Archive for: Oktober 2019

Siap Bertarung di Manado, Ini Amunisi James Sumendap

Bupati James Sumendap, SH (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dikenal sebagai sosok petarung di Sulawesi Utara (Sulut) dialah James Sumendap, SH. Menjelang Pilkada Manado 2020, figur yang tergolong fenomenal ini menyampaikan kesiapannya bertarung di Manado.

Sosok pemimpin yang tegas, blak-blakan namun selalu punya hitungan matang dalam politik ini tidak tangan kosong bertarung di Pilkada Manado. Jebolan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ini menyebutkan dengan siapapun kompetitornya di Manado akan dihadapi dengan penuh kesiapan.

”Selaku politisi, saya sudah siap bertarung di Manado. Apalagi, bila nanti diperintahkan pimpinan partai agar maju di Pilkada Manado. Saya punya rumus dan strategi yang tepat untuk bertarung. Dan dengan siapapun akan saya lawan. Saya tidak pernah sedikitpun menghitung, atau takut dengan suber daya lawan politik,” ujar Bung JS sapaan akrab James yang juga Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) Provinsi Sulawesi Utara ini.

Bupati yang suksesnya menjalankan sejumlah program sosial dan memberikan bantuan santunan duka dengan nominal fantastis itu mengatakan ada jurus andalan yang akan dilakukannya di Manado. Bagi James kepekaan politisi, kepandaian membaca kondisi kebutuhan pemilih menjadi sangat penting. Dirinya akan perang total membawa sejumlah program populis untuk warga Manado.

Program Bung James for Manado (FOTO Ist)

”Amunisi politik saya ialah program unggulan. Ya, tentu program yang pro rakyat. Saya mengakui masyarakat Manado itu begitu realistis dan rasional. Mereka tak bisa dihargai dengan uang. Politik transaksional, tidak berlaku di Manado. Itu sebabnya, saya akan perang habis-habisan dengan program di Pilkada Manado 2020 mendatang. Sekuat apapun rival politik saya, pasti saya hadapi dengan adu program. Program ini sudah saya buktikan di Kabupaten Minahasa Tenggara,” tutur Bung James tegas. (*/BungAmas)

BOBY Daud Bertemu Calon Wawali Manado dari PAN

Postingan Facebook Ketua DPD PAN Manado (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Konsolidasi politik terus dilakukan para kandidat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado jelang Pilkada Manado 2020. Hal itu, tentu mengharuskan para pimpinan Partai Politik mulai satu persatu melakukan identifikasi terhadap para calon tersebut.

Diantaranya, Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Manado, Boby Daud. Politisi yang kini sebagai anggota DPRD Kota Manado itu pun mulai didatangi sejumlah bakal calon Wali Kota dan bakal calon Wakil Wali Kota Manado. Belum lama ini, Boby bersama Faisal Salim salah satu bakal calon Wakil Wali Kota Manado yang juga kader PAN bertemu.

Faisal disebut-sebut sangat berpeluang diusung PAN. Politisi yang juga pengusaha properti itu saat ini memangku jabatan Ketua BM PAN Kota Manado. Belum lama ini, disalah satu tempat Boby bersama Bang Toyib sapaan akrab Faisal membangun komunikasi untuk momentum Pilkada Manado. Usai pertemuan Boby langsung menyampaikan pengakuannya melalui postingan akun Facebook atas nama Boby Daud.

”Bersama calon Wakil Wali Kota Manado, Faisal Salim dari Partai Amanat Nasional. Didampingi Bendum DPP PAN, saudaraku Nasrullah,” kata Boby dalam akun resminya, Sabtu (26/10/2019).

Bang Toyib dan Gilang (FOTO Suluttoday.com)

Sementara itu, Gilang Ramdhan Hiola selaku Ketua tim Relawan Faisal Salim menyampaikan terima kasih kepada Boby Daud. Ia menyebutkan bahwa Boby telah memberikan arahan agar Bang Toyib terus melakukan konsolidasi guna memenangkan Pilkada Manado 2020 mendatang.

”Diberi arahan untuk lakukan konsolidasi ke Manado Selatan dan bertemu dengan beberapa elit partai. Terima kasih atas arahannya Ketua Boby Daud,” ucap Gilang saat diwawancarai Suluttoday.com belum lama ini. (*/Redaksi)

Iuran JKN-KIS Disesuaikan, Pemerintah Masih Menanggung Iuran Terbesar

Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf (FOTO Suluttoday.com)

JAKARTA, Suluttoday.com – Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam Perpres tersebut seperti dirangkum media ini terdapat beberapa perubahan penyesuaian iuran yang patut diketahui oleh masyarakat.

Untuk Kategori peserta Peserta Bantuan Iuran (PBI), yang ditanggung oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp42.000, berlaku 1 Agustus 2019 dan peserta PBI yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah mendapat bantuan pendanaan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp19.000,- per orang per bulan untuk bulan pelayanan 1 Agustus – 31 Desember 2019.

Sementara itu, Kategori peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) dengan batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan yaitu sebesar Rp12 juta, dimana komposisi  5% dari gaji atau upah per bulan, dan dibayar dengan ketentuan 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.

Dalam peraturan baru tersebut peserta PPU tingkat pusat yang merupakan Pejabat Negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, PNS, Prajurit, Anggota Polri, pemberlakuan penyesuaian iuran mulai 1 Oktober 2019. Dan peserta PPU tingkat daerah yang merupakan Kepala dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, PNS daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan pekerja swasta, berlaku nanti per 1 Januari 2020.

Sedangkan peserta PPU yang merupakan pekerja swasta, pemberlakuan penyesuaian iuran mulai 1 Januari 2020. Dengan perincian iuran untuk kategori peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang berlaku awal tahun depan; Kelas III menjadi Rp 42.000,-, Kelas II menjadi Rp 110.000,- dan Kelas I menjadi Rp 160.000,-.

Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf dalam rilisnya  mengungkapkan melihat ketentuan penyesuaian iuran dalam Perpres tersebut, Pemerintah masih mendapatkan andil sebagai pembayar iuran terbesar. Dimana Pemerintah menanggung 73,63% dari total besaran penyesuaian iuran yang akan ditanggung oleh pemerintah melalui peserta PBI APBN, penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah, pegawai pemerintah pusat/daerah, TNI, dan Polri.

Layanan BPJS Kesehatan (FOTO Suluttoday.com)

Kontribusi pemerintah tersebut sangat membantu peserta mandiri sehingga penyesuaian iuran peserta mandiri tidak sebesar seharusnya.

“Besaran iuran yang akan disesuaikan tidaklah besar apabila dibandingkan dengan besarnya manfaat yang diberikan Program JKN-KIS ketika ada peserta yang sakit atau membutuhkan layanan kesehatan,” kata Iqbal.

Iqbal menambahkan, untuk buruh dan pemberi kerja, penyesuaian iuran hanya berdampak pada pekerja dengan upah di atas Rp 8 juta sampai dengan Rp 12 juta saja. Artinya, pekerja dengan upah di bawah nominal tersebut, tidak terkena dampak.

”Untuk peserta buruh dan pemberi kerja, yang terdampak yaitu yang berpenghasilan 8 juta sampai dengan 12 juta, penyesuian iuran hanya menambah sebesar rata-rata Rp27.078 per bulan per buruh, angka ini sudah termasuk untuk 5 orang, yaitu pekerja, 1 orang pasangan (suami/istri) dan 3 orang anak. Artinya beban buruh adalah Rp5.400 per jiwa per bulan. Ini sama sekali tidak menurunkan daya beli buruh seperti yang dikabarkan,” kata Iqbal.

Perlu diketahui bersama bahwa dari 221 juta peserta JKN-KIS, hampir separuhnya dibiayai oleh pemerintah. Tepatnya, ada 98,6 juta penduduk miskin dan tidak mampu yang iuran JKN-KIS-nya ditanggung negara lewat APBN dan 37,3 juta penduduk yang ditanggung oleh APBD.

Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah yang luar biasa agar Program JKN-KIS yang telah memberikan manfaat bagi orang banyak ini dapat terus diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Iqbal berharap melalui penyesuaian iuran, Program JKN-KIS akan mengalami perbaikan secara sistemik.

Pekerjaan rumah lain untuk perbaikan program ini akan terus dilakukan, misalnya perbaikan dari aspek pemanfaatan dan kualitas layanan kesehatan serta manajemen kepesertaan.(cat)

Dewan Pengupahan Serahkan Rekomendasi UMP 2020

Gubernur dan Dewan Pengupahan (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Jelang penetapan dan pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Utara tahun 2020, Dewan Pengupahan menyerahkan rekomendasi besaran UMP kepada Gubernur, Olly Dondokambey Rabu (30/10/2019).

Dewan Pengupahan yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pengupahan Sulut, Ronny Maramis menyatakan  rekomendasi UMP nantinya menjadi bahan pertimbangan Gubernur dalam menetapkan dan diumumkan secara serentak tanggal 1 November 2019.

Formula angka kenaikan UMP adalah persentase angka pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi dan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Dari informasi yang dirangkum media ini, untuk inflasi nasional sesuai dengan data Bank Indonesia September 2019 adalah 3.39 persen.

Sementara Produk Domestik Bruto (PDB) rata-rata nasional dari BPS adalah 5.12 persen. Bila dimasukkan pada formula PP 78 tahun 2015 adalah UMP tahun berjalan + ( UMP tahun berjalan × (inflasi nasional + PDB)) menghasilkan besaran UMP tahun depan dengan UMP tahun 2019 sebesar Rp 3.051.076.

Maka upah minimum yang harus diterima pekerja/buruh adalah Rp 3.310.722. Patut diketahui, penetapan besaran UMP yang tidak sama dengan hasil perhitungan formula yang ada, bisa berdampak pada teguran keras kepada kepala daerah dari Menteri Dalam Negeri.

Hal tersebut pernah dialami Penjabat Gubernur Sulut, Sonny Sumarsono yang menetapkan UMP diatas perhitungan yang diformulasikan pada peraturan pemerintah dan diberikan teguran oleh Menteri Dalam Negeri.(cat)

GUBERNUR OLLY: UMP tak Bisa Diturunkan

Olly DONDOKAMBEY saat sambutan (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Usai menerima rekomendasi Upah Minimum Provinsi (UMP) dari Dewan Pengupahan, Gubernur Sulut, Olly Dondokambey menegaskan UMP tak bisa diturunkan lagi.

“UMP tak bisa diturunkan,” tegasnya kepada media Rabu (30 /10/2019) di lobi kantor gubernur.

Gubernur menandaskan bahwa minimal kenaikan UMP Sulut tahun 2020 adalah 8 persen dari upah yang diterima minimal tahun 2019. Seperti diketahui bersama Perhitungan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

Dari informasi yang dirangkum media ini, untuk inflasi nasional sesuai dengan data Bank Indonesia September 2019 adalah 3.39 persen. Sementara Produk Domestik Bruto (PDB) rata-rata nasional dari BPS adalah 5.12 persen. Bila dimasukkan pada formula PP 78 tahun 2015 adalah UMP tahun berjalan + ( UMP tahun berjalan × (inflasi nasional + PDB)) menghasilkan besaran UMP tahun depan dengan UMP tahun 2019 sebesar Rp 3.051.076, maka upah minimum yang harus diterima pekerja/buruh adalah Rp 3.310.722 atau naik 8.51 persen.

Hasil pastinya baru akan diumumkan Gubernur Sulut tanggal 1 November. Dondokambey menambahkan Sulawesi Utara akan menerapkan   upah yang berkeadilan. “Bekerja tidak pake otak dan tenaga pastilah lebih rendah upahnya,” tutup Gubernur Sulut.(cat)

iklan1