SUPERVISION FUNCTION BPD

Budiyarto Usman (FOTO Suluttoday.com)

Oleh : Budiyarto Usman, Pegiat Demokrasi

FUNGSI pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pembangunan desa yang saya angkat pada waktu  3 tahun lalu semasa menjadi mahasiswa semester akhir di Universitas Sam Ratulangi. Hal ini bagian dari  bentuk  merefleksikan kembali peran serta fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang menjadi perpanjangan tangan dari masyarakat yang ada di desa guna menyampaikan aspirasi maupun kegelisaan masyarat.

Kita sama sama mengetahui bahawa kepentingan nasioal hari  yang di genjot  Pemerintahan Jokowi adalah pembangunan yang berbasis di perdesaan serta salah satu ciri yang menonjol dari bangsa Indonesia ialah keterkaitan dan orientasi pada pembangunan di segala bidang yang di laksananakan secara berencana dan bersenambungan  hal itu untuk kepentingan dan kesejatraan masyarakatUntuk itu di genjot  mulai dari pedesaan.

Seperti yang di sebutkan dalam UU No 6 tahun 2014 tentang desa ,bahwa pembangunan desa dan kualitas,hidup serta penanggulan kemiskinan dalam hal ini penyedian sarana dan prasarana pengembangan potensi dan penangulangan kemiskinan hal itu semata mata  untuk mewujudkan tujuan  pembangunan sebagai program sectoral yang banyak di arahkan ke desa.

Realita yang terjadi Badan Permusyawaratan Desa tidak berfungsi menjalanjankan tupoksinya jauh dari yang di inginkan Masyarakat tidak  sesuai dengan  fungsi nya  BPD  seperti di Kebiri  sehingga tidak bisa berbuat sesuai dengan kenginan masyarakat. kita tahu Bersama fungsi BPD adalah penyambung lida masyarakat serta  mengawasidan mengoreksi kepala desa semasa periode berjalan sehingga tidak bisaberbuat sewena-wenahnya serta jauh dari penyimpangan.

 Pertanyaanya siapa yang di awasi? Dan apa yang harus Diawasi?

Yang harus di awasi adalah kepala desa dan prangkat desa yang ada.  Peraturan Pemerintah Nomor 72  tahun 2005  Tentang desa  dan di pertegas dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pemerintah desa  menyususun perencanaan pembangunan desa semasa periode berjalan  dan harus melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan dengan semangat gotong royong .

Apa yang harus di awasi? Agar terlaksananya pembangunan di perlukanya fungsi pengawasan dari Masyarakat desa baik di lakukan sendiri oleh masyarakat setempat  maupun Badan yang ada di desa (BPD) sesuai dengan fungsinyamelakukan pengawasan dengan pembangunan yang dijalankan  di Desa. BPD berhak  mengawasi dan meminta keterangan terhadap penyelenggaraan dan pembangunan program di desa tersebut.

Hal ini bertolak belakang dengan kondisi yang ada  tidak sesuai dengan expektasi masyarakat  fungsi pengawasan terindikasi tidak berjalan, lemahnya  BPD mampu berpengaruh terhadapap fungsi control pelaksanaan pembangunan yang ada di desa. Sehingga tidak bisa mengetahui penyimpangan -penyimpangan yang terjadi yang seharusnya kepala desa mengedepankan fungsi Transparansi karna tidak ada fungsi control sehingga di situlahkesempatan untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai.

Badan Permusyawaratan Desa juga terlalu tunduk dengan kepala desa merasa takut akan kuasanya kepala desa.kita mengacu pada aturan tentang desa padahal wewenanya sejajar antara kepala desa dengan BPD

BPD di bentuk  sebagai Lembaga lesislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi pada hakekatnya Lembaga ini bagian dari mitra kerja desa  agara bisa menciptakan pembangunan yang mensejatrakan,  serta terlaksananya pembangunan yang efektif . jadi BPD dan kepala desa itu saling membutuhkan (simbiosis mutualisme). [*]

iklan1
iklan1