Aktivis Lintas Generasi Ramai-Ramai Kecam Sekwan Sulut

Antusiasnya mahasiswa Sulut saat menggelar aksi (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Kecaman publik terhadap oknum Sekretaris DPRD Sulut kian kencang. Tindakan represif yang dilakukan oleh salah satu oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor DPRD Sulut memantik reaksi publik. Sejumlah kalangan menilai bahwa perbuatan oknum ASN tersebut harus segera diproses secara hukum. Bahkan didesak untuk dicopot dari jabatannya.

Dalam video yang sempat viral itu terpantau jelas bahwa salah satu mahasiswa mendapatkan pukulan keras dari Sekretaris Dewan (Sekwan) Sulut, Bartolomeus Mononutu. Beruntung insiden tersebut tak berlangsung lama. Meski begitu, hal itu memantik reaksi publik. Ketua Umum (Ketum) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Manado, Iman Karim ikut angkat bicara.

Menurutnya, sikap HMI Manado masih dalam proses pengkajian sekaligus memperkuat data yang dimiliki. Iman menambahkan, setelah tahapan itu rampung, barulah ditempuh dengan jalur hukum, karena negara ini mengajarkan kita untuk taat pada koridor hukum.

“Dari HMI akan meminta pertanggung jawaban dari pihak Sekwan. Segera mundur dari jabatan yang dia miliki sekarang, karena tidak melambangkan demokrasi yang baik,” kata Iman, kemarin.

Lanjut mahasiswa Alumni Fakultas Hukum Unsrat itu, pihaknya akan terus menggalang massa untuk turun aksi menuntut keadilan sembari menyiapkan bukti sebagaimana agenda yang akan diproses secara hukum.

“Sangat menyayangkan terjadinya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum Sekwan. Dia tidak mencotohkan perbuatan yang baik dan tidak mencontohkan sebagai panutan atau orang tua dari mahasiswa yang ingin memberikan aspirasi, sedangkan sangat jelas negara melindungi rakyatnya dalam memberikan aspirasi di muka umum,” tuturnya.

Terpisah, Allan Sinyo Parinusa melalui akun facebooknya mendesak agar oknum Sekwan yang telah melakukan tindakan anarkis segera bertanggung jawab.

“Pak Sekwan yang terhormat silahkan anda mempertanggung jawabkan apa yang anda lakukan pada saat mengamankan pendemo (terekam kamera wartawan). Kalau tidak anda akan menerima kunjungan lagi, dan kami ingin menyaksikan kembali tangan besi anda,” kuncinya.

Ribuan mahasiswa saat berunjung rasa di kantor DPRD Sulut (FOTO Ist)

Komite Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Demokratik (PRD) Sulut, Jim R Tindi mengecam keras tindakan aparat dan oknum ASN dalam menyikapi aksi mahasiswa. Menurut Tindi, sejak kran demokrasi terbuka luas oleh gerakan mahasiswa 98, maka hak kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum adalah milik setiap warga negara.

“Aksi Mahasiswa Sulawesi Utara pada tanggal 25 September 2019 kemarin adalah murni gerakan moral dalam menolak RUU KPK, RUU KUHP, dan beberapa Rancangan Undang-undang yang tak selaras dengan napas reformasi. Mohon ditindak tegas diberi sanksi yang sepadan,” ujar Tindi.

Dia pun mengecam tindakan anarkis yang dilakukan aparat terhadap para mahasiswa. “Mendesak agar aparat mengusut tuntas oknum Sekwan Sulut yang melakukan pemukulan terhadap mahasiswa, karena ini merupakan tindakan barbar yang tak layak di lakukan oleh seorang pegawai eselon 2,” bebernya.

Anggota DPRD Sulut, Nick Lomban menyesalkan bahwa aksi tersebut terjadi tindakan represif. Menurutnya, dalam kesempatan yang lain peristiwa semacam ini tidak terulang.

“Saya pribadi tidak menyetujui tindakan represif, tapi saya maklumi karena saat itu sudah jadi chaos,” tuturnya.

Dia pun berharap kedepan harus kita hindari tindakan – tindakan represif. “Yang bisa kita lakukan ini pelajaran bahwa kedepan menjaga kondusifitas, biar kedepan baik pemdemo maupun aparat itu terluka,” kuncinya.

Sementara itu, koran ini melakukan upaya konfirmasi kepada Sekwan Deprov Sulut, Bartolomeus Mononutu, dirinya enggang memberikan komentar. Untuk diketahui, ribuan mahasiswa menduduki gedung DPRD Sulut, Rabu (25/9), kemarin, mendesak membatalkan Rancangan Undang – Undang (RUU) KPK dan RUU KHUP.

Awalnya, massa aksi yang tergabung dari keluarga besar IAIN Manado lebih dulu menduduki gedung cengkih, tak berselang lama, ribuan massa aksi yang tergabung dalam organisasi Cipayung plus, yakni GMKI, PMII, LMND, Pembebasan, KMHDI, KAMMI, dan PMKRI, serta organisasi mahasiswa (Ormawa) Unsrat dan Politeknik Manado, tiba di gedung DPRD. (*/Redaksi)

iklan1
iklan1