Desak DPRD Laporkan Wali Kota Tidore, Amir Jabar buat Surat Terbuka

Amir Jabar, S.Sos (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Mendorong terlaksananya pertanggung jawaban publik dan penggunaan kewenangans ecara baik, juga benar. Masyarakat Kota Tioder, Amir Jabar, S.Sos melangkan protesnya terhadap penggunaan kewenangan Wali Kota Tidore, Ali Ibrahim yang dinilainya kurang tepat dalam penggunaan otoritas. Sebagai bentuk protes, jebolan Unsrat Manado ini membuat surat terbuka sebagai berikut”

 

Surat terbuka untuk DPRD kota Tidore kepulauan
Yang terhormat
DPRD kota Tidore kepulauan
Di tempat
Pada esensinya program Tol Laut adalah pengangkutan logistik melalui jalur kapal laut dengan menggunakan subsidi pemerintah. Program ini bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di nusantara. Dengan adanya hubungan antara pelabuhan-pelabuhan laut ini, maka dapat diciptakan kelancaran distribusi barang hingga ke pelosok.program ini memeliki SOP tersendiri dengan jalur reguler lainnya.

Hal itu di lakukan agar pemerataan harga seluruh wilayah Indonesia. Sebab fungsi dasar dalam pemberlakuan Tol laut adalah Agar Harga transportasi yang lebih murah, biaya logistik yang lebih murah, dan akhirnya kita harapkan harga-harga akan turun.

Sesuai surat edaran dari kementerian perhubungan laut NOMOR: PR.101/160/7/DA/2017 dengan SOP pada ketentuan umum lainnya huruf H  poin 2. Maka terkait pengiriman mobil peribadi oleh wali kota Tidore kepulauan telah menyalahi prosedur yang berlaku, karena telah menggunakan fasilitas Tol laut untuk keptingan memuat mobil pribadinya. Kebijakan di lakukan atas dasar surat dari wali kota Tidore kepulauan nomor 510/1278/01/2019 jelas memuat perihal surat Dukungan Muatan kedaraan Operasional Daerah.

Namun hal ini sesungguhnya tidak benar, karena kendaraan yang di angkut adalah kedaraan pribadi milik Ali Ibrahim, sesuai dengan pengakuan nya yang di tulis dalam media online kumparan pada tanggal 20 November 2019 17:40 WIB.

Hal ini jalas bahwa sebagai Wali Kota Tidore kepulauan Ali Ibrahim telah menyalahgunakan fasiltas pemerintah dan pemalsuan dokumen untuk keptingan peribadi. Maka kami minta kepada DPRD Kota Tidore kepulauan sesuai dengan fungsi pengawasannya untuk menidaklanjuti persoalan tersebut dan segara melaporkan ke pihak yang berwajib sesuai hukum yang berlaku. Karena, namun kemudian masalh ini tidak masuk dalam delik aduan tetapi delik umum, jadi pihak yang berwajib juga harus bertindak tegas terhadap Masalah tersebut,

Sesuai ketentuannya dalam Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Selanjutnya, di dalam Pasal 264 KUHP ditegaskan bahwa:

(1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

1. akta-akta otentik;

2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;

3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai:

4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;

5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;

(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Demikian atas penyampaian ini. Mohan di tidak lanjuti sebagaimana hukum yang berlaku. (*/Redaksi)

Amir Jabar, S. Sos
Masyarakat kota Tidore kepulauan

iklan1
iklan1