS yang menghantui. Berarti rakyat masih belum mendapatkan sepenuhnya manfaat dari program pemerintah, boleh jadi karena pengku kepentingan tidak konsisten dan solid.

Dalam tubuh demokrasi yang sehat, harusnya kita bersihkan dari yang namanya black hole. Demokrasi perlu kita murnikan dengan lantunan kata-kata toleransi, positif, penuh optimis dan jauh dari sentiment saling menggunting dalam lipatan. Bermunculannya penyakit sosial seperti adanya embrio yang melahirkan terjadinya diskoneksi, lantas kesejahteran kian jauh kita tuju. Rakyat malah dimiskinkan akibat structural violence (kekerasan struktural). Segeralah diperiksa, mungkin ada kesalahan, dan pemerintah kita ajak untuk sama-sama memberi koreksi beruntun atas kebijakan tersebut.

Kadang kala kebijakan yang dievaluasi secara bertahap hanya bergerak pelan. Tidak akseleratif dengan harapan publik kebanyakan, inilah yang kadang menjadi semacam anomali dalam pembangunan kesejahteraan. Pemerintah jangan lagi melestarikan atau menghidupkan kultur mengkapitalisasi segala kebijakannya, memandang kebijakan sebatas untung-rugi terhadap diri dan kelompoknya.

Saran yang diajukan, bahwa kedepan patronase politik yang bermuara pada mewujudkan kesejahteraan parsial layak dipertimbangkan ulang. Para stakeholder mestinya mengembangkan kesadarannya demi kemaslahatan bersama, banyak orang, bukan mengutamakan dirinya ditengah derita rakyat, dan duka dari mereka yang belum mapan mengakses kebutuhan ekonomi.

Pemerintah tidak sekedar bertugas mengimplementasikan program ke rakyat tanpa ada briefing (pengarahan). Namun lebih dari itu, proteksi terhadap kebijakan sangatlah diperlukan guna memastikan sudah sejauhmana program pemerintah itu benar-benar menyentuh basis masyarakat yang membutuhkannya. Jangan ada lagi kesan, asal sudah jalan program tersebut lalu substansi yang dituju semisal keakuratan program sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat atau belum tidak dideteksi.

Bahkan cenderung diabaikan, dan menjadi sekedar ritual formalitas seperti acara-acara seremonial gunting pita, peresmian atau peletakan batu pertama dan lain sebagainya. Titik hitam dalam demokrasi sebetulnya membawa dampak destruktif. Itu sama seperti belengguh. Betapa tidak, demokrasi yang kita dambakan itu idealnya menjadi seperti kertas bersih yang tanpa dicoret tangan-tangan jahat. Gerbong demokrasi haruslah berjalan dengan arah yang jelas, tidak seperti ungkapan Kierkegaard bahwa ”yang sungguh-sungguh tidak ia mengerti adalah kejelasan. Apa yang harus ia lakukan, dan bukan apa yang harus ia ketahui, setiap tindakan”.

Ketika diilustrasikan posisi berdirinya demokrasi, maka black hole seperti sehelai kertas atau titik yang atas eksistensinya, mobilitas demokrasi terganggu. Atas keselamatan demokrasi, maka diperlukan pembersihan. Keberlanjutan demokrasi harus dijalankan dengan cara-cara yang benar, berhenti ‘membentak’ atau menerror demokrasi, biarkan siklusi perjalannya tanpa beban dan intimidasi. Karena tanpa beban, demokrasi dengan mantap memacu keberhasilannya yaitu meraih kesejahteraan bersama tanpa sekat.

Kita juga memiliki tugas menentukan, senantiasa membuka diri atas kritik dan masukan publik. Para perintis jalan menuju kesejahteraan rakyat yang saat ini kita nantikan gebrakannya ialah yang mulia Bapak Presiden Joko Widodo. Atas visi besar yang telah didengungkan dalam Debat Capres 2019, kita masih bisa menaruh harapan melalui konsep-konsep lisan dan tertulis yang diusung Presiden insya Allah dapat dilaksanakan. Seperti itulah, cerminan visi yang sehat yaitu harus dapat dibumikan. Artinya, mengandalkan kata-kata saja tidak cukup, melainkan harus bertindak nyata menjalankan kata-kata melalui amalan sosial atau menjadi kesolehan sosial kita.[***]

 

Penulis : Amas Mahmud, jurnalis Suluttoday.com

————————

Catatan: Artikel ini untuk diikutkan dalam lomba jurnalistik PIALA PRESIDEN, Kompetisi Nasional Media

– Untuk kategori lomba media siber Nusantara

iklan1
iklan1