POLITIK KEKUASAAN DAN REKONSILIASI

Amas Mahmud (Foto Suluttoday.com)

Negara Indonesia Bakal Bubar?

Boleh memindahkan ibu Kota Provinsi, ibu kota Negara bahkan dapat dipindahkan. Itulah kuatnya kewenangan pemerintah atau singkat disebut politik kekuasaan. Keteraturan kehidupan sosial memang harus dibalut, dan diikat kuat dengan pemerintahan formal. Sebagai instrument pengatur mekanisme sosial, regulasi dan pranata sosial agar masyarakat tidak mudah saling menghakimi secara sendiri-sendiri.

Lalu apa gunanya bila pemerintah dalam hal ini Negara yang punya kapasitas ternyata gagal menjalankan peran-peran paripurna itu. Kita sampai saat ini masih menemui tindakan anarkisme, saling menghakimi, membunuh, terorisme, konspirasi jahat, saling tidak percaya satu dengan yang lainnya dengan motif alasan tertentu. Rupanya wibawa Negara sengaja dipermalukan.

Tidak semestinya tindakan-tindakan barbar terus terjadi, bila Negara sudah sukses melakukan edukasi, menjalankan otoritasnya dan menumbuhkan relasi persuasif pada masyarakatnya. Posisi Negara seola-olah dilemahkan, atau melemahkan ‘diri sendiri’ bahkan terkesan berperan seperti pemadam kebakaran saja. Artinya, bukan berarti Negara menjadi protektif dan alergi dengan dinamika kemasyarakatan. Tapi, harus terus siaga.

Mata, telinga, kaki, tangan dan hidung Negara begitu banyak jangan kemudian menjadi abai, atau lambat dalam penyelesaian masalah. Pemerintah harus bertindak futuristik, adil dan tidak tebang pilih. Letak keributan sosial memang secara mendasar jika dideteksi adalah soal tuntutan keadilan, ekonomi, perlindungan hukum. Jika masyarakat merasakan adanya kesetaraan, diberlakukan adil, dipenuhi kebutuhan ekominya melalui akses harga bahan kebutuhan yang murah dan berkualitas, maka kejahatan dan pemberontakan lambat laun akan menurun tensinya.

Pemerintah memang dapat mengambil peran sesuai kebutuhannya. Kadang bersikap negarawan, sebagai kawan terhadap rakyat, menjadi mitra kerja, menjadi orang tua, menjadi anak, bahkan sampai ‘memusuhi’ masyarakat. Jangan membatasi lingkup pemerintah sekedar pada area mempressure masyarakat dalam hal menarik pajak. Namun setelahnya, mengabaikan hak-hak rakyat.

Kadang atas alasan deskresi kita mengamati pemerintah daerah mengambil kebijakan tertentu. Ia tentu tujuannya akan bermuara pada kesejahteraan dan kemajuan masyarakat, walau sering kali pula cela tersebut dimanfaatkan bagi pemerintah daerah untuk mengelabui atau membegali aturan demi meloloskan agenda kepentingan kelompok tertentu. Yang kemudian mengorbankan kepentingan publik. Harapan kita semua, tentu kedepan proteksi pemerintah pusat dapat memperhatikan kebijakan-kebijakan seperti itu, karena berpotensi menjadi pemicu lahirnya deviasi kekuasaan.

Karena secara konstitusional pemerintah memang mempunyai kekuatan merepresif. Namun begitu, bukan berarti represif diarahkan untuk hal-hal yang berkonsekuensi merugikan masyarakat, lantas disisi lain malah memperkaya pemerintah serta kroni-kroninya. Konteks kita hari ini, ditengah perhatian pemerintah mempercepat pembangunan, juga kita dihadang dengan tumbuh suburnya praktek korupsi yang suatu saat bila tidak dicegat secara serius akan melahirkan ancaman demokrasi yang membangkrutkan Negara.

Tantangan terberatnya, kita menjadi negara darurat (state of emergency) korupsi. Pemerintah tebang pilih dalam pengusutan dan penintasan kasus-kasus korupsi, praktek yang tidak adil itu tak bisa dipungkiri dalam konteks sekarang masih terlihat. Buktinya, ada juga masyarakat yang belum puas dengan praktek penyelesaian kasus korupsi di Negara ini. Gambar besar kedepan pemerintah kita ajak agar lebih sungguh-sungguh menjalankan program prioritasnya yakni mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) dan pemerintahan yang baik (good governance).

Masyarakat perlu dibiasakan jujur dalam memberikan penilaian misalkan pada keberhasilan pemerintah. Dimana bila keberhasilan-keberhasilan yang diraih pemerintahan Joko Widodo sampai saat ini, wajib diberi apresiasi. Pemerintah yang telah berhasil mengagregasi kepentingan masyarakat layak diberi dukungan secara ekstra, sebab bagaimana pun partisipasi publik itu sangatlah diperlukan. Hal serupa juga perlu diterapkan secara adil, dimana bila pemerintah lesu dan abai menjalankan tugas-tugas mulianya, pemerintahannya harus diingatkan, atau diajak agar lebih bergairah mewujudkan kesejahteraan serta keadilan kepada masyarakat.

Caranya tentu dengan melahirkan kesadaran kolektif pemerintah. Jangan masyarakat menghadapi pemerintah yang ketika tersandera atas kompromi kepentingan, bahkan konspirasi yang kian akut dengan cara sekedar mencela, melainkan seyogyanya masyarakat tampil terampil, menjadi duta kerja nyata. Tak boleh sama-sama saling mendiskreditkan, melainkan bagaimana diantara masyarakat dan pemerintah ini saling memberikan reaksi positif.

Jika satu pihak kurang stamina, ibaratnya sistem yang universal, idealnya satu pihak lainnya perlu memberikan suplay semangat. Sehingga kemudian, lahirnya harmonisasi serta produktifitas kerja. Semangat itu akan mereduksi sikap-sikap apatisme ditengah masyarakat atau pemerintah itu sendiri. Sejatinya dalam alam persaingan global, masyarakat yang berubah itu dicirikan dengan adanya dinamika. Baik itu dinamika yang positif, maupun negatif.

Ketika pemerintah memiliki niat memajukan masyarakatnya, maka friksi sosial akan dijadikannya sebagai modal mencapai keberhasilan. Konflik kepentingan mendewasakannya agar lebih ulet, terampil dan tegas mengelola konflik guna meraih persatuan nasional serta keberhasilan dalam pembangunan. Dalam upaya mendesain proyek perubahan, pemerintah yang telah terdidik dengan dinamika harus lebih peka merespon aspirasi masyarakat.

Tujuannya tentu dari belanja masalah dari masyarakat dapat diberikan jalan keluarnya. Jangan lagi membuat aspirasi yang dilontarkan masyarakat itu mangkrak, melainkan buatkan kanal agar terlahirlah solusi. Karena bila aspirasi masyarakat menjadi beku dan tersandera atas diamnya pemerintah, maka resistensi publik akan muncul. Akibat lainnya, akan muncul bibit-bibit perlawanan terhadap pemerintah. Masyarakat merasa tidak ditanggapi aspirasinya. Melalui politik kekuasaan, pemerintah perlu menumbuh kembangkan political will.

Jangan sesekali pemerintah melestarikan tradisi berfikir bahwa selamanya kritik adalah karena luapan antipati terhadap pemerintah. Lebih dari itu, melalui produksi dan energi kritik itulah inspirasi untuk terus melakukan perbaikan pembangunan akan lahir. Melalui kritik pula, pemerintah menjadi lebih selektif dan aktif mengawasi kebijakan-kebijakannya sehingga tepat sasaran. Pemerintah tidak sekedar bertugas mendesain program, lalu merealiasikan, tanpa melakukan supervise dan evaluasi berjenjang.

Bila Negara lalai bahkan tidak sukses mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta cita-cita bernegara lainnya, maka Negara sepatutnya dibubarkan saja. Apapun argument yang disusun, retorika dan rasionalisasi sekuat apapun, bila pemerintah lebih melahirkan masalah disbanding maslahat, berarti tak ada gunanya pemerintahan dipertahankan. Maksudnya, kondisi makin bermunculannya keluhan masyarakat layaknya diseriusi pemerintah melalui peran aktif lembaga-lembaga yang dibentuk Presiden. Bukan malah, mereka yang diberi amanah menjabat pimpinan institusi itu sibuk memperkaya diri sebentara Presiden sendirian memikirkan kesejahteraan masyarakat.

Akan mudah terealisasi konsepsi kebijakan yang populis, jika seluruh stakeholder pemerintah tertib, disiplin dan sama-sama aktif dalam pembangunan. Jangan dilimpahkan kerja-kerja pembangunan hanya dipundak Presiden. Bawahan atau pembantu Presiden harus cakap membaca keluhan publik, bekerja cerdas, bukan menjadi pasif dan membebani Presiden. Apalagi, bawahan yang turut menjadi agen dari perilaku korupsi. [***]

 

_______________________

Oleh : Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Manado
iklan1
iklan1