Pendidikan Lintas Agama dan Budaya di Indonesia

Almunauwar Bin Rusli (FOTO Suluttoday.com)

Almunauwar Bin Rusli

(Dosen dan Peneliti Studi Islam IAIN Manado)

Indonesia merupakan Negara yang memiliki enam agama resmi : Islam, Kristen, Katolik,Hindu, Budha, Konghucu dan sekitar 187 organisasi Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK). Selain itu, keragaman suku mencapai angka 1.340 berdasarkan sensus BPS tahun 2010. Fakta seperti ini jelas mendorong munculnya perjumpaan eksistensi diri terutama pada Provinsi yang diberikan status Otonomi Daerah Khusus. Status tersebut bermakna kewenangan istimewa yang diakui dan diberikan Pemerintah Pusat karena alasan stabilitas politik nasional.

Dengan demikian, orang Aceh dan Papua punya kebebasan aktif dalam mengatur ide-ide fundamental sesuai dengan aspirasi masyarakat lokal. Kebebasan aktif di atas berdasarkan ketentuan UU No. 11 Tahun 2006 dan UU No. 35 Tahun 2008. Kehadiran dua UU ini ikut memperkuat citra positif mereka di mata publik. Meskipun kasus korupsi  tetap saja melukai proses demokratisasi di sana. Proses pendidikan pun ikut terpuruk.

Penguatan sistem pendidikan adalah syarat mutlak bagi kuatnya proses demokratisasi. Demokratisasi di Indonesiaditandai oleh keluasan perspektif dan kekayaan alternatif dalam mengelola keragaman agama-budaya. Posisi Aceh sebagai benteng Islam dan Papua sebagai benteng Kristen saya kira sangat cocok untuk konteks ini. Kelompok Muslim pernah mengalami konflikdengan pihak Kristen terkait pembakaran Gereja di Aceh Singkil 13 Oktober 2015 silam. Sedangkan Papua mengalami konflik pembakaran Masjid di Karubaga 17 Juli 2015. Konflik itu melahirkanheterophobia.

Heterophobia didefinisikan sebagai “ketakutan terhadap keberlainan”.Ketakutan ini tidak lepas dari faktor streotipe, prasangka bahkan diskriminasi. Tahun 2017 Setara Institute melaporkanbahwa Aceh memiliki tingkat toleransi yang rendah (http://setara-institute.org/indeks-kota-toleran-tahun-2017/). Intoleransi di Papua juga sering muncul akibat kurangnya advokasiperdamaian (Lihat Budi Asyhari Afwan : 2015).Pendidikan lintas agama dan lintas budaya wajib diterapkan melalui kebijakan otonomi daerah khusus sesuai amanat UU No. 20 Tahun 2003.

Pendidikan Lintas Agama : to have religion  menjadi to be religious

Praktek pendidikan lintas agama dapat dimulai dari tingkat SD/SMP/SMA se-derajat. Saya mengajukan pendekatan materi (material approach) dan pendekatan pribadi (personal approach) untuk menghasilkan pemahaman keagamaan yang inklusif. Pertama, pengajaran  filsafat menghubungkan iman (Glauben) dengan rasionalitas (Wissen). Diskursus filsafat  menguraikan konsep, metode serta dogma dasar dalam agama secara netral. Pendekatan ini melihat bahwa agama bukanlah fenomena ilahi tetapi manusiawi.

Setiap agama memiliki kebaikan universal. Pengajaran sejarah agama-agama juga menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Diskursus sejarah melacak proses evolusi keyakinan manusia terhadap Tuhan secara jujur. Sejarah mengutamakan pengertian daripada penghakiman. Kedua, setiap guru agama harus mencantumkan dua peserta didik yang berbeda iman ke dalam Kartu Keluarga. Aktivitas ini akan membentuk sikap kepedulian serta keberpihakan jangka panjang dalam jaminan UU No. 39 Tahun 1999.

Pendidikan Lintas Budaya : Liberty, Equality, Fraternity

Praktek pendidikan lintas budaya menganut teori interdependen. Teori ini mengemukakan bahwa manusia dan kebudayaan saling berhubungan secara dialektis. Hubungan tersebut meliputi aspek kognisi, motivasi dan emosi. Guru harus memberikan pengetahuantentang konsep kebebasan dalam pluralitas kesukuan yang selalu menekankan pada aspek yang disebut Sartre sebagai ‘otentisitas’ dan ‘individualitas’.

Guru harus memberikan motivasi internal   untuk menghasilkan keadilan dengan merujuk pada konsep social contract Rousseau. Kontrak sosial terjadi karena adanya hukum perbedaan, keterbatasan, ketergantungan dan solidaritas universal. Terakhir, guru harus melakukan ‘Live In’ guna menghidupkan emosi persaudaraan melalui konsep kecerdasan interpersonal Gardner.

Kontribusi penting dari model pendidikan lintas agama- budaya yang telah saya ajukan di atas adalah memperkuat pemahaman terbaik peserta didik terhadap hak asasi manusia, identitas sosial serta partisipati politik tanpa adanya ujaran kebencian sampai aksi kekerasan. [***]

iklan1
iklan1