Pengurus KNPI Mengajak Penegak Hukum Awasi Dana Pilwako Manado

Bung Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Manado (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Munculnya perdebatan antara penyelenggara Pemilu dan pemerintah Kota Manado terkait pencairan dana Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Manado. Terbaca dipublik, proses penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sampai pencairan dana masih melewati situasi sulit. Terkesan tidak berjalan mulus.

Sementara patokan anggaran Pilwako Manado yang totalnya sebesar Rp 54 Miliar itu menyedot perhatian publik. Ada ketegangan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado dan Pemkot Manado diruang publik. Secara rinci, Rp 41 Miliar alokasi dana untuk KPU Manado dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Manado berjumlah Rp 13 Miliar. NPHD belum ditandatangani Wali Kota Manado DR GS Vicky Lumentut karena alasan tertentu. Hal ini mendapat tanggapan DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Manado.

Sekrteris DPD KNPI Manado, Amas Mahmud, S.IP, Jumat (22/11/2019) saat wawancarai wartawan mengajak masyarakat dan lembaga penegak hukum untuk meningkatkan pengawasan ekstra terhadap pengelolaan anggaran Pilwako Manado 2020. Penggunaan dana milik publik patut dipertanggung jawabkan, tambah Amas yang juga jebolan HMI Cabang Manado ini.

”KNPI Manado mengajak masyarakat dan penegak hukum sama-sama mengawasi penggunaan dana Pilwako Manado. Dana Pilwako 2020 yang ditetapkan tidak sedikit. Seperti yang dilansir media massa, dimana anggaran KPU Manado sekitar Rp 41 Miliar dan Bawaslu Manado Rp 13 Miliar, relatif besar. Alokasi anggaran ini tidak boleh disalah kelola, sehingga perlu pengawasan ketat dilakukan,” ujar Amas.

Jebolan FISIP Unsrat itu mendorong agar keterbukaan penggunaan anggara diperhatikan lembaga penyelenggara Pemilu. Jangan kemudian, anggaran yang besar itu disalahgunakan. Amas menghimbau agar penyelenggara Pemilu dan pemerintah Kota Manado tidak terjebak pada ”balas pantun” dimedia massa. Melainkan saling menghargai upaya-upaya yang dilakukan masing-masing instansi.

”Transparansi pemanfaatan anggaran sangat diperlukan. Ada skala prioritas, akuntabilitas publik perlu diwujudkan. Masyarakat tentu berfikir berkali-kali bila dana sebesar itu yang diperoleh penyelenggara Pemilu tidak memperhatikan efektifitas dan efesiensinya. Jangan terfokus pada perdebatan dana tersebut dicairkan kapan. Segeralah saling kooperatif. Tak elok menyalahkan satu sama lain. Hentikan saling perang statemen, ayo menghargai ikhtiar atau usaha yang sedang dilakukan masing-masing lembaga. Pemerintah Kota Manado tentu punya alasan dalam hal melakukan konsultasi ke BPK, agar tidak salah dikemudian hari. Mari hormati itu, jangan buru-buru saling menyalahkan,” kata Amas. (*/Redaksi)

iklan1
iklan1