WALI KOTA MANADO Ungkap Kondisi Pencairan Dana Pilwako

DR GS Vicky Lumentut (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Perbedaan tafsiran dan informasi terkait penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang sedang diributkan, kini mendapatkan tanggapan serius Wali Kota Manado, DR GS Vicky Lumentut. Menurut Wali Kota GSVL, sapaan akrab Lumentut, Jumat (22/11/2019) pemerintah Kota Manado selektif dalam penyaluran anggaran dan mematuhi aturan.

‘’Untuk dana KPUD Manado saya yang minta dihitung yang ril. Tapi diputuskan oleh Kemendagri di Jakarta angkanya Rp 41 Miliar untuk KPUD Manado. Lalu, Bawaslu Rp 13 Miliar. Sekarang yang saya minta tinjau kembali pasal NPHD karena SPJnya nanti diwajibkan 3 bulan seteleh selesai Pilkada,’’ kata Wali Kota Manado dua periode ini.

Tambah GSVL jika tidak dikaji secara komprehensif, maka akan berdampak mengganggu pertanggung jawaban anggaran. Dalam konteks ini, lanjut Wali Kota, pemerintah Kota Manado berhati-hati jangan sampai terseret masalah hukum dikemudian hari.

‘’Ini sangat mengganggu Pemkot dalam rangka pemeriksaan BPK. Karena pengalaman lalu, ada temua BPK dan sampai sekarang belum diselesaikan oleh KPUD dengan alasan bahwa itu KPUD periode. Saya juga sudah konsultasi dengan BPK soal pasal dalam NPHD yang ada dalam permendagri,’’ ujar Wali Kota GSVL.

Apa yang dilakukan pemerintah Kota Manado, kata Wali Kota Manado, adalah melalui semua mekanisme yang berlaku. Wali Kota juga mengingatkan agar KPUD Manado mengikuti dan memperhatikan regulasi soal pertanggung jawaban keuangan nantinya.

‘’Dan BPK paham kesulitan yang nanti dihadapi Pemkot Manado. Saya sampaikan ke KPUD Manado bahwa permintaan dana tahap berikut harus dilampirkan SPJ dana tahap seblmnya. Mekanismenya, jelas dimana NPHD ada 3 tahap penyalurannya,’’ tutur GSVL saat diwawancarai Suluttoday.com. (*/Redaksi)

iklan1
iklan1